Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menggelar rapat koordinasi untuk membahas langkah-langkah mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai upaya memperkuat pencegahan dan penanggulangan bencana yang kerap terjadi di berbagai wilayah.
"Kebijakan yang telah dimiliki pemerintah daerah harus diterapkan secara efektif guna menekan jumlah kebakaran, terutama di lahan masyarakat. pemda telah memiliki Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 2 Tahun 2022, yang mengatur tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan di mana kedua regulasi ini harus menjadi acuan dalam menekan karhutla di Kalbar," kata Sekretaris Daerah Kalimantan Barat Harisson, di Pontianak, Jumat.
Dia menjelaskan, Perda Nomor 1 Tahun 2022 mengatur tentang pembukaan lahan berbasis kearifan lokal, sedangkan Perda Nomor 2 Tahun 2022 mengatur pengendalian kebakaran hutan dan/atau lahan. Kedua aturan ini menjadi dasar dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, mendeteksi potensi kebakaran sejak dini, serta memastikan upaya penanggulangan dilakukan secara maksimal sebelum api membesar.
Harisson mengungkapkan bahwa sebelumnya kebakaran hutan dan lahan banyak terjadi di area perkebunan. Namun, setelah penerapan sanksi pidana maupun perdata, pihak perkebunan mulai lebih berhati-hati dalam membuka lahan.
Akibatnya, pola kebakaran mengalami pergeseran, di mana kini lebih banyak terjadi di lahan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu melakukan pendekatan khusus agar masyarakat memahami pentingnya membuka lahan secara bertanggung jawab dan tidak melakukan pembakaran liar, terutama di wilayah lahan gambut yang sangat rentan terhadap kebakaran besar.
"Dalam aturan perda, pembakaran lahan hanya diperbolehkan maksimal dua hektare, dengan pengawasan ketat. Jika api mulai membesar, masyarakat wajib melaporkannya dan melakukan pembakaran secara bergantian. Kami harus terus-menerus memberikan pemahaman agar pembukaan ladang dilakukan dengan tertib dan tidak menimbulkan bencana," ujar Harisson.
Dalam strategi mitigasi yang dibahas dalam rapat, edukasi kepada masyarakat menjadi fokus utama. Pemerintah daerah menilai bahwa biaya pemadaman kebakaran sangat besar jika api sudah terlanjur meluas, sehingga pencegahan lebih efektif dibandingkan penanggulangan.
Pemprov Kalbar terus berupaya melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat dengan menggandeng berbagai pihak, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) guna memastikan pembukaan lahan dilakukan dengan aman dan bertanggung jawab.
"Kami ingin membangun kesadaran kolektif bahwa pencegahan lebih baik daripada penanggulangan. Sosialisasi terus kami lakukan, terutama di daerah yang rawan terjadi karhutla," kata Harisson.
Selain sosialisasi, pemerintah daerah juga akan memperkuat pemantauan hotspot, meningkatkan kesiapan personel pemadam kebakaran, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam patroli dan pemantauan di daerah rawan kebakaran.
Harisson menegaskan bahwa kebijakan ini bukan untuk melarang masyarakat bercocok tanam, tetapi memastikan bahwa praktik pembukaan lahan dilakukan dengan tertib dan sesuai aturan, agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar.
