4 Desa di Sintang Masih Kosong Kades, Pelayanan Publik Terganggu

Sintang (Antara Kalbar) - Empat desa di Kecamatan Sintang masih kosong jabatan kepala desa akibat Pemkab Sintang belum melantik kades terpilih hasil pilkades beberapa waktu lalu.

Kondisi kekosongan jabatan kepala desa ini membuat pelayanan masyarakat di empat desa tersebut terganggu.

Anggota Komisi II DPRD Kabupaten Sintang, Wiwin Erlias mengungkapkan pelayanan di empat desa di Kecamatan Sintang hasil pemekaran terganggu karena kades yang terpilih belum juga dilantik oleh Pemkab Sintang.

“Masyarakat di empat desa ini mempertanyakan kapan pelantikan kades di desa mereka,” ujarnya.

Ia mengatakan akibat belum dilantikan para kades terpilih ini, empat desa tersebut mengalami kekosongan jabatan. Sebab Plt kades-nya sudah habis masa jabatannya sementara kades terpilih belum dilantik. Akibatnya masyarakat yang akan mengurus administrasi mengalami kesulitan.

“Kemana masyarakat akan mengurus administrasi karena kalau ke plt kades, masa jabatan mereka sudah habis sementara jika ke kades terpilih, kades tersebut belum memiliki keabsahan karena belum dilantik,” ungkapnya.

Ia mendesak Pemkab Sintang segera melantik kades yang sudah terpilih ini sebab para kades ini sudah lama terpilih dan masyarakat mengalami kebingungan ketika mengurus administrasi kependudukan.

Sementara itu, Camat Sintang, Anna Prihantina mengakui ada empat kades di Kecamatan Sintang yang belum dilantik, yaitu Kades Jelora, Mail Jampong, Kediau dan Tebing Raya.

Dikatakannya, setelah pilkades di empat desa ini, hasilnya dikirim ke Pemdes untuk dikeluarkan SK-nya. “Sampai hari ini baru dua desa yang SK Kades terpilihnya keluar yaitu Desa Jelora dan Desa Tebing Raya,” ungkapnya.

Dia mengatakan pihaknya akan melantik keempat kades tersebut secara bersamaan sehingga pelantikan baru bisa dilaksanakan setelah SK dua kades lainnya keluar. “Kami masih menunggu SK dua kades lainnya keluar,” katanya.

Anna menegaskan walaupun keempat desa tersebut terjadi kekesongan jabatan kades namun pelayanan administrasi kependudukan tidak akan terganggu karena ada Sekdes yang sudah dilantik.