Pontianak (Antara Kalbar) - Polres Bengkayang, Kalimantan Barat terus melakukan kampanye anti Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) sebagai langkah gerakan antisipasi dan melibatkan partisipasi masyarakat di daerah tersebut.
"Mei 2017 masyarakat Kabupaten Bengkayang akan memasuki musim berladang. Sehingga Polri bersama TNI mendapat perintah khusus dari Presiden Republik Indonesia untuk menghilangkan kabut asap akibat dari pembakaran hutan, lahan dan kebun," ujar Kabag Ops Polres Bengkayang, Kompol Paino saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Menurut Paino, Karhutla harus dicegah. Pihaknya selain melakukan kampanye, juga melakukan sosialisasi dan patroli bersama guna mencegah terjadinya kebakaran saat memasuki musim kemarau.
"Pencegahan Karhutla di Kabupaten Bengkayang kami lakukan dengan mengedepankan peran serta Bhabinkamtibmas sebagai pengemban tugas pembinaan masyarakat. Shingga masyarakat lebih mudah melakukan langkah koordinasi dan kerjasama dalam mencegah terjadinya Karhutla," paparnya.
Dikatakannya seperti tahun sebelumnya, saat musim berlandang 2017 pihaknya meminta dan mengimbau kepada masyarakat maupun pengelola hutan dan lahan untuk menghentikan aktivitas pembakaran hutan. Selain himbauan secara lisan pihaknya juga menyiapkan imbau serta pemberitahuan tertulis pada spanduk dan banner.
"Spanduk dan banner dipasang di wilayah Kabupaten Bengkayang khususnya di tempat-tempat rawan pembakaran hutan atau lahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang mengelola lahan. Diharapkan masyarakat dapat membaca dan memahami serta tidak melakukan pembakaran ketika membuka hutan atau lahan," pesannya.
Disampaikannya bahwa pelaku pembakar hutan dan hahan akan diancam oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan hutan atau lahan dan lingkungan hidup dapat dipidana 10 tahun penjara atau denda Rp10 Miliar.
"Mari kita buktikan tidak ada lagi terjadi kebakaran hutan yang dapat menambah polusi udara. Kita memahami pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia demi kesehatan bersama serta terciptanya situasi yang aman dan kondusif," katanya.
(U.KR-DDI/N005)
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017
"Mei 2017 masyarakat Kabupaten Bengkayang akan memasuki musim berladang. Sehingga Polri bersama TNI mendapat perintah khusus dari Presiden Republik Indonesia untuk menghilangkan kabut asap akibat dari pembakaran hutan, lahan dan kebun," ujar Kabag Ops Polres Bengkayang, Kompol Paino saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Menurut Paino, Karhutla harus dicegah. Pihaknya selain melakukan kampanye, juga melakukan sosialisasi dan patroli bersama guna mencegah terjadinya kebakaran saat memasuki musim kemarau.
"Pencegahan Karhutla di Kabupaten Bengkayang kami lakukan dengan mengedepankan peran serta Bhabinkamtibmas sebagai pengemban tugas pembinaan masyarakat. Shingga masyarakat lebih mudah melakukan langkah koordinasi dan kerjasama dalam mencegah terjadinya Karhutla," paparnya.
Dikatakannya seperti tahun sebelumnya, saat musim berlandang 2017 pihaknya meminta dan mengimbau kepada masyarakat maupun pengelola hutan dan lahan untuk menghentikan aktivitas pembakaran hutan. Selain himbauan secara lisan pihaknya juga menyiapkan imbau serta pemberitahuan tertulis pada spanduk dan banner.
"Spanduk dan banner dipasang di wilayah Kabupaten Bengkayang khususnya di tempat-tempat rawan pembakaran hutan atau lahan yang dilakukan oleh masyarakat maupun perusahaan yang mengelola lahan. Diharapkan masyarakat dapat membaca dan memahami serta tidak melakukan pembakaran ketika membuka hutan atau lahan," pesannya.
Disampaikannya bahwa pelaku pembakar hutan dan hahan akan diancam oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 tentang Pengelolaan hutan atau lahan dan lingkungan hidup dapat dipidana 10 tahun penjara atau denda Rp10 Miliar.
"Mari kita buktikan tidak ada lagi terjadi kebakaran hutan yang dapat menambah polusi udara. Kita memahami pentingnya fungsi hutan bagi kehidupan manusia demi kesehatan bersama serta terciptanya situasi yang aman dan kondusif," katanya.
(U.KR-DDI/N005)
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2017