AIMI: 42 Persen Ibu Berikan ASI Eksklusif

Jakarta (ANTARA Kalbar) - Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia  menyatakan hanya terdapat 42 persen dari jumlah ibu di Indonesia yang memberikan program ASI eksklusif kepada balitanya.

Program ASI eksklusif merupakan pemberian ASI kepada balita sejak lahir hingga berusia minimal enam bulan, kata Ketua Umum AIMI Mia Sutanto di Jakarta, Rabu.

"Saat ini 42 persen ibu memberikan program ASI eksklusif. Jumlahnya memang terus meningkat dibandingkan studi riskesdas 2010 yang menyatakan angka pemberian ASI eksklusif hanya sebesar 15,3 persen, namun jumlah ini masih tergolong rendah," katanya.

Mia mengatakan dari 40 negara yang telah mengumpulkan laporan angka pemberian ASI eksklusif, Indonesia menduduki peringkat ke-37. Dia mengharapkan seluruh ibu di Indonesia dapat memberikan program ASI eksklusif kepada balitanya.

"Kami mengharapkan tentu angka pemberian ASI eksklusif mencapai 100 persen. Seandainya ada ibu yang tidak bisa mengeluarkan ASI tentu ada 'treatment'-nya," kata dia.

Mia mengatakan berdasarkan penelitian di Nigeria, Filipina dan Australia, ada beberapa hal yang dapat mempengaruhi penurunan angka pemberian ASI eksklusif antara lain pengaruh kuat iklan susu formula, pemberian ASI yang diikuti pemberian susu formula, serta konsumen yang tidak dapat membedakan antara iklan susu formula bayi dengan susu formula lanjutan.

Terlebih menurut dia, belakangan ini Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) juga berencana melakukan Studi Daffodil yakni penelitian tentang pengaruh susu formula yang mengandung lemak susu sapi yang diperkaya lemak campuran dan tambahan fosfolid terhadap durasi dan gejala infeksi saluran pencernaan dan pernapasan pada bayi.

Penelitian tersebut akan dilakukan dengan menjadikan bayi berusia di bawah empat bulan (usia ASI ekslusif) sebagai subyek penelitian.

"Apapun hasil penelitian itu akan digunakan produsen susu formula untuk mempromosikan produknya sebagai lebih unggul dibandingkan dengan yang lainnya. Sehingga akan menurunkan angka pemberian ASI eksklusif di Indonesia, dan berdampak negatif bagi kampanye ASI eksklusif yang senantiasa dikumandangkan pemerintah dan lembaga terkait," kata dia.

(R028)