Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi
Kalimantan Barat Kartius mengatakan sebanyak 11.000 guru di provinsi itu
dapat dipastikan akan memasuki masa pensiun pada tahun 2015 ini.
"Pada tahun 2015 ini, dipastikan sekitar 11.000 orang guru yang ada di Kalbar akan memasuki masa pensiun. Untuk itu kita akan mengajukan penambahan tenaga guru untuk Kalbar kepada Kemenpan RB dan BKN," kata Kartius di Pontianak.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusulan penambahan guru di Kalbar, meski pemerintah pusat akan melakukan moratorium PNS mulai tahun 2015 ini.
"Moratorium PNS itu kan bukan harga mati, karena kalau menjadi harga mati, maka negara ini bisa bangkrut. Karena itu masih bisa disesuaikan dengan permintaan daerah," tuturnya.
Menurutnya, jika Kemenpan tidak bisa mengakomodir permintaan Pemprov Kalbar untuk penambahan guru, maka dipastikan program nasional untuk meningkatkan kulitas pendidikan tidak akan bisa berjalan.
"Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kalau tenaga pengajarnya tidak ada. Kalau Kemenpan tidak mau mengabulkan, ya kita minta saja Kemenpan yang menjadi guru agar bisa mengajar murid-murid yang ada di Kalbar," katanya.
Terkait dengan banyaknya jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun, dia berharap agar pemerintah pusat juga bisa mengakomodir dana pensiun dari guru tersebut.
Kartius mengatakan, dengan adanya kerja sama antara PT. Taspen dan BKN diharapkan pengurusan dana pensiun bagi PNS bisa lebih mudah dilakukan. Pasalnya, sebelum kerja sama itu dilakukan untuk mengurus dana pensiun bagi PNS dirasakan sangat sulit.
"Tapi dengan adanya kerja sama tersebut, proses pencairan dana pensiun dipastikan akan bisa lebih mudah," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan dia akan segera melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat.
"Karena ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak bisa mengambil tindakan sendiri, ya kita serahkan saja semuanya kepada yang di atas. Saya tinggal membuat laporan saja," katanya.
Menurutnya dia telah memerintahkan kepada BKD Kalbar agar membuat laporan terperinci terkait kondisi dan jumlah guru yang ada di Kalbar. Dia berharap agar laporan yang telah dibuat itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
(KR-RDO/T011)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015
"Pada tahun 2015 ini, dipastikan sekitar 11.000 orang guru yang ada di Kalbar akan memasuki masa pensiun. Untuk itu kita akan mengajukan penambahan tenaga guru untuk Kalbar kepada Kemenpan RB dan BKN," kata Kartius di Pontianak.
Dia mengatakan, pihaknya akan melakukan pengusulan penambahan guru di Kalbar, meski pemerintah pusat akan melakukan moratorium PNS mulai tahun 2015 ini.
"Moratorium PNS itu kan bukan harga mati, karena kalau menjadi harga mati, maka negara ini bisa bangkrut. Karena itu masih bisa disesuaikan dengan permintaan daerah," tuturnya.
Menurutnya, jika Kemenpan tidak bisa mengakomodir permintaan Pemprov Kalbar untuk penambahan guru, maka dipastikan program nasional untuk meningkatkan kulitas pendidikan tidak akan bisa berjalan.
"Bagaimana bisa meningkatkan kualitas pendidikan, kalau tenaga pengajarnya tidak ada. Kalau Kemenpan tidak mau mengabulkan, ya kita minta saja Kemenpan yang menjadi guru agar bisa mengajar murid-murid yang ada di Kalbar," katanya.
Terkait dengan banyaknya jumlah guru yang akan memasuki masa pensiun, dia berharap agar pemerintah pusat juga bisa mengakomodir dana pensiun dari guru tersebut.
Kartius mengatakan, dengan adanya kerja sama antara PT. Taspen dan BKN diharapkan pengurusan dana pensiun bagi PNS bisa lebih mudah dilakukan. Pasalnya, sebelum kerja sama itu dilakukan untuk mengurus dana pensiun bagi PNS dirasakan sangat sulit.
"Tapi dengan adanya kerja sama tersebut, proses pencairan dana pensiun dipastikan akan bisa lebih mudah," katanya.
Di tempat yang sama, Gubernur Kalimantan Barat, Cornelis mengatakan dia akan segera melaporkan permasalahan tersebut kepada pemerintah pusat.
"Karena ini merupakan wewenang pemerintah pusat dan daerah tidak bisa mengambil tindakan sendiri, ya kita serahkan saja semuanya kepada yang di atas. Saya tinggal membuat laporan saja," katanya.
Menurutnya dia telah memerintahkan kepada BKD Kalbar agar membuat laporan terperinci terkait kondisi dan jumlah guru yang ada di Kalbar. Dia berharap agar laporan yang telah dibuat itu bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah pusat.
(KR-RDO/T011)
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2015