Ketika mengunjungi petani di sejumlah daerah, ada beberapa keluhan yang paling sering mereka utarakan. Keterbatasan alat mesin pertanian, bantuan yang kurang tepat, irigasi yang tidak memadai, serta ketersediaan pupuk dan benih yang terbatas.
Keluhan ini pula yang disampaikan M Ilyas, ketua Gabungan Kelompok Tani Gerbang Satu, di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Kelompok tani ini menaungi 12 kelompok tani dengan luas areal rata-rata 25 hektare.
Letaknya tak jauh dari Kota Pontianak. Sekitar 30 menit perjalanan darat menggunakan kendaraan roda empat dari batas Kota Pontianak - Kabupaten Kubu Raya di wilayah Nipah Kuning.
Untuk menuju lokasi gabungan kelompok tani ini, tidaklah sulit. Sebagian jalan berjarak sekitar 15 kilometer itu sudah beraspal. Bahkan ada yang lebarnya 10 meter dan dibeton. Sebagian lagi aspalnya sudah terkelupas namun masih layak untuk dilewati.
M Ilyas menuturkan, keterbatasan alat mesin pertanian seperti traktor tangan membuat anggota Gapoktan Gerbang Satu sulit untuk tanam secara serempak. Sementara saat panen, produksi petani banyak menumpuk karena kekurangan power tresher, ini adalah alat untuk merontokkan padi.
Ia mengungkapkan, pernah mendapat bantuan dari dinas pertanian setempat. Namun tidak tepat sasaran maupun guna. Bantuan yang diberikan adalah mesin "zonder" yang dapat digunakan untuk mengolah tanah. Sampai saat ini, mesin tersebut tidak digunakan karena terlalu besar dan berat sehingga tidak cocok digunakan di lahan Gapoktan Gerbang Maju. Zonder itu pun hanya disimpan di sebuah tempat yang cukup terlindungi.
Di Desa Sungai Beremban, Kecamatan Kubu, masih di Kabupaten Kubu Raya, Ketua Gapoktan Harapan Jaya, M Yusuf, juga mengeluhkan hal yang sama. Selain keterbatasan alsintan, irigasi yang dibangun juga tidak efektif. Ia menggambarkan irigasi yang dibuat memanjang namun di kiri kanan salurannya sudah banyak yang tidak lagi menjadi lahan pertanian.
Kemudian, bantuan benih, obat maupun pupuk, juga tidak seperti yang diharapkan sehingga produksi tidak maksimal. Produksi rata-rata gapoktan yang beranggotakan 150 orang kepala keluarga itu, berkisar tiga ton per hektare. Selain produksi yang masih rendah, harga jual yang juga rendah, ikut menekan kesejahteraan petani.
Dorong BUMDes Pertanian
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengakui, dari ratusan desa yang dikunjungi di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat, keluhan yang sama dari petani paling sering muncul. Ia tidak memungkiri bahwa dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, Kalbar membutuhkan alsintan, pupuk, benih, serta dukungan irigasi dalam jumlah besar.
Namun permasalahannya, negara tidak mempunyai banyak uang untuk mengakomodir semua kebutuhan petani. Mau tidak mau, harus ada skala prioritas. Ia menempatkan skala prioritas itu berdasarkan kondisi petani di desa, apakah miskin atau tidak. Bagi yang miskin, sangat layak untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain itu, petani masih kerap menjual harga pertanian terlalu jauh dibawah harga pasar. Terutama oleh tengkulak. Kondisi itu menyebabkan pendapatan petani tidak maksimal. Jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil pertanian digunakan untuk bertahan hidup.
Untuk itu, Daniel Johan yang juga Wakil Sekjen DPP PKB mengingatkan pemerintahan desa agar membentuk Badan Usaha Milik Desa sektor pertanian, atau disingkat BUMDes pertanian. Sumber dananya, dapat memanfaatkan alokasi dana desa. Ia berhitung, misalnya harga satu kilogram gabah berkisar Rp4 ribu. Atau, harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu, gabah tersebut dijual dalam bentuk beras yang nilainya bisa dua kali lipat.
Pendapatan ditambah keuntungan atau selisih yang diperoleh, dapat digunakan untuk membeli lebih banyak gabah dari petani. Ia yakin kalau ini terus digulirkan, maka bukan tidak mungkin semua produksi padi petani dapat dibeli oleh BUMDes pertanian. Keuntungan dari sistem ini, uang dikelola berdasarkan kesepakatan bersama.
Keuntungan pun dapat digunakan untuk memperbaiki dan menambah alsintan, benih, pupuk atau lainnya di desa. Ini tidak hanya untuk hasil pertanian padi, namun juga tanaman lainnya yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Sehingga kesejahteraan petani dan kemandirian pangan di desa adalah sebuah keniscayaan.
Daniel Johan selama tiga hari, mulai 29 Oktober, berkunjung ke 9 desa di Kalbar. Sebelumnya, ia sudah mengunjungi 809 desa di Kalbar yang pernah dia datangi menjelang kampanye Pemilu Legislatif 2014. Desa-desa tersebut sudah ia kunjungi selama duduk di kursi DPR RI. Kini, ia mengunjungi desa-desa baru yang belum pernah didatangi sebelumnya. Bagi warga di desa-desa tersebut, ini merupakan pertama kalinya anggota DPR RI berkunjung.
Bentuk Badan Hukum
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kubu Raya yang membidangi pemerintahan umum dan desa, Jainal Abidin juga meminta pemerintahan desa untuk segera membuat badan hukum untuk BUMDes. Di Kabupaten Kubu Raya, dari 118 desa, baru 60 persen BUMDes yang memiliki badan hukum.
Menurut dia, dengan berbentuk badan hukum maka kinerja BUMDes akan lebih maksimal. Terlebih lagi program yang direncanakan harus sinergi dengan pemerintah pusat. Ia mengingatkan, dana yang dikelola desa cukup besar. Namun kalau hanya digunakan untuk kegiatan fisik, maka potensi desa yang sesungguhnya, tidak bisa digarap secara maksimal.
Dengan memiliki BUMDes, pengembangan potensi desa menjadi lebih maksimal. Misalnya desa tersebut fokus di sektor pertanian lada, atau sayuran, maka dua komoditi itu yang menjadi unggulan. Nilai tawar petani terhadap produknya pun lebih baik.
Bagi desa yang terletak dekat perkotaan, dapat membentuk BUMDes yang fokus di bidang barang dan jasa seperti rumah makan untuk perkantoran.
Namun Daniel Johan mengakui, masih memikirkan formulasi yang tepat tentang optimalisasi BUMDes pertanian. Termasuk tentang pengelolaan dananya agar benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat petani. Ia membayangkan, kalau semua desa memiliki BUMDdes yang kuat, betapa kokohnya ketahanan pangan Indonesia. Tidak hanya petani yang sejahtera, kekuatan pangan Indonesia juga bakal disegani di dunia.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
Keluhan ini pula yang disampaikan M Ilyas, ketua Gabungan Kelompok Tani Gerbang Satu, di Desa Sungai Rengas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya. Kelompok tani ini menaungi 12 kelompok tani dengan luas areal rata-rata 25 hektare.
Letaknya tak jauh dari Kota Pontianak. Sekitar 30 menit perjalanan darat menggunakan kendaraan roda empat dari batas Kota Pontianak - Kabupaten Kubu Raya di wilayah Nipah Kuning.
Untuk menuju lokasi gabungan kelompok tani ini, tidaklah sulit. Sebagian jalan berjarak sekitar 15 kilometer itu sudah beraspal. Bahkan ada yang lebarnya 10 meter dan dibeton. Sebagian lagi aspalnya sudah terkelupas namun masih layak untuk dilewati.
M Ilyas menuturkan, keterbatasan alat mesin pertanian seperti traktor tangan membuat anggota Gapoktan Gerbang Satu sulit untuk tanam secara serempak. Sementara saat panen, produksi petani banyak menumpuk karena kekurangan power tresher, ini adalah alat untuk merontokkan padi.
Ia mengungkapkan, pernah mendapat bantuan dari dinas pertanian setempat. Namun tidak tepat sasaran maupun guna. Bantuan yang diberikan adalah mesin "zonder" yang dapat digunakan untuk mengolah tanah. Sampai saat ini, mesin tersebut tidak digunakan karena terlalu besar dan berat sehingga tidak cocok digunakan di lahan Gapoktan Gerbang Maju. Zonder itu pun hanya disimpan di sebuah tempat yang cukup terlindungi.
Di Desa Sungai Beremban, Kecamatan Kubu, masih di Kabupaten Kubu Raya, Ketua Gapoktan Harapan Jaya, M Yusuf, juga mengeluhkan hal yang sama. Selain keterbatasan alsintan, irigasi yang dibangun juga tidak efektif. Ia menggambarkan irigasi yang dibuat memanjang namun di kiri kanan salurannya sudah banyak yang tidak lagi menjadi lahan pertanian.
Kemudian, bantuan benih, obat maupun pupuk, juga tidak seperti yang diharapkan sehingga produksi tidak maksimal. Produksi rata-rata gapoktan yang beranggotakan 150 orang kepala keluarga itu, berkisar tiga ton per hektare. Selain produksi yang masih rendah, harga jual yang juga rendah, ikut menekan kesejahteraan petani.
Dorong BUMDes Pertanian
Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Daniel Johan mengakui, dari ratusan desa yang dikunjungi di daerah pemilihannya di Kalimantan Barat, keluhan yang sama dari petani paling sering muncul. Ia tidak memungkiri bahwa dengan luas wilayah 1,5 kali Pulau Jawa, Kalbar membutuhkan alsintan, pupuk, benih, serta dukungan irigasi dalam jumlah besar.
Namun permasalahannya, negara tidak mempunyai banyak uang untuk mengakomodir semua kebutuhan petani. Mau tidak mau, harus ada skala prioritas. Ia menempatkan skala prioritas itu berdasarkan kondisi petani di desa, apakah miskin atau tidak. Bagi yang miskin, sangat layak untuk diprioritaskan mendapatkan bantuan pemerintah.
Selain itu, petani masih kerap menjual harga pertanian terlalu jauh dibawah harga pasar. Terutama oleh tengkulak. Kondisi itu menyebabkan pendapatan petani tidak maksimal. Jangankan untuk meningkatkan kesejahteraan, hasil pertanian digunakan untuk bertahan hidup.
Untuk itu, Daniel Johan yang juga Wakil Sekjen DPP PKB mengingatkan pemerintahan desa agar membentuk Badan Usaha Milik Desa sektor pertanian, atau disingkat BUMDes pertanian. Sumber dananya, dapat memanfaatkan alokasi dana desa. Ia berhitung, misalnya harga satu kilogram gabah berkisar Rp4 ribu. Atau, harganya ditetapkan berdasarkan kesepakatan bersama. Lalu, gabah tersebut dijual dalam bentuk beras yang nilainya bisa dua kali lipat.
Pendapatan ditambah keuntungan atau selisih yang diperoleh, dapat digunakan untuk membeli lebih banyak gabah dari petani. Ia yakin kalau ini terus digulirkan, maka bukan tidak mungkin semua produksi padi petani dapat dibeli oleh BUMDes pertanian. Keuntungan dari sistem ini, uang dikelola berdasarkan kesepakatan bersama.
Keuntungan pun dapat digunakan untuk memperbaiki dan menambah alsintan, benih, pupuk atau lainnya di desa. Ini tidak hanya untuk hasil pertanian padi, namun juga tanaman lainnya yang disesuaikan dengan potensi desa masing-masing. Sehingga kesejahteraan petani dan kemandirian pangan di desa adalah sebuah keniscayaan.
Daniel Johan selama tiga hari, mulai 29 Oktober, berkunjung ke 9 desa di Kalbar. Sebelumnya, ia sudah mengunjungi 809 desa di Kalbar yang pernah dia datangi menjelang kampanye Pemilu Legislatif 2014. Desa-desa tersebut sudah ia kunjungi selama duduk di kursi DPR RI. Kini, ia mengunjungi desa-desa baru yang belum pernah didatangi sebelumnya. Bagi warga di desa-desa tersebut, ini merupakan pertama kalinya anggota DPR RI berkunjung.
Bentuk Badan Hukum
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kabupaten Kubu Raya yang membidangi pemerintahan umum dan desa, Jainal Abidin juga meminta pemerintahan desa untuk segera membuat badan hukum untuk BUMDes. Di Kabupaten Kubu Raya, dari 118 desa, baru 60 persen BUMDes yang memiliki badan hukum.
Menurut dia, dengan berbentuk badan hukum maka kinerja BUMDes akan lebih maksimal. Terlebih lagi program yang direncanakan harus sinergi dengan pemerintah pusat. Ia mengingatkan, dana yang dikelola desa cukup besar. Namun kalau hanya digunakan untuk kegiatan fisik, maka potensi desa yang sesungguhnya, tidak bisa digarap secara maksimal.
Dengan memiliki BUMDes, pengembangan potensi desa menjadi lebih maksimal. Misalnya desa tersebut fokus di sektor pertanian lada, atau sayuran, maka dua komoditi itu yang menjadi unggulan. Nilai tawar petani terhadap produknya pun lebih baik.
Bagi desa yang terletak dekat perkotaan, dapat membentuk BUMDes yang fokus di bidang barang dan jasa seperti rumah makan untuk perkantoran.
Namun Daniel Johan mengakui, masih memikirkan formulasi yang tepat tentang optimalisasi BUMDes pertanian. Termasuk tentang pengelolaan dananya agar benar-benar dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat petani. Ia membayangkan, kalau semua desa memiliki BUMDdes yang kuat, betapa kokohnya ketahanan pangan Indonesia. Tidak hanya petani yang sejahtera, kekuatan pangan Indonesia juga bakal disegani di dunia.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016