Anggota Komisi IX DPR RI Alifudin mengatakan penanganan kasus gagal tumbuh pada anak (stuntingdi Kalimantan Barat (Kalbar) tidak hanya diserahkan kepada salah satu badan atau instansi saja, namun perlu keterlibatan semua pihak.
“Guna mencegah terjadinya kasus stunting, khususnya di Kalbar, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan secara masif agar bahu-membahu melakukan pencegahan dan mempercepat penurunan angka stunting,” kata Alifudin saat sosialisasi tentang stunting di Kabupaten Sanggau, Senin.
Baca juga: BKKBN harapkan Pemkab Sanggau turunkan angka stunting
Baca juga: Bidan punya peran dalam penurunan angka stunting
Baca juga: Kalbar optimis capai target penurunan stunting
Menurut dia, BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan kasus gagal tumbuh itu memiliki dana miliaran rupiah, namun dana itu tidak hanya ada di BKKBN saja, namun tersebar di semua lembaga terkait program penurunan stunting.
“Sumber dana penanganan stunting ini tidak hanya dari APBN, juga melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi IX DPR RI bersama Perwakilan BKKBN Kalbar telah melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting di wilayah itu, termasuk di Kabupaten Sanggau, dengan harapan kasus stunting dapat segera teratasi,” katanya.
Baca juga: Kapuas Hulu raih peringkat ke-II terbaik penanganan stunting di Kalbar
Baca juga: Dinkes KB Bengkayang gandeng Pemdes atasi kekerdilan
Baca juga: Pemerintah Kapuas Hulu ajak semua pihak cegah kekurangan gizi
Dia menambahkan dalam penanganan stunting ini, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator oleh Presiden, sementara Komisi IX DPR RI merupakan mitra kerja BKKBN dalam penanganan stunting.
Dia juga meminta partisipasi dari pihak perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah kerjanya dengan cara memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya mengalami stunting.
Baca juga: Wabup Sambas sebutkan berbagai upaya telah dilakukan turunkan stunting
Baca juga: TPPS Bengkayang dampingi keluarga dengan anak risiko stunting
Baca juga: Seribu mitra jadi bapak asuh untuk mempercepat penurunan stunting di Kalbar
Baca juga: Dari Rp34 triliun, BKKBN dapat anggaran Rp810 miliar untuk tangani stunting
Alifudin mengatakan pemerintah melalui BKKBN dan Komisi IX DPR RI bekerja keras dalam mengatasi stunting, karena hal itu menyangkut kelangsungan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.
“Banyaknya kasus stunting akan mengganggu kualitas SDM, jika tanpa kasus stunting, Indonesia akan memetik bonus demografi SDM yang dapat diandalkan memajukan bangsa dan negara ini," ujarnya.
Dia menyakini apabila dilakukan secara masif bersama-sama, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen secara secara nasional pada 2024 dapat dicapai.
Baca juga: Sempena Harganas, BKKBN bantu keluarga stunting
Baca juga: AIMI Kalimantan Barat bersama kader Posyandu gencarkan sosialisasi PMBA
Baca juga: Satgas Percepatan Penurunan Stunting gelar konsolidasi dan koordinasi
Baca juga: Hilangkan ego sektoral untuk percepatan penanganan stunting
Baca juga: Norsan minta Pemerintah Kabupaten Sambas maksimalkan upaya pencegahan stunting
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
“Guna mencegah terjadinya kasus stunting, khususnya di Kalbar, saya mengajak kepada seluruh pemangku kepentingan secara masif agar bahu-membahu melakukan pencegahan dan mempercepat penurunan angka stunting,” kata Alifudin saat sosialisasi tentang stunting di Kabupaten Sanggau, Senin.
Baca juga: BKKBN harapkan Pemkab Sanggau turunkan angka stunting
Baca juga: Bidan punya peran dalam penurunan angka stunting
Baca juga: Kalbar optimis capai target penurunan stunting
Menurut dia, BKKBN sebagai koordinator percepatan penurunan kasus gagal tumbuh itu memiliki dana miliaran rupiah, namun dana itu tidak hanya ada di BKKBN saja, namun tersebar di semua lembaga terkait program penurunan stunting.
“Sumber dana penanganan stunting ini tidak hanya dari APBN, juga melalui APBD provinsi maupun kabupaten/kota. Komisi IX DPR RI bersama Perwakilan BKKBN Kalbar telah melakukan sosialisasi tentang percepatan penurunan stunting di wilayah itu, termasuk di Kabupaten Sanggau, dengan harapan kasus stunting dapat segera teratasi,” katanya.
Baca juga: Kapuas Hulu raih peringkat ke-II terbaik penanganan stunting di Kalbar
Baca juga: Dinkes KB Bengkayang gandeng Pemdes atasi kekerdilan
Baca juga: Pemerintah Kapuas Hulu ajak semua pihak cegah kekurangan gizi
Dia menambahkan dalam penanganan stunting ini, BKKBN ditunjuk sebagai koordinator oleh Presiden, sementara Komisi IX DPR RI merupakan mitra kerja BKKBN dalam penanganan stunting.
Dia juga meminta partisipasi dari pihak perusahaan melalui dana tanggung jawab sosial perusahaan di wilayah kerjanya dengan cara memberi bantuan kepada keluarga yang anaknya mengalami stunting.
Baca juga: Wabup Sambas sebutkan berbagai upaya telah dilakukan turunkan stunting
Baca juga: TPPS Bengkayang dampingi keluarga dengan anak risiko stunting
Baca juga: Seribu mitra jadi bapak asuh untuk mempercepat penurunan stunting di Kalbar
Baca juga: Dari Rp34 triliun, BKKBN dapat anggaran Rp810 miliar untuk tangani stunting
Alifudin mengatakan pemerintah melalui BKKBN dan Komisi IX DPR RI bekerja keras dalam mengatasi stunting, karena hal itu menyangkut kelangsungan sumber daya manusia (SDM) Indonesia di masa mendatang.
“Banyaknya kasus stunting akan mengganggu kualitas SDM, jika tanpa kasus stunting, Indonesia akan memetik bonus demografi SDM yang dapat diandalkan memajukan bangsa dan negara ini," ujarnya.
Dia menyakini apabila dilakukan secara masif bersama-sama, target menurunkan angka stunting menjadi 14 persen secara secara nasional pada 2024 dapat dicapai.
Baca juga: Sempena Harganas, BKKBN bantu keluarga stunting
Baca juga: AIMI Kalimantan Barat bersama kader Posyandu gencarkan sosialisasi PMBA
Baca juga: Satgas Percepatan Penurunan Stunting gelar konsolidasi dan koordinasi
Baca juga: Hilangkan ego sektoral untuk percepatan penanganan stunting
Baca juga: Norsan minta Pemerintah Kabupaten Sambas maksimalkan upaya pencegahan stunting
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022