Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mendorong pemerintah daerah yang melaksanakan pemungutan suara ulang Pilkada 2024 untuk menindaklanjuti hasil putusan Mahkamah Konstitusi terus memperkuat koordinasi dan mengintensifkan persiapan.
"Para pihak meliputi Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), TNI, dan Polri diminta untuk berkoordinasi guna memastikan kesiapan teknis dan administrasi telah berjalan dengan baik," kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Jumat.
Dia menjelaskan berkaitan dengan hasil putusan MK mengenai pemungutan suara ulang (PSU) di sejumlah daerah, Kementerian Dalam Negeri memiliki tugas utama, di antaranya memastikan kesiapan anggaran melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD) dan mendorong situasi keamanan dan politik yang stabil.
Dalam konteks itu, Kemendagri mengajak para pihak terkait, termasuk penyelenggara dan aparat keamanan, untuk mengoptimalkan tugas tersebut.
"Kami kira sudah kami laksanakan termasuk melakukan monitoring, evaluasi. Kami juga ada desk di sini ya kita harapkan semuanya bisa berjalan lancar, insyaallah," ujarnya.
Selain itu, Mendagri mengajak para pihak untuk membangun kesamaan visi dalam menghadapi seluruh tahapan PSU Pilkada 2024.
Kemudian, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat juga perlu diatensi serius oleh aparat keamanan karena di sejumlah daerah diketahui masih ada polarisasi yang belum mereda.
Tito juga meminta Bawaslu untuk mengawasi potensi kecurangan yang terjadi selama PSU. Kecurangan itu, terutama mengenai politik uang yang berpeluang terjadi selama berlangsungnya gelaran tersebut.
Meskipun kebutuhan anggaran NPHD secara umum telah dipersiapkan dengan baik, ia mengimbau daerah untuk mengecek kembali dan memastikan sepenuhnya siap.
Mendagri mengimbau kepada jajaran TNI dan Polri untuk memastikan situasi berlangsung aman, lancar, dan damai.
"Tolong TNI, Polri, BIN betul-betul juga menjaga keamanan, situasinya, supaya semua berlangsung aman, lancar, tidak ada masalah," imbuhnya.
