Jakarta (Antara Kalbar) - BPJS Ketenagakerjaan sudah menyerahkan data kepesertaan program Jaminan Pemeliharaan Kesehataan pada 24 Desember 2013 kepada PT Askes yang sekarang menjadi BPJS Kesehatan.
Kepala Divisi Teknis BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyo dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan data tersebut merupakan data tambahan yang diserahkan sebelumnya yakni pada 16 Januari 2013.
Data tambahan tersebut merupakan data peserta JPK Jamsostek yang masih di Rumah Sakit, misalnya pasien yang sedang melahirkan, dimana harus diperlukan waktu untuk proses administrasi. Penambahannya sekitar nol koma sekian persen.
Sebelumnya muncul keluhan dari peserta Jamsostek yang tidak bisa berobat.
Sementara, Kepala Biro Pengembangan Informasi Teknologi BPJS Ketenagakerjaan, Romi Erfianto mengatakan sudah tujuh kali melakukan konsolidasi dengan lembaga terkait termasuk BPJS Kesehatan.
Tujuannya untuk keselarasan operasional, kerja sama operasi dalam hal penerimaan iuran dan data agar peserta dapat melihat langsung secara transparan. "Data itu bisa dilihat secara langsung melalui virtual akun. Secara tekhnologi kami juga sudah bekerja sama dengan bank," kata Romi.
Kerja sama itu juga memudahkan penerimaan iuran di BNI, Mandiri, Bukopin dan BRI. "Hampir 85 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan virtual akun," kata Romi.
Secara tekhnologi, data JPK juga sudah dialihkan secara bertahap. Terkait dengan keluhan peserta JPK Jamsostek yang tidak terlayani, Romi mengatakan hal itu menjadi domain BPJS Kesehatan, karena data tersebut secara resmi telah diserahkan.
Sementara Kepala Biro Operasional Informasi Teknologi BPJS Ketenagakerjaan Erwin Mahendra, mengatakan sudah membuat surat edaran bersama dan kesepakatan bersama sesuai dengan rapat Konsolidasi.
Sementara menurut Wakil Sekretaris Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, Kuswahyudi mengimbau agar pekerja tidak khawatir akan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, begitu pula dengan peralihan program JPK, karena BPJS Kesehatan pasti akan mensosialisasikan dan melayani program Kesehatan masyarakat Pekerja.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Kepala Divisi Teknis BPJS Ketenagakerjaan Endro Sucahyo dalam siaran persnya di Jakarta, Sabtu, mengatakan data tersebut merupakan data tambahan yang diserahkan sebelumnya yakni pada 16 Januari 2013.
Data tambahan tersebut merupakan data peserta JPK Jamsostek yang masih di Rumah Sakit, misalnya pasien yang sedang melahirkan, dimana harus diperlukan waktu untuk proses administrasi. Penambahannya sekitar nol koma sekian persen.
Sebelumnya muncul keluhan dari peserta Jamsostek yang tidak bisa berobat.
Sementara, Kepala Biro Pengembangan Informasi Teknologi BPJS Ketenagakerjaan, Romi Erfianto mengatakan sudah tujuh kali melakukan konsolidasi dengan lembaga terkait termasuk BPJS Kesehatan.
Tujuannya untuk keselarasan operasional, kerja sama operasi dalam hal penerimaan iuran dan data agar peserta dapat melihat langsung secara transparan. "Data itu bisa dilihat secara langsung melalui virtual akun. Secara tekhnologi kami juga sudah bekerja sama dengan bank," kata Romi.
Kerja sama itu juga memudahkan penerimaan iuran di BNI, Mandiri, Bukopin dan BRI. "Hampir 85 persen peserta BPJS Ketenagakerjaan sudah menggunakan virtual akun," kata Romi.
Secara tekhnologi, data JPK juga sudah dialihkan secara bertahap. Terkait dengan keluhan peserta JPK Jamsostek yang tidak terlayani, Romi mengatakan hal itu menjadi domain BPJS Kesehatan, karena data tersebut secara resmi telah diserahkan.
Sementara Kepala Biro Operasional Informasi Teknologi BPJS Ketenagakerjaan Erwin Mahendra, mengatakan sudah membuat surat edaran bersama dan kesepakatan bersama sesuai dengan rapat Konsolidasi.
Sementara menurut Wakil Sekretaris Perusahaan BPJS Ketenagakerjaan, Kuswahyudi mengimbau agar pekerja tidak khawatir akan pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, begitu pula dengan peralihan program JPK, karena BPJS Kesehatan pasti akan mensosialisasikan dan melayani program Kesehatan masyarakat Pekerja.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014