Pontianak (Antaranews Kalbar) - Pengamat Ekonomi Universitas Tanjungpura Pontianak M Fahmi mengatakan sektor UMKM harus diperkuat oleh pemerintah dengan kebijakan yang tidak kontraproduktif.
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Untan tersebut di Pontianak, Rabu, keluarnya paket kebijakan ekonomi XVI perlu dikaji ulang dan diberi pendalaman karena bisa kontraproduktif dengan semangat kebijakan sebelumnya terutama dikaitkan dengan ?Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pajak UMKM.
"Saat ini upaya pemerintah mendorong bertumbuh kembangnya UMKM secara kualitas maupun kuantitas sudah terbukti. Hal itu dapat dilihat dari bunga KUR yang hanya 7 persen dan ?pajak UMKM hanya 0,5 persen. Namun jika dikaitkan dengan paket kebijakan ekonomi XVI itu akan menjadi kontraproduktif," ujarnya.
Ia tidak menampik semangat pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi XVI sebenarnya sudah cukup baik yakni agar UMKM mampu berdaya saing dan kuat. Selain itu bisa memperkecil jarak transaksi perdagangan.
"Tetapi perlu juga diingat kondisi di lapangan UMKM yang baru semangat bertumbuh dengan kebijakan terdahulu jangan sampai terjadi kontraproduktif apalagi sekarang dikaitkan dengan tahun politik," katanya.
Kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan aspek - aspek psikologis dan teknis di masyarakat terutama pelaku UMKM. ?Kedua hal tersebut harus menjadi acuan agar UMKM yang sudah mulai bangkit terus tumbuh dengan maksimal.
"Kalau memang masih diimplementasikan kebijakan yang ada tentunya juga perlu sosialisasi secara tepat dan efektif. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan pro dan kontra yang ?pada akhirnya akan memperkeruh suasana yang tadinya mungkin niatnya baik menjadi terdistorsi di masyarakat," katanya.
Menurutnya saat ini UMKM di Kalbar mulai berkembang. Kebijakan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha agar usaha yang dijalankan terus tumbuh dan maju.
"Kata kuncinya kalau paket kebijakan diterapkan dan agar UMKM tidak khawatir akan dimasuki PMA yang masuk ke area yang menurut mereka akan mengambil lahan yang mereka usahakan, perlu sosialisasi yang intensif dan efektif," katanya.
Bentuk paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah tersebut terutama mencakup perluasan pemberian tax holiday dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kedua cakupan tersebut diharmonisasikan agar saling mendukung.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018
Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Untan tersebut di Pontianak, Rabu, keluarnya paket kebijakan ekonomi XVI perlu dikaji ulang dan diberi pendalaman karena bisa kontraproduktif dengan semangat kebijakan sebelumnya terutama dikaitkan dengan ?Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pajak UMKM.
"Saat ini upaya pemerintah mendorong bertumbuh kembangnya UMKM secara kualitas maupun kuantitas sudah terbukti. Hal itu dapat dilihat dari bunga KUR yang hanya 7 persen dan ?pajak UMKM hanya 0,5 persen. Namun jika dikaitkan dengan paket kebijakan ekonomi XVI itu akan menjadi kontraproduktif," ujarnya.
Ia tidak menampik semangat pemerintah dalam paket kebijakan ekonomi XVI sebenarnya sudah cukup baik yakni agar UMKM mampu berdaya saing dan kuat. Selain itu bisa memperkecil jarak transaksi perdagangan.
"Tetapi perlu juga diingat kondisi di lapangan UMKM yang baru semangat bertumbuh dengan kebijakan terdahulu jangan sampai terjadi kontraproduktif apalagi sekarang dikaitkan dengan tahun politik," katanya.
Kebijakan yang ada perlu mempertimbangkan aspek - aspek psikologis dan teknis di masyarakat terutama pelaku UMKM. ?Kedua hal tersebut harus menjadi acuan agar UMKM yang sudah mulai bangkit terus tumbuh dengan maksimal.
"Kalau memang masih diimplementasikan kebijakan yang ada tentunya juga perlu sosialisasi secara tepat dan efektif. Jika hal tersebut tidak dilakukan akan menimbulkan pro dan kontra yang ?pada akhirnya akan memperkeruh suasana yang tadinya mungkin niatnya baik menjadi terdistorsi di masyarakat," katanya.
Menurutnya saat ini UMKM di Kalbar mulai berkembang. Kebijakan yang berkelanjutan sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha agar usaha yang dijalankan terus tumbuh dan maju.
"Kata kuncinya kalau paket kebijakan diterapkan dan agar UMKM tidak khawatir akan dimasuki PMA yang masuk ke area yang menurut mereka akan mengambil lahan yang mereka usahakan, perlu sosialisasi yang intensif dan efektif," katanya.
Bentuk paket kebijakan ekonomi XVI yang dikeluarkan pemerintah tersebut terutama mencakup perluasan pemberian tax holiday dan relaksasi daftar negatif investasi (DNI). Kedua cakupan tersebut diharmonisasikan agar saling mendukung.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2018