Kementerian Sosial (Kemensos) RI Tri Rismaharini merespons dengan cepat hasil temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) II tahun 2022, dengan memperkuat komitmen dalam perbaikan mekanisme penyaluran bantuan sosial (bansos) agar tepat sasaran.
“Jadi, ini bagian dari proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak awal saya memimpin, Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pengawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK. Saya memastikan Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Mensos Risma memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi.
Baca juga: Gubernur Kalbar salurkan Bansos Sembako untuk masyarakat Singkawang
"Temuan tersebut bersifat administratif berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I Tahun 2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK", kata Risma.
Adapun temuan BPK terdiri atas 3 bagian, yakni Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Sembako, Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, juga BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, Kemensos mengambil langkah cepat terkait 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) penerima bansos sembako, yang beberapa diantaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
Informasi tersebut diketahui dari hasil deteksi sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada bulan Januari lalu.
Pada basis data Kemensos, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, di antaranya petugas kebersihan, buruh, dan lain sebagainya. Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kita akan tutup dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan mengajukan komplain ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ujar Mensos.
Baca juga: Sutarmidji salurkan Bansos untuk pengendalian inflasi di Jongkat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas penguatan sistem pencegahan korupsi di Kemensos terkait bansos ini.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ,Pahala Nainggolan menempatkan Kemensos di posisi atas dari 76 kementerian atau lembaga yang memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).
"Kami apresiasi dan berikan penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi, utamanya respons cepat yang dilakukan Kemensos melalui utilisasi atau penggunaan NIK,” kata Pahala.
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Wahyudi Hidayat mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Kapuas Hulu tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul layak mendapatkannya.
"Saya berharap bantuan disalurkan dengan tepat sasaran terutama yang disalurkan melalui kantor pos," kata Wahyudi Hidayat, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Disampaikan Wahyudi, beberapa jenis bantuan sosial dari pemerintah merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu diantaranya bantuan langsung tunai (BLT) BBM, bantuan subsidi upah (BSU) dan ada juga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Bansos dari pemerintah itu salah satunya untuk penanganan inflasi baik akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mau pun dampak cuaca yang cukup ekstrim, karena masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam.
"Jika ada persoalan saat penyaluran segera lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kami siap memfasilitasi penyerahan bantuan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Wahyudi juga mengingatkan agar masyarakat penerima bansos dapat memanfaatkan dana bansos tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Pemanfaatannya sudah jelas untuk membantu masyarakat tidak mampu, maka gunakanlah uang bantuan itu dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup, karena tidak semua masyarakat menerima bansos," kata Wahyudi.Baca selengkapnya: Wahyudi Hidayat ingatkan agar penyaluran bansos tepat sasaran
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
“Jadi, ini bagian dari proses pengawasan dalam pengelolaan keuangan negara. Sejak awal saya memimpin, Kemensos sangat kooperatif terhadap mekanisme pengawasan oleh lembaga terkait, termasuk BPK. Saya memastikan Kemensos telah menyerahkan laporan tindak lanjut sesuai rekomendasi BPK,” kata Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Mensos Risma memastikan jajaran Kemensos telah menindaklanjuti secara kelembagaan sebelum laporan tersebut terpublikasi.
Baca juga: Gubernur Kalbar salurkan Bansos Sembako untuk masyarakat Singkawang
"Temuan tersebut bersifat administratif berupa perbaikan terhadap mekanisme penyaluran bansos. Atas temuan tersebut, Kemensos telah menyerahkan dokumen tindak lanjut dalam pemantauan semester I Tahun 2023 untuk mendapatkan penetapan status dari BPK", kata Risma.
Adapun temuan BPK terdiri atas 3 bagian, yakni Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Sembako, Penetapan dan Penyaluran Bansos Program Keluarga Harapan (PKH), kemudian Penetapan dan Penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Minyak Goreng, juga BLT Bahan Bakar Minyak (BBM).
Sebagai bentuk langkah nyata dalam perbaikan data, Kemensos mengambil langkah cepat terkait 10.249 keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) penerima bansos sembako, yang beberapa diantaranya menempati jabatan direksi atau pejabat tertentu di sejumlah perusahaan.
Informasi tersebut diketahui dari hasil deteksi sistem Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) pada bulan Januari lalu.
Pada basis data Kemensos, KPM tersebut terverifikasi sebagai orang miskin dengan berbagai status, di antaranya petugas kebersihan, buruh, dan lain sebagainya. Kemensos telah membekukan data dimaksud dan mengeluarkannya dari data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).
“Kita akan tutup dulu. Kalau mereka nanti komplain, menyatakan dirinya miskin, silakan mengajukan komplain ke kami, nanti kita akan evaluasi,” ujar Mensos.
Baca juga: Sutarmidji salurkan Bansos untuk pengendalian inflasi di Jongkat
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan apresiasi atas penguatan sistem pencegahan korupsi di Kemensos terkait bansos ini.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK atau Koordinator Pelaksana Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) ,Pahala Nainggolan menempatkan Kemensos di posisi atas dari 76 kementerian atau lembaga yang memiliki capaian rencana aksi pencegahan korupsi yang baik dengan utilisasi nomor induk kependudukan (NIK).
"Kami apresiasi dan berikan penghargaan atas kementerian yang berkontribusi aktif dan responsif terhadap rencana aksi, utamanya respons cepat yang dilakukan Kemensos melalui utilisasi atau penggunaan NIK,” kata Pahala.
Wakil Bupati (Wabup) Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat Wahyudi Hidayat mengingatkan agar penyaluran bantuan sosial (bansos) di wilayah Kapuas Hulu tepat sasaran kepada masyarakat yang betul-betul layak mendapatkannya.
"Saya berharap bantuan disalurkan dengan tepat sasaran terutama yang disalurkan melalui kantor pos," kata Wahyudi Hidayat, di Putussibau Kapuas Hulu, Rabu.
Disampaikan Wahyudi, beberapa jenis bantuan sosial dari pemerintah merupakan wujud kepedulian pemerintah kepada masyarakat yang kurang mampu diantaranya bantuan langsung tunai (BLT) BBM, bantuan subsidi upah (BSU) dan ada juga bantuan langsung tunai (BLT) dana desa.
Bansos dari pemerintah itu salah satunya untuk penanganan inflasi baik akibat dampak kenaikan bahan bakar minyak (BBM) mau pun dampak cuaca yang cukup ekstrim, karena masyarakat petani tidak bisa bercocok tanam.
"Jika ada persoalan saat penyaluran segera lakukan koordinasi dengan pemerintah daerah, kami siap memfasilitasi penyerahan bantuan masyarakat," ucapnya.
Selain itu, Wahyudi juga mengingatkan agar masyarakat penerima bansos dapat memanfaatkan dana bansos tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga.
"Pemanfaatannya sudah jelas untuk membantu masyarakat tidak mampu, maka gunakanlah uang bantuan itu dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan hidup, karena tidak semua masyarakat menerima bansos," kata Wahyudi.Baca selengkapnya: Wahyudi Hidayat ingatkan agar penyaluran bansos tepat sasaran
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023