Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Sekretariat Wapres, Ruli Nurdina Sari menyampaikan apresiasinya terhadap capaian yang dilakukan oleh BP2T (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu) Kota Pontianak dalam memberikan berbagai kemudahan kepengurusan perizinan.
"Kedatangan kami ke seini (BP2T) Kota Pontianak untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di BP2T, dan hasilnya cukup baik, dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia," kata Ruli Nurdina Sari saat meninjau pelayanan BP2T di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, prestasi yang dilakukan oleh BP2T Kota Pontianak berupa realisasi investasi yang sudah mencapai 200 persen dari target. Kami berharap laporan hasil peninjauan ini menjadi bahan bagi pimpinan bahwa kota di luar Jawa punya prestasi yang layak dijadikan model," ujarnya.
Prestasi realisasi investasi yang patut diapresiasi lantaran Kota Pontianak berhasil melampaui target investasi. Tahun 2015, tercatat target investasi sebesar Rp547 miliar, tetapi mampu dilampaui dengan realisasi investasi senilai Rp1,2 triliun.
Ruli berharap hasil yang dicapai tersebut juga diiringi peningkatan kinerja dengan menerapkan, e-government yang lebih luas lagi. "Kita berharap BP2T Kota Pontianak sudah mulai menerapkan arsip secara digital," katanya.
Selain itu, kedatangan rombongan Sekretariat Wapres juga untuk memberi masukan berupa informasi dan data di lapangan kepada Wapres RI yang juga sebagai Ketua Komite Reformasi Birokrasi Nasional, yang menekankan pada pelayanan publik yang cepat, transparan dan mempermudah masyarakat.
Hal tersebut diakuinya sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. "Kami hanya sebatas memberi masukan bahwa memang di daerah tertentu seperti Pontianak ini sudah berprestasi, sudah mengantongi ISO dan layak untuk menjadi contoh bagi daerah lainnya," kata Ruli.
Sementara itu, Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi menjelaskan, pihaknya sudah menerapkan Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Terkait pengarsipan secara digital, diakuinya saat ini sedang dalam proses untuk penerapannya.
Saat ini pihaknya sudah menerapkan seluruh pelayanan perizinan secara online sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau permohonan perizinan. Bahkan, tahun ini juga BP2T Kota Pontianak sedang mengembangkan aplikasi pelayanan berbasis android yang bisa diakses masyarakat melalui smartphone.
"Kami rencanakan Oktober 2016 ini pelayanan berbasis android itu diluncurkan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pontianak," katanya.
(A057/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Kedatangan kami ke seini (BP2T) Kota Pontianak untuk melihat langsung bagaimana pelayanan di BP2T, dan hasilnya cukup baik, dan patut dicontoh oleh daerah lainnya di Indonesia," kata Ruli Nurdina Sari saat meninjau pelayanan BP2T di Pontianak, Rabu.
Ia menjelaskan, prestasi yang dilakukan oleh BP2T Kota Pontianak berupa realisasi investasi yang sudah mencapai 200 persen dari target. Kami berharap laporan hasil peninjauan ini menjadi bahan bagi pimpinan bahwa kota di luar Jawa punya prestasi yang layak dijadikan model," ujarnya.
Prestasi realisasi investasi yang patut diapresiasi lantaran Kota Pontianak berhasil melampaui target investasi. Tahun 2015, tercatat target investasi sebesar Rp547 miliar, tetapi mampu dilampaui dengan realisasi investasi senilai Rp1,2 triliun.
Ruli berharap hasil yang dicapai tersebut juga diiringi peningkatan kinerja dengan menerapkan, e-government yang lebih luas lagi. "Kita berharap BP2T Kota Pontianak sudah mulai menerapkan arsip secara digital," katanya.
Selain itu, kedatangan rombongan Sekretariat Wapres juga untuk memberi masukan berupa informasi dan data di lapangan kepada Wapres RI yang juga sebagai Ketua Komite Reformasi Birokrasi Nasional, yang menekankan pada pelayanan publik yang cepat, transparan dan mempermudah masyarakat.
Hal tersebut diakuinya sudah diterapkan oleh Pemerintah Kota Pontianak. "Kami hanya sebatas memberi masukan bahwa memang di daerah tertentu seperti Pontianak ini sudah berprestasi, sudah mengantongi ISO dan layak untuk menjadi contoh bagi daerah lainnya," kata Ruli.
Sementara itu, Kepala BP2T Kota Pontianak, Junaidi menjelaskan, pihaknya sudah menerapkan Undang-undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik. Terkait pengarsipan secara digital, diakuinya saat ini sedang dalam proses untuk penerapannya.
Saat ini pihaknya sudah menerapkan seluruh pelayanan perizinan secara online sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk melakukan pendaftaran atau permohonan perizinan. Bahkan, tahun ini juga BP2T Kota Pontianak sedang mengembangkan aplikasi pelayanan berbasis android yang bisa diakses masyarakat melalui smartphone.
"Kami rencanakan Oktober 2016 ini pelayanan berbasis android itu diluncurkan bertepatan dengan Hari Jadi Kota Pontianak," katanya.
(A057/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016