Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) bersama pemangku kepentingan lainnya membangun sinergisitas memperkuat pencegahan radikalisme terutama potensi pendanaan terorisme.
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kalsel Heriansyah menegaskan itu dalam sosialisasi dan dialog strategis bersama organisasi kemasyarakatan (ormas), aparat penegak hukum, serta para pemangku kepentingan, di Banjarbaru, Jumat.
“Kegiatan ini sebagai komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan kewaspadaan dini, serta memastikan tata kelola ormas transparan dan profesional,“ ujar dia.
Ia menekankan pencegahan ancaman radikalisme tidak dapat dilakukan hanya oleh aparat keamanan atau instansi pemerintah saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen masyarakat, terutama ormas sebagai garda pembinaan di lingkungan masyarakat.
“Ormas memiliki peran strategis dalam menjaga solidaritas sosial dan memperkuat persatuan,” tutur Heriansyah.
Namun, kata dia, ormas juga berisiko jika tidak dikelola dengan baik karena berpotensi dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk tujuan yang bertentangan dengan kepentingan nasional, termasuk aktivitas radikalisme dan risiko pendanaan terorisme.
Oleh karena itu ia meminta seluruh ormas di Kalsel menjadi teladan nilai kebangsaan, menerapkan tata kelola terbuka dan akuntabel, utamanya meningkatkan kewaspadaan dini terhadap penyalahgunaan organisasi.
“Jika menemukan indikasi penyebaran paham radikal atau kegiatan mencurigakan, segera melapor kepada pemerintah daerah atau aparat setempat,” ujar Heriansyah.
Pada kegiatan sosialisasi dan dialog strategis itu Badan Kesbangpol Kalsel menghadirkan narasumber dari Kejaksaan Tinggi Kalsel dan Densus 88 AT Polda Kalsel, yang memberikan pemahaman hukum dan mekanisme pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan ormas.
Kegiatan juga mengundang para pihak dari Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kalsel, Satgaswil Densus 88 AT Mabes Polri, Kejaksaan Tinggi Kalsel, serta pimpinan ormas dari berbagai daerah.
