Kota Singkawang, Kalimantan Barat saat ini sangat serius menangani percepatan penurunan stunting, dimana salah satu upaya hal tersebut dibentuknya Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Singkawang.
"Dalam bentuk TPPS itu, kami akan bersinergi baik dengan Kementerian Agama, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Persit, ibu-ibu Bhayangkari, para penyuluh, para bidan, organisasi wanita dan instansi terkait. Kemudian nantinya kami akan gerak bersama kerjakan dengan hati dan ikhlas serta kita jangan terjebak dengan angka-angka," kata Wakil Walikota Singkawang, Irwan di Singkawang, Selasa.
Ia mengatakan, peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 ditetapkan dengan pertimbangan antara lain bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi nasional.
Baca juga: UPPKA sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Sekadau
Hal itu dengan melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga, terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Terkait hal ini, kami kemarin diruang kerja menerima audiensi Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat. Dalam audiensi itu kami membahas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI)," katanya.
Wakil Walikota Singkawang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singkawang dan Kepala Dinas Kesehatan dan KB kepada rombongan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar mengatakan masalah stunting adalah masalah besar, ia yakin Pemprov Kalbar akan bekerja sama dalam penanganan penurunan angka stunting baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
Baca juga: IBI dan PTGMI Sintang bergerak bersama dalam perhati bunda
Dalam pertemuan dengan instansi terkait, saya sering bicara tentang stunting bahwa ini adalah masalah serius kedepannya. Masalah Stunting ini sama hal nya dengan persoalan persolan sosial lainnya, untuk itu mindset kita harus dirubah," katanya.
Irwan mengatakan semua kegiatan harus selalu diukur dengan angka-angka, sampai-sampai persoalan pendidikan dan kesehatan ketika di ukur dengan angka-angka semua orang memikirkan beban dan pembiayaan.
" padahal perlu diingat bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang," tutur Wakil Walikota.
Baca juga: Aplikasi Elsimil upaya BKKBN turunkan angka stunting di Kalbar
Berdasarkan sumber Data SSGI tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Kesehatan bahwa angka Stunting Kota Singkawang 22,3 persen. Kemudian berdasarkan E-PPGBM 2021 Kota Singkawang 11,29. Dari data 19 ribu Balita yg diukur dan di entry E-PPGBM 4 ribu atau 22,50 persen, cakupannya masih rendah.
Menurutnya, cakupan ini perlu di tingkat lagi agar angka stunting di Kota Singkawang dapat di ketahui secara pasti, untuk itu kerjasama dan komitmen kepada semua pihak untuk serius dalam penanganannya. Termasuk bagaimana TPPS ini tetap bisa terus berjalan walau di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini.
"Masih di masa pandemi, kami pikirkan strategi apa yang bisa dilakukan, agar TPPS dapat terus berjalan. Saya juga telah menitipkan pesan kepada instansi yang memberikan penyuluhan door to door untuk menyampaikan pemahaman tentang stunting kepada masyarakat di manapun dia berada," tutupnya.
Baca juga: Angka stunting di Kabupaten Melawi masih sekitar 30,07 persen
Baca juga: Perlu keterlibatan semua stakeholder dalam menurunkan stunting di Kalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Dalam bentuk TPPS itu, kami akan bersinergi baik dengan Kementerian Agama, ibu-ibu PKK, ibu-ibu Persit, ibu-ibu Bhayangkari, para penyuluh, para bidan, organisasi wanita dan instansi terkait. Kemudian nantinya kami akan gerak bersama kerjakan dengan hati dan ikhlas serta kita jangan terjebak dengan angka-angka," kata Wakil Walikota Singkawang, Irwan di Singkawang, Selasa.
Ia mengatakan, peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2021 ditetapkan dengan pertimbangan antara lain bahwa untuk melaksanakan strategi nasional percepatan penurunan stunting, perlu menyusun rencana aksi nasional.
Baca juga: UPPKA sejalan dengan program Pemerintah Kabupaten Sekadau
Hal itu dengan melalui pendekatan keluarga berisiko stunting yang ditetapkan oleh Kepala BKKBN setelah dikoordinasikan dengan pimpinan kementerian/lembaga, terkait pengaturan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
"Terkait hal ini, kami kemarin diruang kerja menerima audiensi Plt Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar, Muslimat. Dalam audiensi itu kami membahas Rencana Aksi Nasional Percepatan Penurunan Stunting Indonesia (RAN PASTI)," katanya.
Wakil Walikota Singkawang didampingi Ketua Tim Penggerak PKK Kota Singkawang dan Kepala Dinas Kesehatan dan KB kepada rombongan Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Kalbar mengatakan masalah stunting adalah masalah besar, ia yakin Pemprov Kalbar akan bekerja sama dalam penanganan penurunan angka stunting baik di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota.
Baca juga: IBI dan PTGMI Sintang bergerak bersama dalam perhati bunda
Dalam pertemuan dengan instansi terkait, saya sering bicara tentang stunting bahwa ini adalah masalah serius kedepannya. Masalah Stunting ini sama hal nya dengan persoalan persolan sosial lainnya, untuk itu mindset kita harus dirubah," katanya.
Irwan mengatakan semua kegiatan harus selalu diukur dengan angka-angka, sampai-sampai persoalan pendidikan dan kesehatan ketika di ukur dengan angka-angka semua orang memikirkan beban dan pembiayaan.
" padahal perlu diingat bahwa persoalan pendidikan dan kesehatan adalah investasi jangka panjang," tutur Wakil Walikota.
Baca juga: Aplikasi Elsimil upaya BKKBN turunkan angka stunting di Kalbar
Berdasarkan sumber Data SSGI tahun 2021 yang dikeluarkan oleh Litbang Kementerian Kesehatan bahwa angka Stunting Kota Singkawang 22,3 persen. Kemudian berdasarkan E-PPGBM 2021 Kota Singkawang 11,29. Dari data 19 ribu Balita yg diukur dan di entry E-PPGBM 4 ribu atau 22,50 persen, cakupannya masih rendah.
Menurutnya, cakupan ini perlu di tingkat lagi agar angka stunting di Kota Singkawang dapat di ketahui secara pasti, untuk itu kerjasama dan komitmen kepada semua pihak untuk serius dalam penanganannya. Termasuk bagaimana TPPS ini tetap bisa terus berjalan walau di masa pandemi COVID-19 yang masih melanda hingga saat ini.
"Masih di masa pandemi, kami pikirkan strategi apa yang bisa dilakukan, agar TPPS dapat terus berjalan. Saya juga telah menitipkan pesan kepada instansi yang memberikan penyuluhan door to door untuk menyampaikan pemahaman tentang stunting kepada masyarakat di manapun dia berada," tutupnya.
Baca juga: Angka stunting di Kabupaten Melawi masih sekitar 30,07 persen
Baca juga: Perlu keterlibatan semua stakeholder dalam menurunkan stunting di Kalbar
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022