Bandung (ANTARA Kalbar) - Pelaksanaan Tanwir Muhammadiyah 2012 yang diadakan di Kota Bandung dari tanggal 21-24 Juni menghasilkan enam pokok pemikiran untuk pencerahan dan solusi permasalahan bangsa Indonesia.
Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Agung Darmanto, saat menutup Tanwir Muhammadiyah, di Hotel Horison Bandung, Minggu, menuturkan pokok pikiran yang pertama dari tanwir ialah Dasar Negara Pancasila.
"Pancasila merupakan rahmat Allah untuk bangsa Indonesia sebagai dasar untuk memajukan dan membangun bangsa yang merdeka dan berkemajuan. Pancasila bukan agama tapi substansinya mengandung dan sejalan dengan nilai-nilai Islam," kata Agung.
Persoalan tentang kedaulatan bangsa dan negara, kata Agung, menjadi pokok pikiran kedua yang dihasilkan dalam Tanwir Muhammadiyah 2012.
Ia menuturkan, dalam persoalan kedaulatan dan negara ini Muhammadiyah melihat gejala dan fakta melemahnya kedua hal tesebut dalam empat bidang yakni ekonomi, politik, hukum dan budaya.
"Oleh karena itu, Muhammadiyah mendesak semua pihak, khususnya pemerintah agar melakukan langkah kongkrit untuk menyelematkan dan menegakkan kedaulatan bangsa dan negara," katanya.
Menurut dia, pokok pikiran ketiga yang dihasilkan dalam Tanwir Muhammadiyah ialah tentang kriteria kepemimpinan bangsa yang mana masalah ini menjadi salah satu pangkal permasalahan bangsa Indonesia.
"Muhammadiyah memandang perlu adanya langkah-langkah penyelematan bangsa melalui penguatan kepemimpinan," katanya.
Adapun tujuh kriteria pemimpin yang ideal menurut Muhammadiyah, kata dia, ialah pertama harus visioner, kedua nasionalis-humanis, ketiga solidarity maker, keempat berani mengambil resiko (risk taker), kelima mampu mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan tegas (decisive), kelima harus jadi problem solver dan terakhir ialah morally commited.
Pokok pikiran yang keempat adalah tentang partisipasi masyarakat, menurut Agung partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan bangsa adalah sebuah keniscayaan.
"Sehingga, kami Muhammadiyah mengingatkan pemerintah agar tidak mengabaikan dan menafikan partisipasi ormas madani dan juga pemerintah harus merevisi UU membatasi partisipasi masyarakat seperti UU tentang Rumah Sakit dan Gerakan Pramuka," ujarnya.'
Ia menuturkan, pokok pikiran yang kelima adalah tentang persoalan otonomi daerah dan dalam persoalan ini Muhammadiyah mengusulkan agar dilakukan pengkajian ulang terhadap otonomi daerah demi integritas nasional.
"Dalam hal ini Muhammadiyah berpendapat bahwa otonomi daerah sebaiknya dititikberatkan kepada tingkat provinsi, bukan kabupaten/kota," katanya.
Dan persoalan kekerasan bangsa, kata Agung, menjadi pokok pikiran terakhir atau keenam yang dihasilkan dalam Tanwir Muhammadiyah 2012 tersebut.
(U.KR-ASJ
