Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintah menyiapkan skenario kenaikan harga BBM subsidi jenis premium dan solar untuk mobil pribadi dari Rp4.500 menjadi Rp6.500-Rp7.000 per liter mulai Mei 2013.
Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat kebijakan BBM bersama seluruh gubernur di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM yang diberlakukan bagi mobil pribadi tersebut.
"Tunggu saja. Tanggal sudah disiapkan," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan BBM bersubsidi yang akan dijalankan.
Menurut Jero, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp21 triliun.
Ia juga mengatakan, hampir semua gubernur menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.
"Tadi mengerucut Rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. Bahkan, ada beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. Artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju," ujarnya.
Menurut dia, prinsip kebijakan BBM yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi BBM yang kini salah sasaran.
Pemerintah, lanjutnya, akan mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
Menteri ESDM Jero Wacik usai rapat kebijakan BBM bersama seluruh gubernur di Jakarta, Selasa, mengatakan pihaknya masih mematangkan rencana kenaikan harga BBM yang diberlakukan bagi mobil pribadi tersebut.
"Tunggu saja. Tanggal sudah disiapkan," katanya.
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dijadwalkan mengumumkan opsi kebijakan BBM bersubsidi yang akan dijalankan.
Menurut Jero, kalau kenaikan harga BBM untuk mobil pribadi diterapkan mulai Mei 2013, maka penghematan subsidi BBM yang didapat bisa Rp21 triliun.
Ia juga mengatakan, hampir semua gubernur menyetujui rencana opsi yang akan diambil pemerintah.
"Tadi mengerucut Rp6.500 per liter untuk mobil plat hitam. Bahkan, ada beberapa gubernur yang minta langsung ke harga keekonomian. Artinya, opsi kenaikan itu sudah setuju," ujarnya.
Menurut dia, prinsip kebijakan BBM yang akan diambil adalah mengalihkan 77 persen subsidi BBM yang kini salah sasaran.
Pemerintah, lanjutnya, akan mempersiapkan kebijakan secara cermat agar pelaksanaan di lapangan berjalan lancar.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013