Jakarta (Antara Kalbar) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang bakal berfokus kepada tiga hal secara internal yaitu terhadap perbaikan pelayanan, penyelesaian sengketa hingga penyelenggaraan tata ruang guna mewujudkan reformasi agraria.
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) ke depan akan fokus pada tiga hal, yaitu pelayanan, penanganan sengketa dan penyelenggaraan tata ruang," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Ferry, semua program tersebut akan terlaksana dengan baik apabila seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam keadaan solid.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal menyinkronkan pandangan internal terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan beragam pihak lain.
Sebagai ujung tombak pelayanan, ia mengatakan bahwa bagian "front office" akan dilatih agar mempunyai keahlian komunikasi dengan baik.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan perbaikan kriteria tunjangan kinerja guna dapat mengoptimalkan fungsi "reward and punishment" dengan lebih baik dalam sistem kepegawaian.
Sedangkan terkait pelayanan Sabtu-Minggu disebutkan akan terus dievaluasi untuk dapat membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dokumen pertahanan di hari kerja.
"Bantu masyarakat.. buktikan kepada masyarakat bahwa mengurus sertifikat itu mudah," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pada tahun 2015 ini, program-program kerja yang akan dilaksanakan kementerian tersebut antara lain Proyek Nasional (Prona) berbasis desa/kelurahan, sertifikasi pulau-pulau terluar, serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, perencanaan tata ruang nasional harus didukung pada penyelarasan daya ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan.
"Negara akan hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan siapkan juga perencanaan kota-kota masa depan yang nyaman dan produktif," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Kamis (15/1).
Saat ini ada lebih dari 5.000 Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan. Negara akan hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN (Badan Pertanahan Nasional) ke depan akan fokus pada tiga hal, yaitu pelayanan, penanganan sengketa dan penyelenggaraan tata ruang," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang Ferry Mursyidan Baldan dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Menurut Ferry, semua program tersebut akan terlaksana dengan baik apabila seluruh jajaran Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN dalam keadaan solid.
Untuk itu, ujar dia, pihaknya juga bakal menyinkronkan pandangan internal terlebih dahulu sebelum melakukan koordinasi dengan beragam pihak lain.
Sebagai ujung tombak pelayanan, ia mengatakan bahwa bagian "front office" akan dilatih agar mempunyai keahlian komunikasi dengan baik.
Selain itu, lanjutnya, pihaknya juga akan melakukan perbaikan kriteria tunjangan kinerja guna dapat mengoptimalkan fungsi "reward and punishment" dengan lebih baik dalam sistem kepegawaian.
Sedangkan terkait pelayanan Sabtu-Minggu disebutkan akan terus dievaluasi untuk dapat membantu warga masyarakat yang tidak mempunyai waktu untuk mengurus dokumen pertahanan di hari kerja.
"Bantu masyarakat.. buktikan kepada masyarakat bahwa mengurus sertifikat itu mudah," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang.
Pada tahun 2015 ini, program-program kerja yang akan dilaksanakan kementerian tersebut antara lain Proyek Nasional (Prona) berbasis desa/kelurahan, sertifikasi pulau-pulau terluar, serta pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.
Sebelumnya, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan menyatakan, perencanaan tata ruang nasional harus didukung pada penyelarasan daya ruang, ketersediaan lahan dengan target pembangunan.
"Negara akan hadir dalam melakukan perencanaan tata ruang nasional agar menciptakan ruang-ruang layak hidup dan mampu menopang kesejahteraan masyarakat Indonesia. Kita akan siapkan juga perencanaan kota-kota masa depan yang nyaman dan produktif," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN Ferry Mursyidan Baldan di Jakarta, Kamis (15/1).
Saat ini ada lebih dari 5.000 Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) dan peraturan zonasi di semua kota dan kabupaten yang harus diselesaikan. Negara akan hadir untuk merealisasikan kepastian hukum ruang di Indonesia.
Editor : Zaenal A.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015