Jakarta (Antara Kalbar) - Lembaga Kajian Strategi Kepolisian Indonesia (Lemkapi) mengapresiasi rencana Polri menggelar perkara terbuka kasus dugaan penistaan agama yang melibatkan Gubernur DKI Jakarta non aktif Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.
"Ini bentuk transparansi Polri dalam menangani kasus sehingga penanganannya bisa disaksikan seluruh warga Indonesia secara terbuka," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta Minggu.
Mantan komisioner Kompolnas itu mengungkapkan gelar perkara terbuka merupakan sejarah bagi hukum di Indonesia karena pertama kali dilakukan Polri dalam menangani berbagai kasus.
Biasanya, Edi mengatakan Polri hanya melibatkan unsur internal untuk gelar perkara namun kali ini kepolisian melibatkan Kompolnas, kejaksaan dan Komisi III DPR RI dalam gelar perkara kasus Ahok.
"Kapolri memiliki komitmen kasus ini secara terbuka," ujar Edi.
Edi memperkirakan jika gelar perkara dilakukan pada pekan depan maka kemungkinan penyidik kepolisian dapat menuntaskan kasus tersebut selama dua pekan seperti janji dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Edi menuturkan video asli dan transkrip asli harus ditayangkan secara terbuka, serta dikaji bersama melibatkan saksi ahli bahasa, ahli keagamaan, ahli hukum pidana dan saksi lainnya.
Hasil gelar perkara itu akan mendapatkan apakah pernyataan Ahok mengandung unsur tindak pidana penistaan agama atau tidak.
"Lemkapi tentu berharap kepada seluruh pihak bisa menerima hasil gelar ini sehingga mendapatkan hukum yang seadil-adilnya," tutur Edi.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016
"Ini bentuk transparansi Polri dalam menangani kasus sehingga penanganannya bisa disaksikan seluruh warga Indonesia secara terbuka," kata Direktur Eksekutif Lemkapi Edi Hasibuan di Jakarta Minggu.
Mantan komisioner Kompolnas itu mengungkapkan gelar perkara terbuka merupakan sejarah bagi hukum di Indonesia karena pertama kali dilakukan Polri dalam menangani berbagai kasus.
Biasanya, Edi mengatakan Polri hanya melibatkan unsur internal untuk gelar perkara namun kali ini kepolisian melibatkan Kompolnas, kejaksaan dan Komisi III DPR RI dalam gelar perkara kasus Ahok.
"Kapolri memiliki komitmen kasus ini secara terbuka," ujar Edi.
Edi memperkirakan jika gelar perkara dilakukan pada pekan depan maka kemungkinan penyidik kepolisian dapat menuntaskan kasus tersebut selama dua pekan seperti janji dari Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Edi menuturkan video asli dan transkrip asli harus ditayangkan secara terbuka, serta dikaji bersama melibatkan saksi ahli bahasa, ahli keagamaan, ahli hukum pidana dan saksi lainnya.
Hasil gelar perkara itu akan mendapatkan apakah pernyataan Ahok mengandung unsur tindak pidana penistaan agama atau tidak.
"Lemkapi tentu berharap kepada seluruh pihak bisa menerima hasil gelar ini sehingga mendapatkan hukum yang seadil-adilnya," tutur Edi.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2016