Sungai Raya (Antara Kalbar) - Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kubu Raya, Kalimantan Barat, Husen Ahna menyatakan data kelompok masyarakat rumah tangga di bawah menengah tahun 2011 tidak dimaksudkan untuk penyaluran bantuan langsung sementara masyarakat (BLSM) 2013.
"BPS Kubu Raya pada tahun 2011 memberikan data kelompok masyarakat 45 persen rumah tangga di bawah menengah ke pemerintah pusat, kemudian dari BPS pusat data tersebut dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," kata Kepala BPS Kubu Raya, Husen Asna di Sungai Raya, Kamis.
Kemudian, lanjutnya, yang melakukan pengurutan dari terendah sampai teratas adalah TNP2K, bukan dari BPS Kubu Raya.
Dirinya menuturkan yang dilakukan BPS Kubu Raya hanya melakukan pendataan terhadap 45 persen rumah tangga di bawah menengah tersebut.
"Pendataan yang kami lakukan pada tahun 2011 itu melibatkan perangkat desa dan RT ketika itu. Namun data yang kami berikan bukan untuk data penerima raskin ataupun BLSM sekarang ini dan data 45 persen rumah tangga di bawah menengah," tuturnya.
Menurutnya, verifikator data 45 persen rumah tangga di bawah menengah tersebut adalah TNPK2K pusat, sehingga pihaknya tidak mengetahui data tersebut.
"Kalau data 45 persen tadi kami mengetahuinya, namun data untuk penerimaan BLSM dan sebagainya kami tidak tahu. Karena data yang kami kumpulkan bukan dimaksudkan untuk itu, sedangkan yang melakukan verifikasi pusat itu sendiri," katanya menjelaskan.
Husen menjelaskan seharusnya jika berjalan dengan baik, ada tim baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya ada sosialisasi terkait siapa saja penerima BLSM tersebut.
"Tahun 2011 hanya penyusunan data terpadu untuk masyarakat 45 persen di bawah menengah, bukan data untuk pendataan raskin, BLSM maupun bantuan pemerintah lainnya," tuturnya.
Dirinya menilai kejujuran menjadi kunci untuk suksesnya pemberian bantuan yang diprogramkan pemerintah pusat. Pasalnya tidak jarang yang memfasilitasi penerimaan bantuan dari pemerintah tak jarang sanak famili sendiri.
"Kejujuran menjadi kunci utama, tidak jarang ketika pendataan untuk masyarakat miskin yang menerima bantuan, ada keluarga dan sanak famili dimasukkan baik oleh petugas kami maupun petugas desa. Intinya harus jujur," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Kubu Raya kewalahan mengatasi protes dari masyarakat terkait tidak tepatnya penyaluran dana Bantuan Langsung Subsidi Minyak yang diberikan pemerintah pusat senagai anggaran penggantian subsidi BBM.
Desa
"Hampir setiap hari warga beramai-ramai mendatangi kantor desa untuk menanyakan dana BLSM ini. Mereka protes lantaran sebagai warga yang kurang mampu tidak menerima bantuan tersebut, sementara tetangga mereka yang lebih mampu mendapatkannya," kata Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Adam.
Menurutnya, hal itu tidak hanya terjadi di desanya saja, tetapi kepala desa lainnya juga menyampaikan hal serupa. Bahkan, lanjut Adam, terjadi ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS dengan KTP yang dimiliki oleh masyarakat.
"Untungnya, di kantor Pos, NIK itu tidak dipermasalahkan, cukup dengan nama yang sesuai saja masyarakat sudah bisa mendapatkan BLSM tersebut. Sayangnya, dalam pengalokasian penerima bantuan itu data yang diberikan oleh BPS sangat tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Itu yang membuat kami jadi bulan-bulanan masyarakat," tuturnya.
Adam menyayangkan dalam melakukan pendataan penerima BLSM, BPS sama sekali tidak melibatkan pihak pemerintah desa. Dia menyatakan baru mengetahui masyarakat penerima bantuan itu setelah mendapat daftar nama dari Kantor Pos.
"Jelas saja kami bingung karena dalam melakukan pendataan, kami sama sekali tidak dilibatkan. Permasalahannya mulai muncul setelah bantuan tersebut disalurkan, karena masyarakat masih banyak yang menilai bahwa pemerintah desa lah yang memberikan data kepada BPS," kata Adam.
Terpisah, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga sangat menyayangkan ketidaksesuaian data yang dikeluarkan oleh BPS dengan kondisi masyarakat di lapangan terkait penerima BLSM tersebut.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013
"BPS Kubu Raya pada tahun 2011 memberikan data kelompok masyarakat 45 persen rumah tangga di bawah menengah ke pemerintah pusat, kemudian dari BPS pusat data tersebut dikirim ke Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K)," kata Kepala BPS Kubu Raya, Husen Asna di Sungai Raya, Kamis.
Kemudian, lanjutnya, yang melakukan pengurutan dari terendah sampai teratas adalah TNP2K, bukan dari BPS Kubu Raya.
Dirinya menuturkan yang dilakukan BPS Kubu Raya hanya melakukan pendataan terhadap 45 persen rumah tangga di bawah menengah tersebut.
"Pendataan yang kami lakukan pada tahun 2011 itu melibatkan perangkat desa dan RT ketika itu. Namun data yang kami berikan bukan untuk data penerima raskin ataupun BLSM sekarang ini dan data 45 persen rumah tangga di bawah menengah," tuturnya.
Menurutnya, verifikator data 45 persen rumah tangga di bawah menengah tersebut adalah TNPK2K pusat, sehingga pihaknya tidak mengetahui data tersebut.
"Kalau data 45 persen tadi kami mengetahuinya, namun data untuk penerimaan BLSM dan sebagainya kami tidak tahu. Karena data yang kami kumpulkan bukan dimaksudkan untuk itu, sedangkan yang melakukan verifikasi pusat itu sendiri," katanya menjelaskan.
Husen menjelaskan seharusnya jika berjalan dengan baik, ada tim baik tingkat provinsi maupun kabupaten/kota seharusnya ada sosialisasi terkait siapa saja penerima BLSM tersebut.
"Tahun 2011 hanya penyusunan data terpadu untuk masyarakat 45 persen di bawah menengah, bukan data untuk pendataan raskin, BLSM maupun bantuan pemerintah lainnya," tuturnya.
Dirinya menilai kejujuran menjadi kunci untuk suksesnya pemberian bantuan yang diprogramkan pemerintah pusat. Pasalnya tidak jarang yang memfasilitasi penerimaan bantuan dari pemerintah tak jarang sanak famili sendiri.
"Kejujuran menjadi kunci utama, tidak jarang ketika pendataan untuk masyarakat miskin yang menerima bantuan, ada keluarga dan sanak famili dimasukkan baik oleh petugas kami maupun petugas desa. Intinya harus jujur," katanya.
Sebelumnya, sejumlah kepala desa di Kabupaten Kubu Raya kewalahan mengatasi protes dari masyarakat terkait tidak tepatnya penyaluran dana Bantuan Langsung Subsidi Minyak yang diberikan pemerintah pusat senagai anggaran penggantian subsidi BBM.
Desa
"Hampir setiap hari warga beramai-ramai mendatangi kantor desa untuk menanyakan dana BLSM ini. Mereka protes lantaran sebagai warga yang kurang mampu tidak menerima bantuan tersebut, sementara tetangga mereka yang lebih mampu mendapatkannya," kata Kepala Desa Mega Timur, Kecamatan Sungai Ambawang, Adam.
Menurutnya, hal itu tidak hanya terjadi di desanya saja, tetapi kepala desa lainnya juga menyampaikan hal serupa. Bahkan, lanjut Adam, terjadi ketidaksesuaian antara Nomor Induk Kependudukan yang dikeluarkan oleh BPS dengan KTP yang dimiliki oleh masyarakat.
"Untungnya, di kantor Pos, NIK itu tidak dipermasalahkan, cukup dengan nama yang sesuai saja masyarakat sudah bisa mendapatkan BLSM tersebut. Sayangnya, dalam pengalokasian penerima bantuan itu data yang diberikan oleh BPS sangat tidak relevan dengan kondisi yang terjadi di lapangan. Itu yang membuat kami jadi bulan-bulanan masyarakat," tuturnya.
Adam menyayangkan dalam melakukan pendataan penerima BLSM, BPS sama sekali tidak melibatkan pihak pemerintah desa. Dia menyatakan baru mengetahui masyarakat penerima bantuan itu setelah mendapat daftar nama dari Kantor Pos.
"Jelas saja kami bingung karena dalam melakukan pendataan, kami sama sekali tidak dilibatkan. Permasalahannya mulai muncul setelah bantuan tersebut disalurkan, karena masyarakat masih banyak yang menilai bahwa pemerintah desa lah yang memberikan data kepada BPS," kata Adam.
Terpisah, Ketua DPRD Kubu Raya Sujiwo juga sangat menyayangkan ketidaksesuaian data yang dikeluarkan oleh BPS dengan kondisi masyarakat di lapangan terkait penerima BLSM tersebut.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2013