Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bersama Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah menyepakati, untuk segera menyelesaikan permasalahan batas wilayah antara kedua provinsi tersebut yang selama ini belum terselesaikan.
"Permasalahan Tapal Batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera diselesaikan. Dirinya juga akan menargetkan penyelesaian ini dalam waktu secepatnya," kata Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, usai melakukan pertemuan bersama perwakilan Pemprov Kalteng di Pontianak, Minggu (30/6).
Pihaknya menargetkan, selambat-lambatnya pemasalahan batas wilayah ini selesai pada akhir tahun 2020. Karena, jika tidak terselesaikan secara cepat akan mengganggu jalannya pembangunan bagi kedua provinsi ini.
Baca juga: Kalbar dorong penyelesaian tapal batas daerah otonom baru
Menurut dia, permasalahan Tapal Batas wilayah ini belum bisa selesai dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, sebab kesepakatan urung terjadi antara kedua belah pihak.
"Adapun yang seringkali dipermasalahkan, berkaitan dengan potensi maupun hak adat di wilayah setempat. Ada beberapa batas daerah Kalteng dan Kalbar itu yang belum selesai ada dua, satu ada 33 ribu hektare dan satu lagi 52 ribu hektare," tuturnya.
Tidak hanya itu, ia menyebutkan ada jembatan penghubung yang menuju Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalteng, ke arah Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar, yang belum selesai. Untuk itu, kedua provinsi ini harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Yang kedua ada jembatan di Sukamarah ke arah Sukaramai di daerah Ketapang, itu tinggal satu bentangan selesai. Nah, ketika jembatan itu selesai jalan ke arah ini belum ada, yang itu jadi tugas bupatinya, saya minta untuk pengerasan aspalnya biar provinsi, dimana ini akhir tahun depan atau paling lama pertengahan 2021 itu harus selesai dan bisa difungsikan," tuturnya.
Kemudian fasilitas apapun yang ada di perbatasan kedua provinsi ini, seperti sekolah dan tempat kesehatan dipersilahkan menggunakan secara bersama. Dirinya pun tidak mempermasalahkan.
Baca juga: Kubu Raya Dorong Pemdes Selesaikan Tapal Batas
"Yang penting Kalimantan ini harus bersinergi untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya sih begitu saja, tidak ada yang sulit, praktis-praktis aja," katanya.
Sutarmidji juga berharap akses laut Kalteng dan Kalbar ke depan sudah ada, demikian dengan pembangunan rel Kereta Api Trans Kalimantan bisa terwujud. Dengan kerja sama ini bisa mempercepat ekspor lewat pelabuhan internasional yang sedang dibangun di Kalbar.
"Jika dikelola dengan benar pelabuhan Internasional tersebut bisa menjadi kawasan industri dan bisa menjadi saingan pelabuhan yang ada di negara Singapura," kata Sutarmidji.
Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menyambut baik penyelesaian permasalahan Tapal Batas antara kedua provinsi ini. Dirinya menyebut, kondisi warga dari kedua wilayah sangatlah baik dan tidak ada masalah.
"Mereka saling membaur sejak lama, bahkan tak sedikit terjadinya asimilasi budaya antara warga satu dan lainnya.
Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah tata batas wilayah ini sesegera mungkin, agar tidak menghambat pembangunan kedua provinsi," tuturnya.
Pihaknya sengaja menggelar pertemuan ini, untuk mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. "Kalau masalah tata batas ini bisa segera selesai, maka berbagai program dan kegiatan pembangunan tentu bisa dilaksanakan lebih optimal," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Permasalahan Tapal Batas antara Provinsi Kalimantan Barat dengan Provinsi Kalimantan Tengah untuk segera diselesaikan. Dirinya juga akan menargetkan penyelesaian ini dalam waktu secepatnya," kata Gubernur Kalimantan Barat H. Sutarmidji, usai melakukan pertemuan bersama perwakilan Pemprov Kalteng di Pontianak, Minggu (30/6).
Pihaknya menargetkan, selambat-lambatnya pemasalahan batas wilayah ini selesai pada akhir tahun 2020. Karena, jika tidak terselesaikan secara cepat akan mengganggu jalannya pembangunan bagi kedua provinsi ini.
Baca juga: Kalbar dorong penyelesaian tapal batas daerah otonom baru
Menurut dia, permasalahan Tapal Batas wilayah ini belum bisa selesai dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, sebab kesepakatan urung terjadi antara kedua belah pihak.
"Adapun yang seringkali dipermasalahkan, berkaitan dengan potensi maupun hak adat di wilayah setempat. Ada beberapa batas daerah Kalteng dan Kalbar itu yang belum selesai ada dua, satu ada 33 ribu hektare dan satu lagi 52 ribu hektare," tuturnya.
Tidak hanya itu, ia menyebutkan ada jembatan penghubung yang menuju Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalteng, ke arah Kecamatan Sukaramai, Kabupaten Ketapang, Provinsi Kalbar, yang belum selesai. Untuk itu, kedua provinsi ini harus bersinergi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut.
"Yang kedua ada jembatan di Sukamarah ke arah Sukaramai di daerah Ketapang, itu tinggal satu bentangan selesai. Nah, ketika jembatan itu selesai jalan ke arah ini belum ada, yang itu jadi tugas bupatinya, saya minta untuk pengerasan aspalnya biar provinsi, dimana ini akhir tahun depan atau paling lama pertengahan 2021 itu harus selesai dan bisa difungsikan," tuturnya.
Kemudian fasilitas apapun yang ada di perbatasan kedua provinsi ini, seperti sekolah dan tempat kesehatan dipersilahkan menggunakan secara bersama. Dirinya pun tidak mempermasalahkan.
Baca juga: Kubu Raya Dorong Pemdes Selesaikan Tapal Batas
"Yang penting Kalimantan ini harus bersinergi untuk percepatan kesejahteraan masyarakat. Kalau saya sih begitu saja, tidak ada yang sulit, praktis-praktis aja," katanya.
Sutarmidji juga berharap akses laut Kalteng dan Kalbar ke depan sudah ada, demikian dengan pembangunan rel Kereta Api Trans Kalimantan bisa terwujud. Dengan kerja sama ini bisa mempercepat ekspor lewat pelabuhan internasional yang sedang dibangun di Kalbar.
"Jika dikelola dengan benar pelabuhan Internasional tersebut bisa menjadi kawasan industri dan bisa menjadi saingan pelabuhan yang ada di negara Singapura," kata Sutarmidji.
Ditempat yang sama Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Fahrizal Fitri menyambut baik penyelesaian permasalahan Tapal Batas antara kedua provinsi ini. Dirinya menyebut, kondisi warga dari kedua wilayah sangatlah baik dan tidak ada masalah.
"Mereka saling membaur sejak lama, bahkan tak sedikit terjadinya asimilasi budaya antara warga satu dan lainnya.
Kami sepakat untuk menyelesaikan masalah tata batas wilayah ini sesegera mungkin, agar tidak menghambat pembangunan kedua provinsi," tuturnya.
Pihaknya sengaja menggelar pertemuan ini, untuk mencarikan solusi terkait permasalahan tersebut. "Kalau masalah tata batas ini bisa segera selesai, maka berbagai program dan kegiatan pembangunan tentu bisa dilaksanakan lebih optimal," katanya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019