Pontianak (Antara Kalbar) - Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kalbar Marsianus SY mengatakan perkembangan dan kemajuan UMKM tidak terlepas dari satu di antaranya adalah peran media massa.
Menurutnya media massa memberikan peran strategis untuk memberikan informasi secara luas terkait keberadaan dan persoalan UMKM serta membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk UMKM dan perekonomian.
"Maju dan mundurnya UMKM di Indonesia termasuk Kalbar itu tidak terlepas dari kalian media massa. UMKM bukan hanya urusan pemerintah saja namun semua pihak harus sinergis," kata dia di Pontianak, Minggu.
Pemerintah Kalbar sendiri paparnya sudah melakukan upaya bimbingan teknis dan pemberdayaan sesuai kapasitas dan ketentuan yang ada.
"Saat ini jumlah UMKM di Kalbar sekitar 108 ribu dan itu belum valid. Kita butuh alat agar data yang ada valid. Apalagi saat ini ada penggiat usaha masih malu-malu bilang dirinya pengusaha," kata dia.
Terkait kendala UMKM yang pihaknya data dari penggiat usaha mayoritas adalah soal permodalan. Padahal katanya saat ini untuk modal sudah mudah karena pemerintah sejak tahun lalu menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Saya kira modal tidak lagi masalah. Penggiat UMKM tinggal ajukan ke bank pelaksana KUR di BNI, Mandiri, BRI dan BPD. Hanya saja penggiat UMKM harus konsisten berusaha jangan asal-asal agar mudah dibiayai dengan KUR yang bunganya hanya sembilan persen saja," kata dia.
Terhadap persoalan lainnya juga kata Marsianus penggiat UMKM dapat berkonsultasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dibawah dinasnya.
"Di PLUT terbuka untuk umum untuk apa saja soal kewirausahaan. Di sana banyak pakar dan jaringan yang akan siap membantu. PLUT harus dimanfaatkan agar produktivitas dan perkembangan UMKM makin jaya untuk ekonomi Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
Menurutnya media massa memberikan peran strategis untuk memberikan informasi secara luas terkait keberadaan dan persoalan UMKM serta membantu pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan pemerintah untuk UMKM dan perekonomian.
"Maju dan mundurnya UMKM di Indonesia termasuk Kalbar itu tidak terlepas dari kalian media massa. UMKM bukan hanya urusan pemerintah saja namun semua pihak harus sinergis," kata dia di Pontianak, Minggu.
Pemerintah Kalbar sendiri paparnya sudah melakukan upaya bimbingan teknis dan pemberdayaan sesuai kapasitas dan ketentuan yang ada.
"Saat ini jumlah UMKM di Kalbar sekitar 108 ribu dan itu belum valid. Kita butuh alat agar data yang ada valid. Apalagi saat ini ada penggiat usaha masih malu-malu bilang dirinya pengusaha," kata dia.
Terkait kendala UMKM yang pihaknya data dari penggiat usaha mayoritas adalah soal permodalan. Padahal katanya saat ini untuk modal sudah mudah karena pemerintah sejak tahun lalu menyiapkan skema Kredit Usaha Rakyat (KUR).
"Saya kira modal tidak lagi masalah. Penggiat UMKM tinggal ajukan ke bank pelaksana KUR di BNI, Mandiri, BRI dan BPD. Hanya saja penggiat UMKM harus konsisten berusaha jangan asal-asal agar mudah dibiayai dengan KUR yang bunganya hanya sembilan persen saja," kata dia.
Terhadap persoalan lainnya juga kata Marsianus penggiat UMKM dapat berkonsultasi di Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) dibawah dinasnya.
"Di PLUT terbuka untuk umum untuk apa saja soal kewirausahaan. Di sana banyak pakar dan jaringan yang akan siap membantu. PLUT harus dimanfaatkan agar produktivitas dan perkembangan UMKM makin jaya untuk ekonomi Kalbar," kata dia.
(KR-DDI/N005)
Editor : Nurul Hayat
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017