Jakarta (ANTARA) - Penasihat hukum/pengacara Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy, meyakini kliennya akan divonis bebas dalam kasus dugaan perintangan penyidikan tersangka Harun Masiku dan pemberian suap, dalam sidang di Pengadilan Tipikor Jakarta, Jumat.
Menurut dia, sepanjang 22 persidangan kasus kliennya, tidak ada bukti yang terkait keterlibatan Hasto dalam kasus tersebut.
"Kami sudah membuktikan bahwa Mas Hasto tidak terlibat, kami sudah berjuang. Kalau seandainya putusan tidak sesuai fakta persidangan ya kita lihat saja, tapi kami optimistis Mas Hasto divonis bebas," kata Ronny saat ditemui sebelum sidang putusan majelis hakim dimulai.
Terkait hal itu, dia akan menunggu pembacaan putusan dan menyerahkan kembali semuanya kepada Majelis Hakim dalam melaksanakan kebijaksanaan pada vonisnya.
Baca juga: KPK menghormati putusan hakim soal vonis Hasto Kristiyanto
Dirinya berharap putusan yang dijatuhkan Majelis Hakim hari ini tidak mengalahkan logika, nalar hukum, hingga pesanan maupun kepentingan politik.
Dengan demikian, kata dia, cukup Menteri Perdagangan periode 2015-2016 Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong yang diputus bersalah di Pengadilan Tipikor Jakarta.
"Jangan sampai terjadi lagi kriminalisasi politik hukum terhadap orang-orang yang memperjuangkan demokrasi, orang-orang yang bersikap kritis terhadap hukum dan demokrasi," tuturnya.
Adapun sidang vonis kasus Hasto dihadiri berbagai elite PDI Perjuangan yang ingin memberikan dukungan moral, seperti Ganjar Pranowo, Djarot Saiful Hidayat, Ribka Tjiptaning, Sri Rayahu, hingga Lasarus.
Terlihat hadir pula sejumlah pengurus PDI Perjuangan dari berbagai wilayah, seperti Nusa Tenggara Timur (NTT), Banten, Maluku, Jawa Barat, Riau, Aceh, Lampung, hingga Yogyakarta.
Baca juga: Polisi menyiagakan 1.658 anggota amankan sidang putusan Hasto Kristiyanto
Istri Hasto, Maria Stevani Ekowati juga terlihat datang ke Pengadilan Tipikor Jakarta untuk menguatkan Hasto yang akan menjalani sidang putusan.
Dalam kasus dugaan perintangan penyidikan korupsi dan suap, Hasto dituntut pidana 7 tahun penjara dan denda Rp600 juta dengan ketentuan apabila denda tidak dibayarkan, maka diganti (subsider) dengan pidana kurungan selama 6 bulan dalam kasus dugaan perintangan penyidikan dan suap.
Pada kasus tersebut, ia didakwa menghalangi atau merintangi penyidikan perkara korupsi yang menyeret Harun Masiku sebagai tersangka dalam rentang waktu 2019–2024.
Sekjen DPP PDI Perjuangan itu diduga menghalangi penyidikan dengan cara memerintahkan Harun, melalui penjaga Rumah Aspirasi, Nur Hasan, untuk merendam telepon genggam milik Harun ke dalam air setelah kejadian tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) periode 2017–2022 Wahyu Setiawan.
Baca juga: Jaksa KPK tuntut Hasto Kristiyanto tujuh tahun penjara
Tidak hanya ponsel milik Harun Masiku, Hasto juga disebutkan memerintahkan ajudannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan telepon genggam sebagai antisipasi upaya paksa oleh penyidik KPK.
Selain menghalangi penyidikan, Hasto juga didakwa bersama-sama dengan advokat Donny Tri Istiqomah; mantan terpidana kasus Harun Masiku, Saeful Bahri; dan Harun Masiku memberikan uang sejumlah 57.350 dolar Singapura atau setara Rp600 juta kepada Wahyu dalam rentang waktu 2019–2020.
Uang diduga diberikan dengan tujuan agar Wahyu mengupayakan KPU untuk menyetujui permohonan pengganti antarwaktu (PAW) calon anggota legislatif terpilih dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I atas nama Riezky Aprilia kepada Harun Masiku.
Dengan demikian, Hasto terancam pidana yang diatur dalam Pasal 21 dan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Baca juga: Tuntutan adalah pembelajaran agar tidak ulangi kesalahan
