OJK Kalbar hadirkan lembaga keuangan mikro bagi BUMDes Bersama

Pontianak (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar) terus berupaya meningkatkan literasi dan inklusi keuangan daerah dengan menghadirkan Lembaga Keuangan Mikro (LKM) bagi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bersama.

"Langkah penjajakan awal pendorongan pembentukan LKM oleh BUMDes Bersama di Kalbar telah dilakukan. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Kalbar dan OJK berkolaborasi dengan hal itu," ujar Kepala OJK Kalbar, Maula Yasin di Pontianak, Selasa.

Ia menjelaskan untuk menghadirkan LKM yang berbadan hukum Perseroan Terbatas (PT) diawali dengan digelar diskusi terfokus dan menghadirkan dari DPMD Provinsi Jawa Timur yang telah membentuk hal serupa lebih dahulu.

"LKM yang berbentuk badan hukum PT di Jawa Timur telah berdiri sebagai unit usaha BUMDesa Bersama bisa menjadi contoh kesuksesan berdirinya PT LKM tersebut. Untuk belajar hal tersebut seluruh DPMD di seluruh kabupaten di Kalbar beserta perwakilan BUMDesa dihadirkan," kata dia.

Berdasarkan survei nasional literasi dan inklusi keuangan oleh OJK terakhir kali pada 2022, tercatat indeks literasi keuangan dan inklusi keuangan secara nasional masing masing sebesar 49,684 dan 85,104.

Untuk provinsi Kalbar, tercatat indeks literasi keuangan sebesar 51,954, atau 2,27. lebih tinggi di atas rata-rata nasional. Sementara untuk indeks inklusi keuangan tercatat sebesar 84,164, atau 0,944 sedikit lebih rendah di bawah rata-rata nasional.

Terkait kinerja industri jasa keuangan di Provinsi Kalbar di posisi Triwulan I 2024 secara umum bertumbuh dan terjaga. Penyaluran kredit perbankan dinilai sehat sebab mengalami peningkatan dan diiringi dengan penurunan kredit macet. Penyaluran dana melalui perusahaan pembiayaan maupun fintech lending juga meningkat terutama Fintech Lending yang meningkat hingga 40,66 persen.

"Sektor pasar modal secara umum juga meningkat dilihat dari pertumbuhan jumlah investor seiring dengan nilai transaksi saham yang meningkat. Namun demikian untuk industri perasuransian mengalami penurunan pendapatan premi yang cukup tinggi hingga 54,83 perse," kata dia.