PBB, New York (Antara Kalbar/Xinhua-OANA) - Para pejabat senior PBB, Senin (2/12), memperingati Hari Internasional bagi Penghapusan Perbudakan dengan seruan bagi upaya terpadu untuk menghapuskan bentuk saat ini praktek kejam itu.
Sekretaris Jenderal PBB Ban Ki-moon mengatakan di dalam pesannya bagi Hari itu bahwa "penting bagi kita untuk memberi pertimbangan khusus guna mengkahiri perbudakan era-modern yang mempengaruhi kelompok paling miskin dan secara sosial paling tersisihkan --termasuk pendatang, perempuan, kelompok suku yang menghadapi diskriminasi, kelompok minoritas dan suku pribumi".
Hari Internasional itu memperingati tanggal pengesahan Konvensi PBB bagi Penindasan Lalu Lintas Manusia dan Eksploitasi Prostitusi Orang Lain pada 1949 oleh Sidang Majelis Umum.
Inti peringatan hari itu ialah penghapusan bentuk perbudakan saat ini, seperti penyelundupan manusia, eksploitasi seksual, bentuk terburuk tenaga kerja bocah, pernikahan paksa dan rekrutmen paksa anak-anak untuk digunakan dalam konflik bersenjata, kata Xinhua --yang dipantau Antara di Jakarta, Selasa petang.
Menurut Organisasi Buruh Internasional PBB (ILO), saat ini 21 juta lelaki, perempuan dan anak-anak terjebak dalam perbudakan di seluruh dunia.
Pemimpin PBB itu menyampaikan kemajuan penting telah dicapai dalam dikeluarkannya peraturan yang lebih kuat dan koordinasi lebih besar oleh sejumlah negara untuk memerangi perbudakan. Selain itu, makin banyak pengusaha berusaha memastikan kegiatan mereka tidak mengakibatkan atau menambah parah bentuk perbudakan saat ini di tempat kerja dan rantai pasokan mereka.
"Saya dengan kuat mendukung gagasan ini dan mendesak semua Negara Anggota agar mensahkan Konvensi Pelengkap mengenai Penghapusan Perbudakan, mengembangkan peraturan dalam negeri yang efektif dan kuat dan mendorong pelaksanaan di lapangan," kata Ban Ki-moon. "Kemitraan sektor swasta dalam penerapan semua upaya ini sangat penting."
Ia juga mendesak dukungan yang berlanjut bagi Dana Hibah Sukarela PBB mengenai Bentuk Perbudakan Kontemporer, yang telah membantu memulihkan hak asasi manusia dan kedaulatan puluhan ribu anak, perempuan dan pria selama lebih dari 20 tahun, katanya.
Masih pada Senin, Presiden Sidang Majelis Umum PBB John W. Ashe mengatakan di dalam pesannya Hari itu berfungsi sebagai pengingat bagi semua orang bahwa, seperti kebanyakan pendahulunya, perbudakan modern adalah pelanggaran mengerikan atas hak asasi dasar seseorang.
"Mayoritas mereka yang menderita adalah orang yang paling rentan dan tersingkirkan di masyarakat," kata Presiden Sidang Majelis Umum PBB itu.
(Chaidar)
PBB Desak Dilancarkan Aksi Terpadu Hapus Perbudakan Modern
Selasa, 3 Desember 2013 20:58 WIB