Sekretaris Daerah Sekda Kalimantan Barat Harisson mengatakan, realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kalbar Tahun 2022 per-17 Juni baru mencapai angka 22,66 persen.
"Melihat data yang ada, perangkat daerah yang realisasinya paling rendah memang ada pada dinas-dinas yang memiliki banyak program fisik atau pembangunan. Contohnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi terendah yakni baru 1,42 persen dan disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diposisi kedua terendah. Realisasi belanja di Dinas PUPR per 17 Juni 2022 baru di angka 4,78 persen," kata Harisson di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Dinas PUPR Kalbar targetkan pembangunan "Jogging Track" kawasan Pendopo Gubernur selesai 2022
Baca juga: Kementerian PUPR serahkan BMN ke pemkab Kapuas Hulu senilai Rp1,2 miliar
Harisson mengungkapkan, beberapa perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah disebabkan berbagai hal. Diantaranya karena anggaran di perangkat daerah tersebut banyak berupa kegiatan fisik, seperti pengadaan gedung, jalan dan infrastruktur lainnya.
"Yang juga menjadi faktor penghambat adalah terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan dana yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus), DAK ini terkadang petunjuk teknisnya (juknis) belum keluar, atau keluarnya terlambat sehingga menjadi hambatan dalam mengeksekusi kegiatan kegiatan DAK tersebut," tuturnya.
Baca juga: Kementerian PUPR siap tangani drainase kota Putussibau
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Melihat data yang ada, perangkat daerah yang realisasinya paling rendah memang ada pada dinas-dinas yang memiliki banyak program fisik atau pembangunan. Contohnya, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) berada di posisi terendah yakni baru 1,42 persen dan disusul Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) diposisi kedua terendah. Realisasi belanja di Dinas PUPR per 17 Juni 2022 baru di angka 4,78 persen," kata Harisson di Pontianak, Selasa.
Baca juga: Dinas PUPR Kalbar targetkan pembangunan "Jogging Track" kawasan Pendopo Gubernur selesai 2022
Baca juga: Kementerian PUPR serahkan BMN ke pemkab Kapuas Hulu senilai Rp1,2 miliar
Harisson mengungkapkan, beberapa perangkat daerah yang realisasi anggarannya masih rendah disebabkan berbagai hal. Diantaranya karena anggaran di perangkat daerah tersebut banyak berupa kegiatan fisik, seperti pengadaan gedung, jalan dan infrastruktur lainnya.
"Yang juga menjadi faktor penghambat adalah terlambatnya petunjuk teknis pelaksanaan dana yang bersumber DAK (Dana Alokasi Khusus), DAK ini terkadang petunjuk teknisnya (juknis) belum keluar, atau keluarnya terlambat sehingga menjadi hambatan dalam mengeksekusi kegiatan kegiatan DAK tersebut," tuturnya.
Baca juga: Kementerian PUPR siap tangani drainase kota Putussibau
Baca juga: Kementerian PUPR dan Pemkot Pontianak bangun toilet bagi warga tidak mampu
Kendala lainnya, kata dia, banyak kegiatan fisik yang perencanaan dan pelaksanaan pengerjaannya dilakukan dalam tahun yang sama. Hal itu yang kemudian membuat dinas teknis membutuhkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan pekerjaan, karena ada dua proses pengadaan yang harus dilalui.
"Pertama proses pengadaan perencanaan, lalu yang kedua pengadaan pembangunan fisik. Jadi pertama kita harus melakukan lelang perencanaan dulu, dua tiga bulan dan setelah itu baru kita bisa melaksanakan lelang konstruksi yang tentu saja ini akan menjadi lama dalam kita merealisasikan anggaran," katanya.
Baca juga: Pemerintah akan bangun jalan tol Pontianak - Kijing - Sambas
Kendala lainnya, kata dia, banyak kegiatan fisik yang perencanaan dan pelaksanaan pengerjaannya dilakukan dalam tahun yang sama. Hal itu yang kemudian membuat dinas teknis membutuhkan waktu cukup lama dalam menyelesaikan pekerjaan, karena ada dua proses pengadaan yang harus dilalui.
"Pertama proses pengadaan perencanaan, lalu yang kedua pengadaan pembangunan fisik. Jadi pertama kita harus melakukan lelang perencanaan dulu, dua tiga bulan dan setelah itu baru kita bisa melaksanakan lelang konstruksi yang tentu saja ini akan menjadi lama dalam kita merealisasikan anggaran," katanya.
Baca juga: Pemerintah akan bangun jalan tol Pontianak - Kijing - Sambas
Baca juga: Menteri PUPR: Jalan Kapuas Hulu menuju Kaltim tuntas Tahun 2024
Menurutnya, realisasi anggaran baru bisa dikebut pada triwulan ke empat dimana sebagian besar pekerjaan pengadaan selesai.
Faktor lainnya, disebutkan Harisson ada pula beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilelang, akan tetapi pemenang lelang tersebut enggan atau tidak mau mencairkan uang muka di awal.
"Itu terjadi karena memang kontraktor pemenang lelang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Sehingga itu juga menghambat pelaksanaan realisasi anggaran," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan konstruksi sembilan bendungan rampung pada 2022
Baca juga: UU Cipta Kerja bakal pacu pembangunan perumahan
Menurutnya, realisasi anggaran baru bisa dikebut pada triwulan ke empat dimana sebagian besar pekerjaan pengadaan selesai.
Faktor lainnya, disebutkan Harisson ada pula beberapa pekerjaan yang sudah selesai dilelang, akan tetapi pemenang lelang tersebut enggan atau tidak mau mencairkan uang muka di awal.
"Itu terjadi karena memang kontraktor pemenang lelang merupakan perusahaan-perusahaan yang bonafit. Sehingga itu juga menghambat pelaksanaan realisasi anggaran," katanya.
Baca juga: Kementerian PUPR targetkan konstruksi sembilan bendungan rampung pada 2022
Baca juga: UU Cipta Kerja bakal pacu pembangunan perumahan
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022