Polda Gorontalo memeriksa salah seorang mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo (UNG) bernama Yusuf Pasau yang diduga mengucapkan kata tidak pantas kepada Presiden Joko Widodo.
Kapolda Gorontalo, Irjen Polda Helmy Santika di Gorontalo, Sabtu malam, mengatakan Yusuf diperiksa usai beredar potongan video saat berorasi pada aksi unjuk rasa pada Jumat (2/9) kemarin.
Pada potongan video itu, Yusuf mengatakan kata yang tidak pantas kepada Presiden dan dengan cepat video itu pun ramai diberbagai platform media sosial.
"Atas peristiwa ini kami dari Polda Gorontalo sudah merespon cepat untuk bisa mengamankan yang bersangkutan ke Polda Gorontalo untuk dimintai keterangan," ucap dia.
Tindakan kepolisian yang dilakukan, kata Kapolda, didukung oleh pihak kampus, selain itu Badan Eksekutif Mahasiswa dan rekannya mendampingi saat Yusuf diperiksa di Polda Gorontalo.
Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo, Yusuf Pasau berada di lobi ruang tunggu Polda Gorontalo di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo, Sabtu malam (3/9.2022). ANTARA/Adiwinata Solihin
Menurut Helmy, pemeriksaan yang dilakukan oleh Polda Gorontalo juga mencegah dan mengamankan Yusuf dari kemungkinan terjadi persekusi verbal.
"Dari keterangan yang bersangkutan bahwa ia menyampaikan kata-kata itu secara spontan," ungkap Kapolda.
Namun, apapun ceritanya, kata Kapolda, hal itu sudah ditangani oleh pihak kepolisian untuk proses ke depan akan dilihat lebih lanjut.
"Status mahasiswa ini adalah sebagai saksi, kami pun disini di Polda Gorontalo tidak ingin menghambat cita-cita dari yang bersangkutan dan merusak masa depannya," ujar dia.
Pola pendekatan yang dilakukan adalah soft approach, diberi nasehat bahwa unjuk rasa dan menyampaikan pendapat di muka umum boleh dilakukan, tapi tetap harus mentaati norma dan etika kesopanan.*
Ratusan mahasiswa dari berbagai elemen turun ke jalan untuk unjuk rasa terkait menolak penundaan Pemilu dan menolak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Gedung DPRD Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat.
"Tanggal 11 ini aksi serentak seluruh Indonesia kami turun untuk menuntut kebijakan pemerintah saat ini. Sekarang bukan lagi tentang isu daerah tapi sudah menjadi isu nasional tentang penundaan Pemilu dan presiden tiga periode, selain itu tentang kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga BBM yang menyengsarakan rakyat," kata Ketua umum HMI Cabang Pontianak Hefni Maulana di Pontianak, Senin.
