Jakarta (Antara Kalbar) - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Armida S Alisjahbana mengharapkan penggunaan akses internet berkecepatan tinggi atau pitalebar (broadband) nasional dapat mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi dan antarwilayah.
"Kami meminta implementasi dari rencana pitalebar Indonesia dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dan antarwilayah," katanya dalam sambutan peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 di Jakarta, Rabu.
Dalam acara peluncuran tersebut hadir Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, anggota DPR Tifatul Sembiring, Ketua Detiknas Ilham Habibie, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Arief Yahya, serta pemangku kepentingan lainnya.
Armida menjelaskan penggunaan internet berkecepatan tinggi dapat meningkatkan produktivitas maupun daya saing bangsa, namun akan lebih baik apabila masalah kesenjangan dapat ikut teratasi dengan pemanfaatan teknologi ini.
Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi tersebut, lanjut dia, pemanfaatan teknologi internet dapat ditingkatkan pada sektor pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan di daerah terpencil.
"Kalau bisa, pitalebar dimanfaatkan tidak hanya untuk sekolah unggulan, namun juga sekolah lainnya, ini memerlukan kehandalan sarana dan prasarana pendukung," ujar Armida.
Sementara, Armida menambahkan, untuk memberikan solusi kesenjangan antar wilayah, Rencana Pitalebar ini dapat bersinergi dengan konsep sistem logistik nasional serta MP3EI agar masalah ketimpangan dapat cepat teratasi.
Rencana Pitalebar Indonesia diharapkan dapat memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019.
Penyusunan Rencana Pitalebar 2014-2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan pitalebar Indonesia pada bidang tugas masing-masing.
Rencana ini akan dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2015-2019, dengan sasaran pembangunan sampai 2019 yaitu adanya peningkatan jangkauan serta kecepatan akses prasarana dan penurunan harga layanan.
Pada akhir 2019, prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan ditargetkan mencapai 30 persen dari populasi dan 71 persen rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps serta akses bergerak ke seluruh populasi dengan kecepatan 1 Mbps.
Sedangkan untuk wilayah pedesaan, prasarana akses tetap pitalebar diharapkan dapat menjangkau 6 persen dari populasi dan 49 persen rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps serta akses bergerak ke 52 persen populasi dengan kecepatan 1 Mbps.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
"Kami meminta implementasi dari rencana pitalebar Indonesia dapat mengurangi kesenjangan antarkelompok sosial ekonomi dan antarwilayah," katanya dalam sambutan peluncuran Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 di Jakarta, Rabu.
Dalam acara peluncuran tersebut hadir Menteri Riset dan Teknologi Gusti Muhammad Hatta, anggota DPR Tifatul Sembiring, Ketua Detiknas Ilham Habibie, Direktur Utama PT Telekomunikasi Indonesia Arief Yahya, serta pemangku kepentingan lainnya.
Armida menjelaskan penggunaan internet berkecepatan tinggi dapat meningkatkan produktivitas maupun daya saing bangsa, namun akan lebih baik apabila masalah kesenjangan dapat ikut teratasi dengan pemanfaatan teknologi ini.
Untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial ekonomi tersebut, lanjut dia, pemanfaatan teknologi internet dapat ditingkatkan pada sektor pendidikan, terutama untuk sekolah-sekolah atau lembaga pendidikan di daerah terpencil.
"Kalau bisa, pitalebar dimanfaatkan tidak hanya untuk sekolah unggulan, namun juga sekolah lainnya, ini memerlukan kehandalan sarana dan prasarana pendukung," ujar Armida.
Sementara, Armida menambahkan, untuk memberikan solusi kesenjangan antar wilayah, Rencana Pitalebar ini dapat bersinergi dengan konsep sistem logistik nasional serta MP3EI agar masalah ketimpangan dapat cepat teratasi.
Rencana Pitalebar Indonesia diharapkan dapat memberikan arah dan panduan strategis dalam percepatan dan pembangunan pitalebar yang komprehensif dan terintegrasi di wilayah Indonesia untuk periode 2014-2019.
Penyusunan Rencana Pitalebar 2014-2019 ini dapat menjadi acuan bagi pemerintah untuk menetapkan kebijakan sektoral dan rencana tindak dalam rangka pelaksanaan percepatan dan pembangunan pitalebar Indonesia pada bidang tugas masing-masing.
Rencana ini akan dituangkan dalam RPJMN dan Rencana Strategis Kementerian Lembaga 2015-2019, dengan sasaran pembangunan sampai 2019 yaitu adanya peningkatan jangkauan serta kecepatan akses prasarana dan penurunan harga layanan.
Pada akhir 2019, prasarana akses tetap pitalebar di wilayah perkotaan ditargetkan mencapai 30 persen dari populasi dan 71 persen rumah tangga dengan kecepatan 20 Mbps serta akses bergerak ke seluruh populasi dengan kecepatan 1 Mbps.
Sedangkan untuk wilayah pedesaan, prasarana akses tetap pitalebar diharapkan dapat menjangkau 6 persen dari populasi dan 49 persen rumah tangga dengan kecepatan 10 Mbps serta akses bergerak ke 52 persen populasi dengan kecepatan 1 Mbps.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014