Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat, menjalin sinergi yang lebih kuat dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Rapat Koordinasi (Rakor) terkait program pemberantasan korupsi terintegrasi.
"Rakor ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, di Kapuas Hulu, Senin.
Dia menegaskan komitmen Pemkab Kapuas Hulu dalam meningkatkan integritas dan berkolaborasi dengan KPK. "Kami terus berupaya meningkatkan integritas serta berkolaborasi dengan program KPK dalam upaya pencegahan korupsi," tuturnya.
Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Kapuas Hulu sedang mengoptimalkan program pencegahan korupsi melalui dua inisiatif utama yang diluncurkan oleh KPK RI, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kedua program ini merupakan strategi KPK untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu.
"Program MCP dan SPI adalah langkah strategis dari KPK untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan dengan baik dan sesuai target. Kami di Pemkab Kapuas Hulu berkomitmen untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi," katanya.
Selain itu, Wahyudi juga menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan sebagai upaya utama dalam pencegahan korupsi. "Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan anggaran adalah kunci dalam mencegah terjadinya korupsi," katanya.
Lebih lanjut, Wahyudi menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
"Partisipasi publik sangat penting dalam memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan dengan efektif. Kami perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan KPK dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, yang semuanya sepakat untuk terus menguatkan komitmen dalam memberantas korupsi. Wahyudi juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Kapuas Hulu untuk saling mengingatkan dan tetap waspada agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Kapuas Hulu dan KPK semakin kuat, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu.
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024
"Rakor ini bertujuan untuk memperkuat komitmen bersama dalam mencegah dan memberantas korupsi di lingkungan pemerintahan daerah," kata Wakil Bupati Kapuas Hulu, Wahyudi Hidayat, di Kapuas Hulu, Senin.
Dia menegaskan komitmen Pemkab Kapuas Hulu dalam meningkatkan integritas dan berkolaborasi dengan KPK. "Kami terus berupaya meningkatkan integritas serta berkolaborasi dengan program KPK dalam upaya pencegahan korupsi," tuturnya.
Wahyudi menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Kapuas Hulu sedang mengoptimalkan program pencegahan korupsi melalui dua inisiatif utama yang diluncurkan oleh KPK RI, yaitu Monitoring Center for Prevention (MCP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).
Kedua program ini merupakan strategi KPK untuk memantau dan mengevaluasi upaya pencegahan korupsi di berbagai daerah, termasuk di Kabupaten Kapuas Hulu.
"Program MCP dan SPI adalah langkah strategis dari KPK untuk memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan dengan baik dan sesuai target. Kami di Pemkab Kapuas Hulu berkomitmen untuk menerapkan sistem pengawasan yang ketat guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan pencegahan korupsi," katanya.
Selain itu, Wahyudi juga menekankan pentingnya transparansi dan penggunaan anggaran sesuai ketentuan sebagai upaya utama dalam pencegahan korupsi. "Transparansi dan kepatuhan terhadap aturan anggaran adalah kunci dalam mencegah terjadinya korupsi," katanya.
Lebih lanjut, Wahyudi menggarisbawahi pentingnya partisipasi publik dalam pengawasan dan pencegahan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Ia mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.
"Partisipasi publik sangat penting dalam memastikan bahwa upaya pencegahan korupsi berjalan dengan efektif. Kami perlu dukungan dari seluruh elemen masyarakat," tuturnya.
Rakor ini dihadiri oleh perwakilan KPK dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemkab Kapuas Hulu, yang semuanya sepakat untuk terus menguatkan komitmen dalam memberantas korupsi. Wahyudi juga mengingatkan seluruh jajaran Pemkab Kapuas Hulu untuk saling mengingatkan dan tetap waspada agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
Dengan dilaksanakannya Rakor ini, diharapkan sinergi antara Pemkab Kapuas Hulu dan KPK semakin kuat, sehingga dapat mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi di Kabupaten Kapuas Hulu.
Editor : Admin Antarakalbar
COPYRIGHT © ANTARA News Kalimantan Barat 2024