Tangerang (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang, Banten, berharap jumlah penerima bantuan bantuan modal usaha untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dapat ditingkatkan lagi karena manfaatnya sangat besar.
"Diharapkan pada tahun 2025 ini secara jumlah penerima bisa ditingkatkan sehingga kebermanfaatannya bisa lebih banyak dirasakan masyarakat,” kata anggota Komisi II DPRD Kota Tangerang Yeni Kusumaningrum di Tangerang, Rabu.
Ia mengatakan program bantuan modal usaha untuk mengatasi kemiskinan ekstrem dapat menjadi program yang berkelanjutan dan berkesinambungan. Selain itu perlu juga pendampingan oleh perangkat daerah terkait sehingga bisa menjadikan penerima bantuan lebih mandiri secara ekonomi.
“DPRD Kota Tangerang juga berharap penerima bantuan dipastikan adalah orang-orang yang amanah, dengan memanfaatkan bantuan tersebut. Ini yang harus lebih diperhatikan agar anggaran yang diterima benar-benar sesuai dengan peruntukannya,” tegas Yuni.
Perlu diketahui, pada tahun 2024 sebanyak 102 keluarga yang masuk dalam kategori miskin di Kota Tangerang menerima bantuan modal usaha sebesar Rp20 juta untuk setiap penerima manfaat.
Penjabat (Pj) Wali Kota Tangerang Nurdin mengatakan pemberian bantuan ini menjadi bagian dari strategi transformasi ekonomi yang menyasar keluarga miskin ekstrem di Kota Tangerang.
Sumber bantuan menggunakan alokasi dana insentif fiskal yang diterima Kota Tangerang atas capaian kinerja dalam menurunkan kemiskinan ekstrem dan stunting.
Untuk tahun 2025, lanjutnya, berdasarkan kesepakatan dengan DPRD Kota Tanggerang telah dialokasikan sebanyak 500 keluarga sebagai upaya berkelanjutan pemberdayaan ekonomi masyarakat
“Semua penerima akan didampingi, dilatih, dan diarahkan sesuai potensinya, agar bisa menjadi bagian dari ekosistem ekonomi Kota Tangerang,” ujarnya.
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kota Tangerang Mulyani menambahkan Pemkot Tangerang telah melakukan pendampingan untuk memastikan bantuan dapat tepat sasaran, sekaligus digunakan untuk membangun usaha di lingkungan masing-masing.
“Kami juga telah menyiapkan monitoring lebih lanjut untuk memastikan bantuan modal usaha tadi dapat tepat sasaran, sekaligus tidak disalahgunakan. Hal ini sesuai dengan pakta integritas yang telah ditandatangani oleh semua penerima manfaat bantuan,” kata Mulyani.
