Depok (Antara Kalbar) - Pengamat psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk menilai pengumuman calon presiden dari PDI Perjuangan setelah pemilu legislatif akan merugikan partai berlambang banteng moncong putih tersebut.
"Kalau pengumuman capres PDI Perjuangan setelah pemilu legislatif maka kemungkinan perolehan suara partai itu bisa turun," kata Hamdi Muluk, di Depok, Sabtu.
Menurut dia dalam beberapa survei yang dilakukan berbagai kalangan juga menunjukkan bahwa elektabiltas Jokowi meningkat tetapi elektabilitas PDI Perjuangan turun.
"Ini artinya apakah rakyat mulai marah karena PDI Perjuangan belum juga menentukan calon presidennya," katanya.
Dikatakannya hal ini yang diinginkan oleh lawan-lawan politik PDI Perjuangan, karena jika PDI Perjuangan mengumumkan capresnya sebelum pemilu legisatif maka popularitas PDI Perjuangan akan melesat jauh meninggalkan partai lainnya.
"Kalau PDI Perjuangan mengumumkan Jokowi sebagai capresnya maka popularitas akan naik," jelasnya.
Lawan-lawan politik PDI Perjuangan katanya memang menginginkan partai tersebut tidak segera mengumumkan capresnya dan lebih lagi tak mencalonkan Jokowi sebagai calon presidennya. "Kalau PDI Perjuangan mencalonkan Jokowi tentunya parta-partai lain sulit untuk mengalahkannya," ujarnya.
Ia mengatakan data-data yang tidak dipublikasikan menunjukkan elektabilitas Jokowi sudah mencapai 52 persen. Ini sudah di atas ambang atas psikologis.
"Seharusnya PDI Perjuangan bisa tanggap membaca kehendak rakyat," katanya.
Sebelumnya Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menegaskan PDI Perjuangan baru akan mengumumkan calon presiden setelah pemilu legislatif April mendatang.
"Orang boleh saja, baik dari internal maupun dari eksternal, menyatakan atau membuat analisis-analisis soal siapa yang akan diusung jadi capres oleh PDI Perjuangan," kata Megawati usai upacara peringatan 41 tahun PDI Perjuangan di halaman parkir kantor DPP PDI Perjuangan.
Menurut Megawati, dia telah berulang kali menegaskan bahwa sesuai dengan keputusan kongres PDI Perjuangan di Bali pada 2010 bahwa dia diberi mandat penuh untuk menetapkan calon presiden.
"Sesuai hasil kongres di Bali, saya sebagai ketua umum memiliki hak prerogatif untuk menetapkan calon presiden," tegasnya.
Megawati menambahkan, pada rapat kerja nasional (rakernas) ketiga September 2013, dia sudah menegaskan pengusungan calon presiden dari PDIP akan dilakukan setelah pemilu lagislatif.
Dia meminta kader, simpatisan dan masyarakat umum bersabar menunggu sampai waktu yang tepat. Dia menyatakan PDIP memiliki pertimbangan dan strategi sendiri kapan akan mendeklarasikan calon presiden.
