Gubernur Kalbar Sutarmidji harapkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalbar sampai akhir 2023 mencapai Rp2,5 triliun.
"Apabila hal tersebut tercapai maka peningkatan dapat mencapai 40 persen atau lebih di atas APBD," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Kalbar tahun 2021 di Pontianak, Kamis.
Baginya apabila PAD sudah mencapai di atas 40 persen maka akan baik dalam tata kelola pemerintahan.
"Untuk APBD sendiri Kalbar sudah berupa non tunai dan 40 persen diantaranya sudah baik karena terdapat bagian yang menjadi urusan wajib pemerintah pusat," ujarnya.
Selain itu, ia juga melihat bahwa di Kalbar terdapat percepatan realisasi pada Triwulan I sebesar 16 persen.
"Meskipun begitu kita usahakan semuanya di akhir Triwulan II sudah 30 persen termasuk di daerah. Karena jika hal tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita dapat mencapai di atas 3 persen," tambahnya.
Kepada kepala daerah ia juga mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat permasalahan pengajuan anggaran di tahun anggaran yang bersamaan.
"Oleh karena itu saya sempat katakan bahwa seluruh perencanaan yang berkaitan dengan DAK seharusnya setahun sebelumnya. Namun karena keterlambatan perencanaan dan juknis, seharusnya Oktober sudah tender justru April baru tender," katanya.
Sementara itu ia mengatakan dengan realisasi yang dicapai Triwulan I Kalbar sudah mencapai pertumbuhan ekonomi terbaik se-Kalimantan meskipun minus 1.
"Karena daerah Kalimantan lainnya di kisaran minus 3. Meski demikian, perlu diketahui capaian minus 1 karena keterlambatan juknis ditambah sistem yang berubah-ubah yang menjadi permasalahan kita," katanya.
Untuk itu ia berharap permasalahan pada Triwulan I perlu diantisipasi pada Triwulan selanjutnya.
"Untuk provinsi sudah saya ubah dan sebelum penetapan keuangan, dinas-dinas harus sudah masukkan dahulu rencananya," jelasnya.
Selain itu ia juga meminta kepada kepala daerah untuk betul-betul memperhatikan penggunaan dana untuk penanganan COVID-19.
"Karena itu selalu saya sampaikan pemanfaatan dana tersebut harus hati-hati dan pencatatannya harus benar. Karena harga alat kesehatan semuanya fluktuatif sekali sehingga pertanggungjawabannya harus jelas, termasuk bantuan sosial," jelasnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Apabila hal tersebut tercapai maka peningkatan dapat mencapai 40 persen atau lebih di atas APBD," katanya dalam Rapat Koordinasi Pengawasan Intern (Rakorwasin) Keuangan dan Pembangunan Kalbar tahun 2021 di Pontianak, Kamis.
Baginya apabila PAD sudah mencapai di atas 40 persen maka akan baik dalam tata kelola pemerintahan.
"Untuk APBD sendiri Kalbar sudah berupa non tunai dan 40 persen diantaranya sudah baik karena terdapat bagian yang menjadi urusan wajib pemerintah pusat," ujarnya.
Selain itu, ia juga melihat bahwa di Kalbar terdapat percepatan realisasi pada Triwulan I sebesar 16 persen.
"Meskipun begitu kita usahakan semuanya di akhir Triwulan II sudah 30 persen termasuk di daerah. Karena jika hal tersebut terjadi, maka pertumbuhan ekonomi kita dapat mencapai di atas 3 persen," tambahnya.
Kepada kepala daerah ia juga mengatakan bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) terdapat permasalahan pengajuan anggaran di tahun anggaran yang bersamaan.
"Oleh karena itu saya sempat katakan bahwa seluruh perencanaan yang berkaitan dengan DAK seharusnya setahun sebelumnya. Namun karena keterlambatan perencanaan dan juknis, seharusnya Oktober sudah tender justru April baru tender," katanya.
Sementara itu ia mengatakan dengan realisasi yang dicapai Triwulan I Kalbar sudah mencapai pertumbuhan ekonomi terbaik se-Kalimantan meskipun minus 1.
"Karena daerah Kalimantan lainnya di kisaran minus 3. Meski demikian, perlu diketahui capaian minus 1 karena keterlambatan juknis ditambah sistem yang berubah-ubah yang menjadi permasalahan kita," katanya.
Untuk itu ia berharap permasalahan pada Triwulan I perlu diantisipasi pada Triwulan selanjutnya.
"Untuk provinsi sudah saya ubah dan sebelum penetapan keuangan, dinas-dinas harus sudah masukkan dahulu rencananya," jelasnya.
Selain itu ia juga meminta kepada kepala daerah untuk betul-betul memperhatikan penggunaan dana untuk penanganan COVID-19.
"Karena itu selalu saya sampaikan pemanfaatan dana tersebut harus hati-hati dan pencatatannya harus benar. Karena harga alat kesehatan semuanya fluktuatif sekali sehingga pertanggungjawabannya harus jelas, termasuk bantuan sosial," jelasnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021