Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh menjamin Ujian Nasional untuk peserta didik tingkat Sekolah Menengah Atas dan sederajat pada 14-16 April 2014 tidak akan bocor.
"Peluang bocor tidak ada, nyontek saja tidak ada karena 20 siswa yang ada di dalam kelas menerima 20 soal yang berbeda," kata Nuh saat melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke SMA Negeri 70 Jakarta, Minggu.
Pada sidak tersebut, Nuh didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Lasro Marbun, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Nizam, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ibnu Hamad, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh dan sejumlah pejabat Kemendikbud lainnya.
"Isu kebocoran selalu ada tapi kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan sudah menjalankan koordinasi di lapangan untuk mengecek kebenaran mengenai isu tersebut. Kapolri(Jenderal Polisi Sutarman,red) juga sudah berjanji akan segera mengecek bila ada pelaporan mengenai kecurangan UN lewat SMS karena memang polisi bekerja sama dengan seluruh operator telepon," tambah Nuh.
Posko pengaduan
Kemendikbud membuka posko pengaduan UN 11 April hingga 16 Mei 2014 melalui telepon, faksimili, surat elektronik, maupun tatap muka di Puspendik, gerai informasi media Pusat Informasi dan Humas, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan di Inspektorat Jenderal (Itjen).
"Mekanisme pelaporan untuk mengawasi kebocoran akan ditindaklanjuti melalui posko pengaduan nanti," ungkap Nuh yang mengaku hingga saat ini belum ada laporan kecurangan UN yang diterimanya.
Nuh juga sudah melakukan "teleconference" pada Kamis (10/4) dengan dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta perguruan tinggi untuk menjamin distribusi soal UN.
"Semua soal UN di semua provinsi sudah sampai misalnya di ujung-ujung seperti Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur hingga Aceh sudah melaporkan bahwa soal diterima dengan baik dan belum ada laporan kekurangan soal, kapolda-kapolda dan kapolri juga sudah memastikan agar tidak terjadi apa-apa," jelas Nuh.
Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kecurangan UN.
"Kalau ada pelanggaran di sekolah sudah ada rumusannya yaitu diberi sanksi seberat-beratnya dengan dipindah atau bahkan dicopot kalau melakukan kecurangan," ungkap Nuh.
Kadisdik DKI Jakarta Lasro Marbun menegaskan bahwa bila ditemukan kecurangan maka akan diselesaikan dengan cepat.
"Kalau ada kebocoran maka akan diselesaikan secara cepat, kalau pihak yang melakukan adalah kepala sekolah maka akan dicopot dan bila guru yang terbukti maka akan diberhentikan tapi harus ditunjukkan data perbuatannya," tegas Lasro.
Peserta UN tingkat SMA/SMK Jakarta yang akan mengikuti UN pada 14-16 April 2014 tercatat sebanyak 119.879 orang. Jumlah tersebut terdiri atas siswa SMK negeri sebanyak 13.558 orang; SMK swasta 51.551 orang; SMA negeri 28.959 orang dan; SMA swasta 25.811 orang.
Untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, soal UN disimpan di SMA Negeri 13; Jakarta Barat di SMA Negeri 78; Jakarta Selatan di SMA Negeri 70; Jakarta Pusat di SMA Negeri 68; dan untuk Jakarta Timur, soal UN disimpan di SMK Negeri 26, Pulogadung. Selanjutnya, pada Minggu (13/4) soal didistribusikan ke 27 rayon di Jakarta .
Peserta didik yang akan mengikuti UN harus memenuhi tiga syarat, yaitu telah duduk di kelas terakhir pada setiap jenjang, memiliki nilai rapor yang lengkap dan memiliki ijazah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya minimal tiga tahun, kecuali untuk kelas akselerasi. Pengumuman kelulusan SMA akan dilaksanakan pada 20 Mei 2014.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Peluang bocor tidak ada, nyontek saja tidak ada karena 20 siswa yang ada di dalam kelas menerima 20 soal yang berbeda," kata Nuh saat melakukan pemeriksaan mendadak (sidak) ke SMA Negeri 70 Jakarta, Minggu.
Pada sidak tersebut, Nuh didampingi oleh Kepala Dinas Pendidikan (Kadisdik) DKI Jakarta Lasro Marbun, Kepala Pusat Penilaian Pendidikan (Puspendik) Nizam, Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kemendikbud Ibnu Hamad, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Sholeh dan sejumlah pejabat Kemendikbud lainnya.
"Isu kebocoran selalu ada tapi kami sudah bekerja sama dengan pihak kepolisian dan sudah menjalankan koordinasi di lapangan untuk mengecek kebenaran mengenai isu tersebut. Kapolri(Jenderal Polisi Sutarman,red) juga sudah berjanji akan segera mengecek bila ada pelaporan mengenai kecurangan UN lewat SMS karena memang polisi bekerja sama dengan seluruh operator telepon," tambah Nuh.
Posko pengaduan
Kemendikbud membuka posko pengaduan UN 11 April hingga 16 Mei 2014 melalui telepon, faksimili, surat elektronik, maupun tatap muka di Puspendik, gerai informasi media Pusat Informasi dan Humas, Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) dan di Inspektorat Jenderal (Itjen).
"Mekanisme pelaporan untuk mengawasi kebocoran akan ditindaklanjuti melalui posko pengaduan nanti," ungkap Nuh yang mengaku hingga saat ini belum ada laporan kecurangan UN yang diterimanya.
Nuh juga sudah melakukan "teleconference" pada Kamis (10/4) dengan dinas pendidikan provinsi dan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) serta perguruan tinggi untuk menjamin distribusi soal UN.
"Semua soal UN di semua provinsi sudah sampai misalnya di ujung-ujung seperti Papua, Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur hingga Aceh sudah melaporkan bahwa soal diterima dengan baik dan belum ada laporan kekurangan soal, kapolda-kapolda dan kapolri juga sudah memastikan agar tidak terjadi apa-apa," jelas Nuh.
Ia juga menegaskan akan memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang terbukti terlibat dalam kecurangan UN.
"Kalau ada pelanggaran di sekolah sudah ada rumusannya yaitu diberi sanksi seberat-beratnya dengan dipindah atau bahkan dicopot kalau melakukan kecurangan," ungkap Nuh.
Kadisdik DKI Jakarta Lasro Marbun menegaskan bahwa bila ditemukan kecurangan maka akan diselesaikan dengan cepat.
"Kalau ada kebocoran maka akan diselesaikan secara cepat, kalau pihak yang melakukan adalah kepala sekolah maka akan dicopot dan bila guru yang terbukti maka akan diberhentikan tapi harus ditunjukkan data perbuatannya," tegas Lasro.
Peserta UN tingkat SMA/SMK Jakarta yang akan mengikuti UN pada 14-16 April 2014 tercatat sebanyak 119.879 orang. Jumlah tersebut terdiri atas siswa SMK negeri sebanyak 13.558 orang; SMK swasta 51.551 orang; SMA negeri 28.959 orang dan; SMA swasta 25.811 orang.
Untuk Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, soal UN disimpan di SMA Negeri 13; Jakarta Barat di SMA Negeri 78; Jakarta Selatan di SMA Negeri 70; Jakarta Pusat di SMA Negeri 68; dan untuk Jakarta Timur, soal UN disimpan di SMK Negeri 26, Pulogadung. Selanjutnya, pada Minggu (13/4) soal didistribusikan ke 27 rayon di Jakarta .
Peserta didik yang akan mengikuti UN harus memenuhi tiga syarat, yaitu telah duduk di kelas terakhir pada setiap jenjang, memiliki nilai rapor yang lengkap dan memiliki ijazah lulus dari jenjang pendidikan sebelumnya minimal tiga tahun, kecuali untuk kelas akselerasi. Pengumuman kelulusan SMA akan dilaksanakan pada 20 Mei 2014.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014