Pemprov Bantah Data Fitra Provinsi Kalbar Terkorup

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Wakil Gubernur Kalimantan Barat Christiandy Sanjaya membantah data dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) yang menyatakan Kalbar peringkat ke-5 provinsi paling korup di Indonesia.

Namun, kata Christiandy Sanjaya di Pontianak, Jumat, pihaknya mencermati seputar perkembangan dari pernyataan Fitra tersebut.

"Dari Badan Pemeriksa Keuangan saja mempertanyakan data yang diperoleh Fitra," kata Christiandy Sanjaya. Sementara secara satu kesatuan, di Kalbar terdapat 14 kabupaten dan kota sehingga ada 15 laporan keuangan (termasuk Pemprov Kalbar) yang menjadi ranah penggunaan anggaran.

Selain itu, lanjut dia, data yang diterbitkan dari tahun 2004-2008. "Sedangkan kami (Cornelis - Christiandy Sanjaya) memulai tugas dari Tahun 2008 hingga 2012. Jadi sangat lucu jika mengatakan pemerintahan di masa kami memimpin, sangat korup," katanya menegaskan.

Ia berharap ada pelurusan informasi dari pernyataan yang diterbitkan Fitra tersebut. Ia juga sudah melakukan rapat dengan sejumlah pihak termasuk Sekda dan Inspektorat Wilayah.

Ia mengungkapkan, jika yang dipakai data terakhir, berbagai temuan BPK itu bukan berarti korupsi. "Dari 13 rekomendasi BPK itu hanya satu yang sedang kita bereskan. Selebihnya sudah selesai," kata dia.

Terkait hal itu, Pemprov Kalbar tahun ini naik peringkat dalam menyelesaikan berbagai rekomendasi dari BPK. "Dulu kita skornya peringkat ke sembilan. Sekarang sudah peringkat ke empat dan tidak semua rekomendasi itu menyatakan kerugian negara," ujar dia.

Ada tiga kategori yakni kasus yang telah ditetapkan surat keputusan pembebanannya, kemudian yang sedang dalam proses penyelesaian pembebanan dan berupa informasi kerugian daerah namun belum diproses penyelesaian kerugian daerahnya.

(T011)