Sintang (Antara Kalbar) - Maraknya peredaran narkoba di Kabupaten Sintang membuat masyarakat cemas. Peredaran narkoba mungkin saja sudah menyasar ke para PNS di lingkungan Pemkab Sintang, karenanya Pemkab Sintang pun didesak agar melakukan test urine pada seluruh PNS.
Syahrul, warga Sungai Durian mengharapkan Pemkab Sintang harus berani melakukan tes urine pada pegawainya. Jika nanti dalam tes urine tersebut ditemukan ada pegawai yang positif menggunakan narkoba maka harus ditindak tegas. “Narkoba ini harus dijadikan musuh bersama. Bupati Sintang harus mulai memberantas peredaran narkoba dimulai dari lingkungan pemerintahannya,†pintanya.
Sementara, Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan menyampaikan Pemkab Sintang hingga kini belum melakukan tes urine terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemkab Sintang. “Sampai sekarang belum lah, tunggu pada waktunya,†ujarnya.
Juan mengaku untuk melakukan tes urine diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengetes urine satu orang pegawai saja dapat menghabiskan dana ratusan ribu rupiah. Sedangkan di Kabupaten Sintang ada ribuan PNS. “Tes urine tidak murah. Makanya perlu dana yang besar,†kata dia.
Diakui Juan, peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Bukan hanya didominasi oleh kalangan generasi muda, namun generasi tua juga menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. “Kami mendapat urutan ketiga setelah Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang. Mau tidak mau kami sekarang harus perang dengan sindikat Narkoba. Di Negara maju saja penanganan narkoba cukup sulit. Apalagi di negara yang baru berkembang,†kilahnya.
Sebagai Ketua BNK dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak. BNK di Kabupaten Sintang hanya mampu sebatas memberikan penyuluhan. Tetapi mengenai penindakan semuanya kewenangan Polisi. “Tindak pidana urusan negara. Undang-undang Narkotika siapa yang bertanggungjawab? yaitu kepolisian karena di sana ada Kepala Satuan (Kasat) Narkoba. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melacak,†katanya.
Wakil Bupati sekaligus sebagai ketua BNK Sintang akan terus berupaya melakukan terobosan baru, untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang. “Kami sudah lakukan penyuluhan pada tingkat SMP, SMA, hingga LSM, yang terpenting harus ada kesadaran,†imbuh Juan.
Karena itu, dia berharap jika ada masyarakat, keluarga yang mengkonsumsi narkoba untuk segera melapor kepada yang berwajib sehingga bisa secepatnya dilakukan terapi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014
Syahrul, warga Sungai Durian mengharapkan Pemkab Sintang harus berani melakukan tes urine pada pegawainya. Jika nanti dalam tes urine tersebut ditemukan ada pegawai yang positif menggunakan narkoba maka harus ditindak tegas. “Narkoba ini harus dijadikan musuh bersama. Bupati Sintang harus mulai memberantas peredaran narkoba dimulai dari lingkungan pemerintahannya,†pintanya.
Sementara, Wakil Bupati Sintang, Ignasius Juan menyampaikan Pemkab Sintang hingga kini belum melakukan tes urine terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berada di lingkungan Pemkab Sintang. “Sampai sekarang belum lah, tunggu pada waktunya,†ujarnya.
Juan mengaku untuk melakukan tes urine diperlukan biaya yang tidak sedikit. Untuk mengetes urine satu orang pegawai saja dapat menghabiskan dana ratusan ribu rupiah. Sedangkan di Kabupaten Sintang ada ribuan PNS. “Tes urine tidak murah. Makanya perlu dana yang besar,†kata dia.
Diakui Juan, peredaran Narkotika dan obat-obatan terlarang di Kabupaten Sintang terus mengalami peningkatan. Bukan hanya didominasi oleh kalangan generasi muda, namun generasi tua juga menjadi sasaran empuk peredaran narkoba. “Kami mendapat urutan ketiga setelah Kabupaten Pontianak dan Kota Singkawang. Mau tidak mau kami sekarang harus perang dengan sindikat Narkoba. Di Negara maju saja penanganan narkoba cukup sulit. Apalagi di negara yang baru berkembang,†kilahnya.
Sebagai Ketua BNK dirinya mengaku tidak bisa berbuat banyak. BNK di Kabupaten Sintang hanya mampu sebatas memberikan penyuluhan. Tetapi mengenai penindakan semuanya kewenangan Polisi. “Tindak pidana urusan negara. Undang-undang Narkotika siapa yang bertanggungjawab? yaitu kepolisian karena di sana ada Kepala Satuan (Kasat) Narkoba. Kami tidak memiliki kemampuan untuk melacak,†katanya.
Wakil Bupati sekaligus sebagai ketua BNK Sintang akan terus berupaya melakukan terobosan baru, untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sintang. “Kami sudah lakukan penyuluhan pada tingkat SMP, SMA, hingga LSM, yang terpenting harus ada kesadaran,†imbuh Juan.
Karena itu, dia berharap jika ada masyarakat, keluarga yang mengkonsumsi narkoba untuk segera melapor kepada yang berwajib sehingga bisa secepatnya dilakukan terapi.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2014