Bupati Kubu Raya Muda Mahendrawan meminta Badan Pertanahan Nasional (BPN) kantor Kabupaten Kubu Raya untuk terus menekan konflik agraria atau pertanahan di tengah masyarakat dengan mementingkan aspek keadilan.
"Kita tahu, konflik pertanahan di Kubu Raya masih cukup besar, baik itu kasus tumpang tindih lahan antar perorangan, maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Untuk itu saya minta BPN bisa menekan hal tersebut dan kita siap untuk berjalan bersama menekannya," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.
Dia menambahkan, di bawah kepemimpinannya, Pemkab Kubu Raya tentu tidak akan menghalang-halangi adanya investasi, justru akan mendukung dan mendorong pertumbuhan investasi yang ada. Namun, pihaknya juga tidak ingin terjadi permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan para investor, sehingga dalam hal ini peran BPN jelas sangat penting untuk mencegah hal tersebut.
"Adapun penyesuaian konflik baik itu konflik antara masyarakat maupun konflik agraria yang ada, kita akan mendorong dan mendukung langkah-langkah percepatan dari BPN dan semoga tahun depan bisa lebih dioptimalkan lagi," tuturnya.
Muda menjelaskan, selama ini Pemkab Kubu Raya bersama BPN juga terus bersama-sama ke lapangan, termasuk melakukan pendataan aset-aset pemda dan menyukseskan program sertifikasi lahan dari presiden.
"Tujuan kita tentu sama, untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Saya mengapresiasi kinerja-kinerja yang selama ini sudah cukup luar biasa pencapaian dan percepatan dalam langkah-langkah yang dilakukan BPN," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, Erwin Rachman mengatakan, Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
"Program ini dilaksanakan oleh lintas sektor, salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dan kita harap tahun 2022 mendatang, Pemkab Kubu Raya bisa mandiri dalam melaksanakan program ini melalui dana APBD," katanya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021
"Kita tahu, konflik pertanahan di Kubu Raya masih cukup besar, baik itu kasus tumpang tindih lahan antar perorangan, maupun antara masyarakat dengan perusahaan. Untuk itu saya minta BPN bisa menekan hal tersebut dan kita siap untuk berjalan bersama menekannya," kata Muda di Sungai Raya, Kamis.
Dia menambahkan, di bawah kepemimpinannya, Pemkab Kubu Raya tentu tidak akan menghalang-halangi adanya investasi, justru akan mendukung dan mendorong pertumbuhan investasi yang ada. Namun, pihaknya juga tidak ingin terjadi permasalahan pertanahan antara masyarakat dengan para investor, sehingga dalam hal ini peran BPN jelas sangat penting untuk mencegah hal tersebut.
"Adapun penyesuaian konflik baik itu konflik antara masyarakat maupun konflik agraria yang ada, kita akan mendorong dan mendukung langkah-langkah percepatan dari BPN dan semoga tahun depan bisa lebih dioptimalkan lagi," tuturnya.
Muda menjelaskan, selama ini Pemkab Kubu Raya bersama BPN juga terus bersama-sama ke lapangan, termasuk melakukan pendataan aset-aset pemda dan menyukseskan program sertifikasi lahan dari presiden.
"Tujuan kita tentu sama, untuk meningkatkan kesejahteraan taraf hidup masyarakat. Saya mengapresiasi kinerja-kinerja yang selama ini sudah cukup luar biasa pencapaian dan percepatan dalam langkah-langkah yang dilakukan BPN," kata Muda.
Di tempat yang sama, Kepala Kantor BPN Kabupaten Kubu Raya, Erwin Rachman mengatakan, Reforma Agraria merupakan program pemerintah yang ditujukan untuk mengurangi ketimpangan dalam kepemilikan, penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah.
"Program ini dilaksanakan oleh lintas sektor, salah satunya Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN). Dan kita harap tahun 2022 mendatang, Pemkab Kubu Raya bisa mandiri dalam melaksanakan program ini melalui dana APBD," katanya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2021