Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga dan Sumber Daya Air Kapuas Hulu, Dedy mengatakan ada delapan ruas jalan yang berada di dalam kota Putussibau mengalami kerusakan dan berlubang.
" Ada delapan ruas jalan kita di Kota Putussibau yang akan segera ditangani oleh Unit pemeliharaan jalan dan jembatan (UPJJID)," kata Dedy, dihubungi Antara, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.
Dikatakan Dedy, berdasarkan informasi dari kepala UPJJID wilayah II, delapan ruas jalan yang akan di tangani UPJJID yaitu jalan Imelda, KS Tubun, Pancasila, Amin, Budi Utomo, Danau Kayan dan jalan Ruai.
Menurut dia, untuk penanganan jalan dalam kota itu ditangani UPJJID, yaitu unit pemeliharaan jalan dan jembatan.
" Kerusakan jalan dalam kota sudah masuk program UPJJID dan akan segera ditangani," jelas Dedy.
Dirinya berharap masyarakat bisa bersabar, karena dalam penanganan tersebut memerlukan proses baik administrasi, keuangan mau pun pelaksanaannya nanti.
" Yang jelas tidak ada maksud kita untuk membiarkan kondisi jalan rusak, tetapi semua ada proses yg harus di lewati agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yg berlaku, semoga masyarakat dapat memahami kondisi birokrasi," kata Dedy.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020
" Ada delapan ruas jalan kita di Kota Putussibau yang akan segera ditangani oleh Unit pemeliharaan jalan dan jembatan (UPJJID)," kata Dedy, dihubungi Antara, di Putussibau, Ibu Kota Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat, Selasa.
Dikatakan Dedy, berdasarkan informasi dari kepala UPJJID wilayah II, delapan ruas jalan yang akan di tangani UPJJID yaitu jalan Imelda, KS Tubun, Pancasila, Amin, Budi Utomo, Danau Kayan dan jalan Ruai.
Menurut dia, untuk penanganan jalan dalam kota itu ditangani UPJJID, yaitu unit pemeliharaan jalan dan jembatan.
" Kerusakan jalan dalam kota sudah masuk program UPJJID dan akan segera ditangani," jelas Dedy.
Dirinya berharap masyarakat bisa bersabar, karena dalam penanganan tersebut memerlukan proses baik administrasi, keuangan mau pun pelaksanaannya nanti.
" Yang jelas tidak ada maksud kita untuk membiarkan kondisi jalan rusak, tetapi semua ada proses yg harus di lewati agar anggaran dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan yg berlaku, semoga masyarakat dapat memahami kondisi birokrasi," kata Dedy.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2020