Pontianak (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalbar meningkatkan sinergi tata kelola keuangan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, yang mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta dikaitkan dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Kunjungan kami ke pak Gubernur ini untuk meningkatkan sinergi dalam tata kelola keuangan daerah sekaligus penyampaian Laporan Eksekutif Daerah, yang merupakan hasil evaluasi dan seleksi dari BPKP Pusat terhadap kinerja seluruh perwakilan BPKP di Indonesia," kata Kepala BPKP Kalbar, Rudy M Harahap di Pontianak, Rabu.
Dia menjelaskan, dari total 36 perwakilan, hanya 16 provinsi yang dinilai layak untuk menyampaikan laporan secara langsung kepada kepala daerah, termasuk Provinsi Kalimantan Barat.
Menurutnya, laporan tersebut menitikberatkan pada aspek kesejahteraan masyarakat, yang mencakup bidang sosial, pendidikan, dan kesehatan, serta dikaitkan dengan strategi peningkatan pendapatan asli daerah (PAD).
"Topik utama laporan ini berkaitan dengan kesejahteraan rakyat Kalimantan Barat. Semua indikator tersebut berhubungan erat dengan peningkatan pendapatan daerah, yang nantinya menjadi dasar bagi kami dalam memberikan rekomendasi strategis kepada pemerintah," kata Rudy.
Ia menambahkan, masih terdapat potensi peningkatan pendapatan daerah yang dapat dioptimalkan hingga mencapai sekitar Rp300 miliar pada tahun mendatang. Potensi tersebut antara lain berasal dari pendaftaran ulang kendaraan bermotor dan optimalisasi pemanfaatan aset daerah yang saat ini bernilai sekitar Rp20 miliar.
Untuk itu, Rudy menekankan perlunya komitmen dan langkah aktif dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kalbar dalam merealisasikan potensi tersebut agar dapat memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kapasitas fiskal daerah.
Selain sektor pendapatan, BPKP juga menyoroti ketimpangan fasilitas kesehatan (faskes) di beberapa kabupaten/kota serta belum optimalnya pemanfaatan aset pendidikan di sejumlah daerah. Menurutnya, masih ada sekolah-sekolah yang belum sepenuhnya memanfaatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat secara efektif.
"Optimalisasi pengelolaan aset dan fasilitas publik ini penting agar anggaran yang sudah disalurkan benar-benar berdampak bagi peningkatan pelayanan kepada masyarakat," tambah Rudy.
Menanggapi laporan tersebut, Gubernur Kalbar Ria Norsan menyampaikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap langkah BPKP dalam memperkuat tata kelola pemerintahan dan keuangan daerah.
"Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat menyambut baik hasil Laporan Eksekutif Daerah ini. Kami berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi yang disampaikan, terutama terkait peningkatan pendapatan daerah serta kesejahteraan masyarakat," kata Norsan.
Ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kalbar akan terus memperkuat sinergi dengan BPKP dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada hasil.
"Upaya pengawasan dan pembinaan dari BPKP sangat membantu pemerintah daerah dalam memastikan setiap rupiah anggaran digunakan secara efisien, efektif, dan tepat sasaran," katanya.
