Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Bengkayang, Kalimantan Barat Heru Pujiono mengatakan tengah berupaya menerapkan program pendidikan kesetaraan sebagai upaya dan solusi atasi angka putus sekolah.
"Pendidikan kesetaraan ini merupakan program yang sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja, program ini lebih ditujukan dan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang belum mampu menamatkan pendidikan secara reguler," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Menurutnya, terlebih program tersebut merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan sebelumnya Gubernur juga telah menetapkan pendidikan kesetaraan di seluruh wilayah kabupaten/kota se- Kalimantan Barat dalam rangka mengejar Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Jadi kalau dulu ada paket A, paket B, paket C. Sekarang semua dianggap sama, maka dari itu dinamai pendidikan kesetaraan," kata dia.
Heru berharap, dengan pemberlakuan program pendidikan kesetaraan ini ke depan dapat lebih memotivasi masyarakat dalam menggapai dunia pendidikan. Oleh dari itu, untuk saat ini program tersebut menjadi fokus utama Disdikbud Kabupaten Bengkayang dalam rangka mengantisipasi tingginya angka putus sekolah.
"Jadi secara garis besar program ini adalah untuk menghentikan laju angka putus sekolah. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan performa sekolah. Yang mana program ini merupakan program Pemprov dan juga diterapkan di kabupaten kota secara keseluruhan di Kalimantan Barat," jelas Heru.
Ia menyebutkan data angka putus sekolah di Kabupaten Bengkayang berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) untuk angka putus sekolah tingkat SD, setidaknya ada 300 siswa yang berhenti sekolah. Sementara untuk jenjang SMP, ada sekitar 350 siswa yang berhenti mengenyam pendidikan.
"Jadi berdasarkan Dapodik, total ada 650 siswa yang berhenti untuk pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Bengkayang," ungkapnya.
Terkait dengan itu, Heru menyebut bahwa hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Selain harus menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir, tuntutan lain yang mempengaruhi angka putus sekolah adalah sektor ekonomi.
"Sebenarnya untuk sektor pendidikan saat ini relatif tidak seperti waktu dulu karena saat ini semua sudah diakomodir melalui berbagai upaya pemerintah. Termasuk adanya dana BOS yang hitungannya adalah beasiswa," paparnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Pendidikan kesetaraan ini merupakan program yang sama dengan sekolah pada umumnya. Hanya saja, program ini lebih ditujukan dan diperuntukkan bagi pihak-pihak yang belum mampu menamatkan pendidikan secara reguler," ujarnya saat dihubungi di Bengkayang, Senin.
Menurutnya, terlebih program tersebut merupakan program Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Bahkan sebelumnya Gubernur juga telah menetapkan pendidikan kesetaraan di seluruh wilayah kabupaten/kota se- Kalimantan Barat dalam rangka mengejar Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
"Jadi kalau dulu ada paket A, paket B, paket C. Sekarang semua dianggap sama, maka dari itu dinamai pendidikan kesetaraan," kata dia.
Heru berharap, dengan pemberlakuan program pendidikan kesetaraan ini ke depan dapat lebih memotivasi masyarakat dalam menggapai dunia pendidikan. Oleh dari itu, untuk saat ini program tersebut menjadi fokus utama Disdikbud Kabupaten Bengkayang dalam rangka mengantisipasi tingginya angka putus sekolah.
"Jadi secara garis besar program ini adalah untuk menghentikan laju angka putus sekolah. Tujuan lain adalah untuk meningkatkan performa sekolah. Yang mana program ini merupakan program Pemprov dan juga diterapkan di kabupaten kota secara keseluruhan di Kalimantan Barat," jelas Heru.
Ia menyebutkan data angka putus sekolah di Kabupaten Bengkayang berdasarkan data pokok pendidikan (Dapodik) untuk angka putus sekolah tingkat SD, setidaknya ada 300 siswa yang berhenti sekolah. Sementara untuk jenjang SMP, ada sekitar 350 siswa yang berhenti mengenyam pendidikan.
"Jadi berdasarkan Dapodik, total ada 650 siswa yang berhenti untuk pendidikan dasar, yakni tingkat SD dan SMP se-Kabupaten Bengkayang," ungkapnya.
Terkait dengan itu, Heru menyebut bahwa hal tersebut menjadi tantangan tersendiri ke depannya. Selain harus menghadapi situasi pandemi yang belum berakhir, tuntutan lain yang mempengaruhi angka putus sekolah adalah sektor ekonomi.
"Sebenarnya untuk sektor pendidikan saat ini relatif tidak seperti waktu dulu karena saat ini semua sudah diakomodir melalui berbagai upaya pemerintah. Termasuk adanya dana BOS yang hitungannya adalah beasiswa," paparnya.
Editor : Teguh Imam Wibowo
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022