Jakarta (ANTARA) - Menteri Badan Usaha Miliki Negara (BUMN) Erick Thohir menyampaikan merger BUMN Karya kemungkinan besar tidak akan rampung di periode pemerintahan saat ini sehingga bakal dilanjutkan pada masa pemerintahan Prabowo-Gibran.
Ia menerangkan proses penyelesaian merger tersebut sudah dalam tahap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Namun, kemungkinan besar tidak akan rampung dalam waktu dekat mengingat transisi pemerintahan Prabowo-Gibran yang sebentar lagi atau tepatnya pada 20 Oktober 2024.
Merger BUMN Karya menjadi satu dari empat Proyek Strategis Nasional (PSN) yang kemungkinan besar belum dapat diselesaikan pada pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Dari 88 (PSN) mestinya 84 (PSN) selesai, yang belum itu BSI, kan kita mencari strategic partner (investor), cuman BSI sih. BSI sudah gede banget. Jadi agak-agak enggak mudah gitu. Yang lain masih coba. Restrukturisasi (BUMN) Karya. Karya sama (BUMN) Farmasi,” kata Erick saat konferensi pers peresmian Mandiri Digital Tower di Jakarta, Rabu.
Diketahui, Erick Thohir akan melebur tujuh BUMN Karya atau yang bergerak di bidang infrastruktur menjadi tiga perusahaan.
Adapun ketujuh perusahaan karya tersebut adalah PT Hutama Karya (Persero), PT Waskita Karya (Persero), PT PP (Persero), PT Wijaya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) dan PT Nindya Karya (Persero).
Selain merger BUMN Karya, Erick Thohir mengatakan restrukturisasi BUMN Farmasi dan pencarian investor PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) juga akan menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan pemerintahan Prabowo-Gibran ke depan.
“Yang belum itu BSI, merger (BUMN) Karya, (restrukturisasi BUMN) Farmasi, satu lagi lupa, banyak banget 88 itu selesai aja Alhamdulillah,” ucapnya.
Adapun saat rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Selasa (19/3), Erick optimistis jumlah BUMN akan berkurang hingga 30 perusahaan saja untuk fokus pada tugas masing-masing.
"Kita masih optimistis, kita menjadi 30 BUMN saja. Kita kurangkan lagi supaya fokus ke jenis-jenis yang kita harus hadir sebagai negara, tidak perlu semuanya," ujarnya.
Erick menyatakan saat ini Kementerian BUMN terus mendorong konsolidasi untuk memperbaiki tata kelola korporasi. Ia menyebutkan beberapa yang menjadi pertimbangan adalah pada sektor hotel dan penyedia jasa navigasi penerbangan seperti AirNav.
"Kemarin sempat misalnya apakah BUMN perlu hadir di bisnis hotel, ini yang masih menjadi dinamika. Kita bertahap konsolidasi, seperti AirNav, perlu enggak di kita atau sebaiknya di Kementerian Perhubungan," kata Erick.
