Ketua Border Forum West Borneo (BFWB), Abelnus meminta pemerintah pusat mempersiapkan SDM yang unggul untuk menyambut perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur.
"Sambari mempersiapkan berbagai hal, sudah saatnya mulai dari sekarang pemerintah menyiapkan SDM yang unggul," ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Selain SDM, pemerintah juga harus mempersiapkan infrastruktur fisik dan non-fisik, listrik dan peningkatan kapasitas adat-istiadat masyarakat setempat, karena itu semua sangat penting dibangun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
“Penguatan dan peningkatan kapasitas kearifan masyarakat lokal lebih penting dilakukan sebelum menjadi ibu kota negara. Jika SDM, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat terutama masyarakat asli setempat diabaikan oleh pemerintah, maka ke depan berpotensi konflik horizontal bahkan vertkal," kata dia.
Baca juga: ASN muda wajib pindah ke ibu kota baru
Baca juga: Menteri PUPR siap laksanakan konstruksi infrastruktur ibu kota baru
Menurut Abel yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional, (ICDN) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pradigma pemerintah harus berubah agar jangan sampai menjadikan masyarakat setempat hanya sebagai objek pembangunan saja, namun harus menjadikan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.
“Jika Pemerintah tidak mengubah paradigma dan pendekatan pola pembangunan tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar karena akan terjadinya ketimpangan baik di sektor ekonomi maupun SDM antara masyarakat asli/tempatan dengan masyarakat pendatang dari luar Pulau Kalimantan,” kata dia.
Terpenting juga kata dia, dengan pindahnya ibu kota negara diharapkan dapat memberikan peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Jika tidak memberikan efek positif terhadap masyarakat setempat maka pindahnya ibu nota negara di Kalimantan timur hanya sebatas menghindari macet dan banjir di Jakarta.
"Kita berharap pindah nya ibu kota negara bukan sekedar menghindari berbagai macam persoalan ibu kota sekarang ini (Jakarta), melainkan dapat memberikan peluang kerja serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kita harapkan pemerataan pembangunan termasuk di Kalimantan Barat ini bisa merasakannya dampak pemindahan," kata dia.
Baca juga: Tarakan sudah siap menjadi penyangga ibu kota negara baru
Baca juga: Pembangunan infrastruktur ibu kota baru dibagi 3 bagian
Baca juga: Ini lima alasan Presiden pindahkan ibu kota ke Kaltim
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019
"Sambari mempersiapkan berbagai hal, sudah saatnya mulai dari sekarang pemerintah menyiapkan SDM yang unggul," ujarnya di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu.
Selain SDM, pemerintah juga harus mempersiapkan infrastruktur fisik dan non-fisik, listrik dan peningkatan kapasitas adat-istiadat masyarakat setempat, karena itu semua sangat penting dibangun dan dipersiapkan terlebih dahulu oleh pemerintah.
“Penguatan dan peningkatan kapasitas kearifan masyarakat lokal lebih penting dilakukan sebelum menjadi ibu kota negara. Jika SDM, ekonomi dan kearifan lokal masyarakat setempat terutama masyarakat asli setempat diabaikan oleh pemerintah, maka ke depan berpotensi konflik horizontal bahkan vertkal," kata dia.
Baca juga: ASN muda wajib pindah ke ibu kota baru
Baca juga: Menteri PUPR siap laksanakan konstruksi infrastruktur ibu kota baru
Menurut Abel yang juga Ketua Ikatan Cendikiawan Dayak Nasional, (ICDN) Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, pradigma pemerintah harus berubah agar jangan sampai menjadikan masyarakat setempat hanya sebagai objek pembangunan saja, namun harus menjadikan masyarakat setempat sebagai subjek pembangunan itu sendiri.
“Jika Pemerintah tidak mengubah paradigma dan pendekatan pola pembangunan tersebut, maka akan menjadi masalah yang besar karena akan terjadinya ketimpangan baik di sektor ekonomi maupun SDM antara masyarakat asli/tempatan dengan masyarakat pendatang dari luar Pulau Kalimantan,” kata dia.
Terpenting juga kata dia, dengan pindahnya ibu kota negara diharapkan dapat memberikan peluang kerja untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat.
Jika tidak memberikan efek positif terhadap masyarakat setempat maka pindahnya ibu nota negara di Kalimantan timur hanya sebatas menghindari macet dan banjir di Jakarta.
"Kita berharap pindah nya ibu kota negara bukan sekedar menghindari berbagai macam persoalan ibu kota sekarang ini (Jakarta), melainkan dapat memberikan peluang kerja serta kesejahteraan bagi masyarakat setempat. Kita harapkan pemerataan pembangunan termasuk di Kalimantan Barat ini bisa merasakannya dampak pemindahan," kata dia.
Baca juga: Tarakan sudah siap menjadi penyangga ibu kota negara baru
Baca juga: Pembangunan infrastruktur ibu kota baru dibagi 3 bagian
Baca juga: Ini lima alasan Presiden pindahkan ibu kota ke Kaltim
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2019