Gubernur Kalimantan Barat Sutarmidji mengatakan dirinya akan terus mengawal dan melakukan pengawasan ketat terhadap tugas dan fungsi dari inspektorat di lingkungan pemerintah provinsi Kalimantan Barat di setiap kabupaten/kota.
"Sejak saya menjadi wakil wali kota, selalu ingin ada penguatan dalam tugas dan fungsi inspektorat. Sehingga saya mengusulkan eselon dari inspektorat itu sejajar dengan sekda, supaya tidak ada rasa ketidaknormalan ketika memeriksa jajaran sekretariatan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Ia juga menegaskan kepala inspektorat daerah tidak boleh berasal dari promosi alumni IPDN yang masih baru, namun harus yang sudah berpengalaman.
"Saya juga tidak ingin kepala inspektorat daerah itu adalah promosi, tidak boleh dari eselon 3 promosi langsung menjadi kepala inspektorat, wibawanya sangat rendah apalagi kalau dia yang alumni IPDN. Makanya saya kalau mengambil inspektor dari IPDN itu harus senior," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa hal ini harus jadi perhatian bagi seluruh alumni. Sehingga apabila ada alumni yang melakukan kesalahan, jangan sampai mereka keluar, harus direvisi dan diperbaiki kembali.
"Ini awal permasalahan yang kita hadapi, kualitas pengawasan harus harus baik. Penjejangan eselon juga biasanya berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan dan objek pemeriksaan," katanya.
Sutarmidji juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan selalu mendukung pelatihan pelatihan bagi inspektorat, agar yang akan menjabat adalah orang orang pilihan terbaik dalam mengemban amanahnya.
"Pelatihan pelatihan itu akan selalu kami dukung, penempatan penempatan yang terbaik juga kami siap. Jangan sampai orang yang pernah bermasalah ditempatkan di inspektorat, bahkan menjadi staf saja tidak boleh, apalagi menjadi auditor sekalipun. Harus betul betul orang yang terbaik yang menjabat," katanya.
Selain itu, menurut Sutarmijdi, jika Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) berfungsi tegas dan baik, maka itu sebagian juga akan mengurangi tugas atau beban inspektorat, dan biar inspektorat yang bertugas mengawasi masalah eksekusi anggaran.
Ia juga mengarahkan agar para inspektorat harus tunjukkan kalau mereka punya otoritas yang luar biasa, karena peran inspektorat dan sekda bisa dibilang adalah tangan kanan dan kirinya kepala daerah.
Sutarmidji juga berharap kepada para inspektorat untuk dapat lebih berkoordinasi dan terus jalin komunikasi dengan pihaknya terhadap apa yang terjadi pada pelaksanaan kinerjanya.
"Saya berharap inspektorat dapat memberikan pencerahan kepada saya tentang hal hal yang memang harus saya tindaklanjuti," ujarnya.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022
"Sejak saya menjadi wakil wali kota, selalu ingin ada penguatan dalam tugas dan fungsi inspektorat. Sehingga saya mengusulkan eselon dari inspektorat itu sejajar dengan sekda, supaya tidak ada rasa ketidaknormalan ketika memeriksa jajaran sekretariatan daerah," kata Sutarmidji di Pontianak, Kamis.
Ia juga menegaskan kepala inspektorat daerah tidak boleh berasal dari promosi alumni IPDN yang masih baru, namun harus yang sudah berpengalaman.
"Saya juga tidak ingin kepala inspektorat daerah itu adalah promosi, tidak boleh dari eselon 3 promosi langsung menjadi kepala inspektorat, wibawanya sangat rendah apalagi kalau dia yang alumni IPDN. Makanya saya kalau mengambil inspektor dari IPDN itu harus senior," tuturnya.
Ia menegaskan bahwa hal ini harus jadi perhatian bagi seluruh alumni. Sehingga apabila ada alumni yang melakukan kesalahan, jangan sampai mereka keluar, harus direvisi dan diperbaiki kembali.
"Ini awal permasalahan yang kita hadapi, kualitas pengawasan harus harus baik. Penjejangan eselon juga biasanya berpengaruh terhadap kualitas pemeriksaan dan objek pemeriksaan," katanya.
Sutarmidji juga mengatakan bahwa pemerintah provinsi akan selalu mendukung pelatihan pelatihan bagi inspektorat, agar yang akan menjabat adalah orang orang pilihan terbaik dalam mengemban amanahnya.
"Pelatihan pelatihan itu akan selalu kami dukung, penempatan penempatan yang terbaik juga kami siap. Jangan sampai orang yang pernah bermasalah ditempatkan di inspektorat, bahkan menjadi staf saja tidak boleh, apalagi menjadi auditor sekalipun. Harus betul betul orang yang terbaik yang menjabat," katanya.
Selain itu, menurut Sutarmijdi, jika Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah (BKD) berfungsi tegas dan baik, maka itu sebagian juga akan mengurangi tugas atau beban inspektorat, dan biar inspektorat yang bertugas mengawasi masalah eksekusi anggaran.
Ia juga mengarahkan agar para inspektorat harus tunjukkan kalau mereka punya otoritas yang luar biasa, karena peran inspektorat dan sekda bisa dibilang adalah tangan kanan dan kirinya kepala daerah.
Sutarmidji juga berharap kepada para inspektorat untuk dapat lebih berkoordinasi dan terus jalin komunikasi dengan pihaknya terhadap apa yang terjadi pada pelaksanaan kinerjanya.
"Saya berharap inspektorat dapat memberikan pencerahan kepada saya tentang hal hal yang memang harus saya tindaklanjuti," ujarnya.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2022