Pemprov Kesulitan Bebaskan Lahan Seputar Bandara Supadio

Pontianak (ANTARA Kalbar) - Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mengaku kesulitan dalam membantu perluasan areal Bandar Udara Supadio Pontianak yang dikelola PT Angkasa Pura II.

"Anggaran untuk membebaskan lahan, kalau diserahkan ke provinsi semua, berat," kata Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informasi Provinsi Kalbar, DL Denny saat dihubungi di Pontianak, Minggu.

Bandara Supadio sendiri berada di Kabupaten Kubu Raya yang bertetangga dengan Kota Pontianak.

Ia menambahkan, areal yang perlu dibebaskan untuk memperluas bandara terbesar di Kalbar itu mencapai 30 hektare.

Sedangkan dana yang dibutuhkan diperkirakan sekitar Rp40 miliar. Lahan yang akan dibebaskan di masing-masing ujung landasan.

"Dua ujung landasan tersebut yang harus kita bebaskan," kata DL Denny. Mantan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Kapuas Hulu ini mengatakan, seandainya semua pembebasan lahan tersebut diserahkan ke pemerintah provinsi, tentu berat.

Begitu juga, lanjut dia, jika harus diserahkan semua ke Pemerintah Kabupaten Kubu Raya.

"Sementara kalau mau dibagi dua, belum ada kesepakatan bersama. Sama-sama menunggu Pemerintah Pusat," kata Denny.

Sedangkan kalau dari sisi kesiapan lahan, masyarakat di sana siap saja. Hanya saja, tentunya ada bangunan yang harus dirobohkan atau jalan yang harus dipindahkan.

Bandara Supadio Pontianak setiap hari melayani sejumlah penerbangan ke sejumlah daerah baik di dalam maupun luar Provinsi Kalbar.

Diantaranya ke Jakarta, Batam, Natuna, Ketapang, Yogyakarta, Pangkalan Bun, Sintang, Putussibau, Kuching.

Maskapai yang menggunakan Supadio yakni Garuda Indonesia, Sriwijaya Air, Lion Air, Batavia, Kalstar, Indonesia Air Transport, MasWings (Malaysia).

(T011)