Pengamat politik Airlangga Pribadi Kusman mengingatkan Mahkamah Konstitusi (MK) untuk berhati-hati dalam memutus perkara gugatan terkait batas usia calon presiden dan calon wakil presiden menjelang Pemilu 2024.
"Hendaknya, MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut," kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengatakan hal tersebut guna menanggapi terkait uji materi terhadap syarat usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini digugat di MK.
Menurut Airlangga, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan terkait batas usia capres dan cawapres mudah dihubungkan dengan kepentingan politik kelompok tertentu.
Salah satunya, lanjutnya, terkait dengan sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang muncul kabar bakal dilamar menjadi bakal cawapres oleh salah satu kandidat capres untuk Pilpres 2024.
Airlangga pun berharap MK mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai pelindung utama konstitusi (guardian of constitution). Oleh karena itu, dia mengingatkan para hakim MK harus bebas dari kepentingan politik dalam mengambil keputusan.
"Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik, seperti imparsialitas. Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, katanya, maka lembaga tersebut bisa dianggap sebagai instrumen politik dari kekuasaan. Apalagi, Gibran yang disebut-sebut akan "dipinang" menjadi bakal cawapres itu adalah anak dari Presiden Joko Widodo.
"Maka, sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya," jelas Airlangga.
Oleh karena itu, dia menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka hendaknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah Pilpres 2024.
"Sehingga, MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024," ujar Airlangga.
Baca juga: Komisi II DPR setujui jadwal pendaftaran capres dan cawapres 19-25 Oktober
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat menjawab isu yang menyebut dirinya meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan Presiden. Sudah," jawab Presiden singkat di sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori yang akrab disapa Gus Yusuf menyebut Jokowi meminta partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024.
Sementara PKB sudah mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Baca berita selengkapnya: Joko Widodo tegaskan capres-cawapres urusan parpol
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023
"Hendaknya, MK bersikap hati-hati dan bijaksana dalam mengambil keputusan berhubungan dengan hal tersebut," kata Airlangga dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.
Pengamat politik dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya itu mengatakan hal tersebut guna menanggapi terkait uji materi terhadap syarat usia capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang saat ini digugat di MK.
Menurut Airlangga, tidak dapat dipungkiri bahwa gugatan terkait batas usia capres dan cawapres mudah dihubungkan dengan kepentingan politik kelompok tertentu.
Salah satunya, lanjutnya, terkait dengan sosok Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka yang muncul kabar bakal dilamar menjadi bakal cawapres oleh salah satu kandidat capres untuk Pilpres 2024.
Airlangga pun berharap MK mempertimbangkan posisi lembaga itu sebagai pelindung utama konstitusi (guardian of constitution). Oleh karena itu, dia mengingatkan para hakim MK harus bebas dari kepentingan politik dalam mengambil keputusan.
"Mengambil kebijakan yang langsung berhubungan dengan kontestasi antarkekuatan politik dapat mengundang kritikan terkait dengan dimensi etik, seperti imparsialitas. Dalam konteks ini, maka yang dipertaruhkan adalah muruah dari Mahkamah Konstitusi," tegasnya.
Jika MK mengabulkan gugatan tersebut, katanya, maka lembaga tersebut bisa dianggap sebagai instrumen politik dari kekuasaan. Apalagi, Gibran yang disebut-sebut akan "dipinang" menjadi bakal cawapres itu adalah anak dari Presiden Joko Widodo.
"Maka, sorotan juga akan berpengaruh pada muruah Presiden Joko Widodo yang akan dianggap oleh publik menggunakan lembaga MK bagi strategi kekuasaannya," jelas Airlangga.
Oleh karena itu, dia menyarankan bila MK mengabulkan gugatan tersebut, maka hendaknya disertai catatan bahwa keputusan tersebut berlaku setelah Pilpres 2024.
"Sehingga, MK tetap dapat menjaga integritasnya dan tidak terseret oleh pusaran kekuasaan dalam kontestasi elektoral Pilpres 2024," ujar Airlangga.
Baca juga: Komisi II DPR setujui jadwal pendaftaran capres dan cawapres 19-25 Oktober
Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa dirinya sebagai Presiden tidak mengurusi soal pencalonan presiden atau wakil presiden.
Hal itu ditegaskan Jokowi saat menjawab isu yang menyebut dirinya meminta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024.
"Urusan capres, urusan cawapres itu urusan partai. Urusan partai atau koalisi partai. Bukan urusan Presiden. Sudah," jawab Presiden singkat di sela kegiatannya meninjau stok dan harga bahan pokok Pasar Bali Mester Jatinegara, Jakarta, Selasa.
Sebelumnya Ketua DPW PKB Jawa Tengah Muhammad Yusuf Chudlori yang akrab disapa Gus Yusuf menyebut Jokowi meminta partainya mendukung pasangan Prabowo Subianto-Erick Thohir di Pilpres 2024.
Sementara PKB sudah mengusung Ketua Umumnya Muhaimin Iskandar sebagai bakal calon wakil presiden berpasangan dengan Anies Baswedan. Baca berita selengkapnya: Joko Widodo tegaskan capres-cawapres urusan parpol
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2023