Banjarbaru (ANTARA) - Anggota Komisi VIII DPR RI Sudian Noor menilai beragam inovasi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Polda Kalimantan Selatan (Kalsel) di Banjarbaru yang dikelola Yayasan Kemala Bhayangkari patut dicontoh karena memenuhi keamanan pangan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
"Makanan yang diproduksi betul-betul menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari Badan Gizi Nasional (BGN) mulai pemilihan bahan baku, proses masak hingga distribusi," kata Sudian Noor saat mengunjungi SPPG di Jalan Salak Timur, Kelurahan Guntung Paikat, Kota Banjarbaru, Jumat.
Wakil rakyat asal Daerah Pemilihan (Dapil) Kalsel II itu melihat langsung bagaimana kondisi dapur SPPG yang tertata rapi serta terjaga kebersihannya.
Adapun salah satu inovasi yang menurutnya paling bagus adalah penggunaan mesin cuci piring model conveyor atau otomatis untuk proses pencucian ompreng hingga dapat berjalan efektif dan efisien.
"Dalam satu jam bisa mencuci bersih lebih dari 2.000 ompreng, ini luar biasa bagaimana Kapolda menginisiasi pengadaan mesin ini yang jarang dimiliki SPPG lain di Indonesia," ucapnya.
Kemudian SPPG dengan produksi 3.169 porsi MBG setiap hari itu juga dilengkapi Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sehingga aktivitas dapur tidak merusak lingkungan sekitar.
Bahkan sisa makanan dari MBG yang tidak habis setiap harinya diserap oleh pembudidaya ternak untuk dimanfaatkan, sehingga tidak dibuang menjadi sampah.
Sudian Noor hanya menekankan penggunaan bahan baku hewan unggas harus berasal dari Rumah Potong Unggas (RPU) yang sudah bersertifikasi halal, mengingat mayoritas penerima manfaat MBG di Kalsel adalah muslim, sehingga sertifikasi halal sangat dibutuhkan.
Dia tak ingin adanya keraguan dari penerima manfaat mengenai bahan baku yang digunakan. Maka diharapkan kepala daerah bisa menyediakan RPU yang sudah bersertifikasi halal sebagai pemasok SPPG.
Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan berterima kasih atas segala masukan dari anggota DPR itu dan berjanji segera berkoordinasi dengan instansi terkait mengenai pembangunan RPU mini.
"Sertifikasi halal sudah dua bulan kita ajukan. Untuk usulan RPU tentu kami dukung sepenuhnya agar secepatnya bisa terealisasi," kata Kapolda Yudha Hermawan.
