Pontianak (Antara Kalbar) - Direktur Investigasi dan Advokasi Seknas Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra), Uchok Sky Khadafi mengatakan, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Pontianak lebih baik di banding daerah-daerah lainnya, kendati diakuinya masih ada beberapa sumber pendapatan lain yang masih perlu digali potensinya.
“Saya kira masih banyak yang perlu digali potensi yang dimiliki Kota Pontianak ini, termasuk juga aparatur pajaknya,†ungkapnya saat pemaparan materi dalam Seminar Nasional Anggaran dan Perekonomian Daerah (Studi Kasus Kota Pontianak), Rabu (26/2) di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak.
Dijelaskan Uchok, dari dokumen APBD Kota Pontianak lima tahun terakhir (tahun anggaran 2010 – 2014) dan data-data pendukung lainnya dapat dianalisis bahwa perkembangan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak menunjukkan tren yang fluktuatif.
“Dimana pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara nominal dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif, dibanding daerah lain untuk tahun perencanaan 2013, yang meningkat walaupun lambat masih dibawah 20 persen,†paparnya.
Tak hanya di bidang pendapatan daerah, Uchok juga memuji ketepatan waktu pembahasan APBD Kota Pontianak yang dinilainya sudah selayaknya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Pemkot Pontianak. “Seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan dong,†cetusnya.
Terkait penyerapan anggaran, diakui Uchok kerap menjadi persoalan semua daerah termasuk di Kota Pontianak. Kendati pembahasan maupun pengesahan anggaran sudah tepat waktu, namun eksekusi atau realisasi anggaran kerap terganggu jadwalnya terutama pada akhir tahun. “Nah, ini yang harus dievaluasi supaya kita harus disiplin masalah anggaran sehingga aparatur pemerintah tidak capek di akhir tahun,†katanya.
Walikota Pontianak, Sutarmidji mengakui, transparansi anggaran dan akuntabilitas yang diterapkan Pemkot Pontianak tak terlepas dari dorongan semangat dari Transparansi Internasional Indonesia (TII).
“Ini yang membuat kita semangat untuk membuat anggaran itu transparan dan lebih akuntabel serta bermanfaat untuk masyarakat. Kita juga membuat anggaran itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,†jelasnya.
Midji menilai, pertumbuhan PAD Kota Pontianak cukup baik dan potensi perolehan PAD juga diakuinya masih sangat besar. “Bahkan perkiraan saya, apa yang telah kita peroleh ini belum mencapai 60 persen dari potensi yang ada,†tuturnya.
Dengan potensi yang besar itu untuk meningkatkan perolehan PAD secara drastis, menurutnya harus ada kajian terlebih dahulu agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. “Kalau yang kira-kira membebani masyarakat secara drastis, jangan dulu,†timpalnya.
Untuk itu, lanjut Midji, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura untuk mewujudkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang mendekati nilai riil transaksi. “Nah, tarif PBB-nya yang kita turunkan nanti harus dihitung betul-betul sehingga masyarakat miskin tidak akan terbebani. Tapi NJOP itu nanti menjadi pedoman dalam penentuan BPHTB,†pungkasnya.
Sementara Reydonnyzar Moenek, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan antar Lembaga, mengungkapkan, transparansi dan peruntukan jelas dan tepat sasaran kunci utama dalam mengefektivitaskan anggaran daerah.
"Daerah harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada, baik dari transfer pusat maupun PAD. Pembangunan yang jelas dan terarah akan membuat efisiensi anggaran daerah maksimal," terangnya.
Potensi daerah harus bisa digali lebih baik lagi karena ia yakin daerah-daerah di Indonesia potensinya masih sangat besar untuk bisa dikembangkan. "Saya yakin itu, karena berdasarkan catatan kita potensi daerah besar sekali, tinggal bagaimana pusat terus mendorong agar daerah bisa berkembang. Saya setuju jika pusat wajib memberikan anggaran penuh kepada daerah agar optimalisasinya bisa terlihat," tegasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
“Saya kira masih banyak yang perlu digali potensi yang dimiliki Kota Pontianak ini, termasuk juga aparatur pajaknya,†ungkapnya saat pemaparan materi dalam Seminar Nasional Anggaran dan Perekonomian Daerah (Studi Kasus Kota Pontianak), Rabu (26/2) di Gedung Rektorat Universitas Tanjungpura Pontianak.
Dijelaskan Uchok, dari dokumen APBD Kota Pontianak lima tahun terakhir (tahun anggaran 2010 – 2014) dan data-data pendukung lainnya dapat dianalisis bahwa perkembangan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak menunjukkan tren yang fluktuatif.
“Dimana pendapatan daerah selama lima tahun terakhir mengalami peningkatan secara nominal dengan tingkat pertumbuhan yang fluktuatif, dibanding daerah lain untuk tahun perencanaan 2013, yang meningkat walaupun lambat masih dibawah 20 persen,†paparnya.
Tak hanya di bidang pendapatan daerah, Uchok juga memuji ketepatan waktu pembahasan APBD Kota Pontianak yang dinilainya sudah selayaknya pemerintah pusat memberikan penghargaan kepada Pemkot Pontianak. “Seharusnya pemerintah pusat memberikan penghargaan dong,†cetusnya.
Terkait penyerapan anggaran, diakui Uchok kerap menjadi persoalan semua daerah termasuk di Kota Pontianak. Kendati pembahasan maupun pengesahan anggaran sudah tepat waktu, namun eksekusi atau realisasi anggaran kerap terganggu jadwalnya terutama pada akhir tahun. “Nah, ini yang harus dievaluasi supaya kita harus disiplin masalah anggaran sehingga aparatur pemerintah tidak capek di akhir tahun,†katanya.
Walikota Pontianak, Sutarmidji mengakui, transparansi anggaran dan akuntabilitas yang diterapkan Pemkot Pontianak tak terlepas dari dorongan semangat dari Transparansi Internasional Indonesia (TII).
“Ini yang membuat kita semangat untuk membuat anggaran itu transparan dan lebih akuntabel serta bermanfaat untuk masyarakat. Kita juga membuat anggaran itu semaksimal mungkin untuk kesejahteraan masyarakat,†jelasnya.
Midji menilai, pertumbuhan PAD Kota Pontianak cukup baik dan potensi perolehan PAD juga diakuinya masih sangat besar. “Bahkan perkiraan saya, apa yang telah kita peroleh ini belum mencapai 60 persen dari potensi yang ada,†tuturnya.
Dengan potensi yang besar itu untuk meningkatkan perolehan PAD secara drastis, menurutnya harus ada kajian terlebih dahulu agar kebijakan tersebut tidak membebani masyarakat. “Kalau yang kira-kira membebani masyarakat secara drastis, jangan dulu,†timpalnya.
Untuk itu, lanjut Midji, pihaknya dalam waktu dekat akan melakukan kerja sama dengan Fakultas Ekonomi Universitas Tanjungpura untuk mewujudkan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) yang mendekati nilai riil transaksi. “Nah, tarif PBB-nya yang kita turunkan nanti harus dihitung betul-betul sehingga masyarakat miskin tidak akan terbebani. Tapi NJOP itu nanti menjadi pedoman dalam penentuan BPHTB,†pungkasnya.
Sementara Reydonnyzar Moenek, Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Politik, Hukum dan Hubungan antar Lembaga, mengungkapkan, transparansi dan peruntukan jelas dan tepat sasaran kunci utama dalam mengefektivitaskan anggaran daerah.
"Daerah harus bisa memaksimalkan anggaran yang ada, baik dari transfer pusat maupun PAD. Pembangunan yang jelas dan terarah akan membuat efisiensi anggaran daerah maksimal," terangnya.
Potensi daerah harus bisa digali lebih baik lagi karena ia yakin daerah-daerah di Indonesia potensinya masih sangat besar untuk bisa dikembangkan. "Saya yakin itu, karena berdasarkan catatan kita potensi daerah besar sekali, tinggal bagaimana pusat terus mendorong agar daerah bisa berkembang. Saya setuju jika pusat wajib memberikan anggaran penuh kepada daerah agar optimalisasinya bisa terlihat," tegasnya.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014