Pemerintah : Jumlah Kelas Menengah Meningkat Tajam

Jakarta (Antara Kalbar) - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono telah mencatat peningkatan jumlah masyarakat kelas menengah dari 37 persen pada 2004 menjadi 56,7 persen dari total penduduk di Indonesia pada 2013.

Sebagaimana dikutip dari buku "Satu Dasawarsa Membangun Untuk Kesejahteraan Rakyat" di Jakarta, Rabu, dengan indikasi itu, dalam satu dasawarsa pemerintah dinilai telah mengangkat lebih dari 25 persen penduduk Indonesia menjadi kelompok kelas menengah.

Kelas menengah, menurut buku yang diterbitkan Sekretariat Kabinet itu, merupakan kelompok masyarakat yang membelanjakan uang per harinya dengan kisaran dua dolar AS atau setara dengan Rp22.756 (dengan kurs 1 Dollar AS : Rp11.378) hingga 20 dollar AS.

Tumbuhnya kelas menengah di Indonesia juga dapat dilihat dari data statistik jumlah kepemilikan kendaraan bermotor, jumlah penumpang pesawat terbang, jumlah rumah tangga yang memiliki HP atau telepon genggam, dan rumah tangga yang memiliki komputer serta memiliki akses internet.

Dari data terakhir, yang dikutip buku tersebut, pada 2004 hingga 2012, jumlah kendaraan bermotor baik roda dua dan roda empat meningkat dari 30,5 juta menjadi 94,4 juta unit.

Jumlah penumpang pesawat terbang juga meningkat dari 33,21 juta pada 2004 menjadi 82,43 juta pada 2012. Mengenai kepemilikan ponsel, terjadi  peningkatan dari 19,94 persen pada 2005 mencapai 83,52 persen pada 2012.      

Begitu juga kepemilikan komputer meningkat dari 3,67 persen pada 2005 menjadi 14,86 persen pada 2012. Kemudian, akses internet juga meningkat 2,32 persen pada 2005 menjadi 30,66 persen pada 2012.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat juga dinilai sejalan dengan membaiknya kondisi keuangan negara yang ditandai dengan peningkatan nilai APBN dari Rp427,2 triliun menjadi Rp1.726 triliun pada APBN-P 2013 atau meningkat 400 persen, dan kembali meningkat menjadi Rp1842,5 triliun pada 2014.

Selain itu, cadangan devisa juga dinilai terus meningkat dari 36,3 miliar dolar AS pada 2004 menjadi 97 miliar pada November 2013 atau meningkat 30 persen. Rasio utang terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) juga mengalami penurunan dari sekitar 56,6 persen di 2004 menjadi 23 persen pada 2013.

Empat program pemerintah pro-rakyat , yang didesain dalam empat klaster yakni Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas), Beras untuk Rakyat Miskin (Raskin), Program Keluar Harapan (PKH), Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Penyediaan Rumah Laik Huni, juga dinilai telah menurunkan jumlah pengangguran dan kemiskinan.

Jumlah pengangguran pada 2004 yang tercatat 9,9 persen menurun menjadi 6,25 persen pada 2013. Sedangkan angka kemiskinan turun dari 16,7 persen pada 2004 menjadi 11,37 persen pada 2013.

(I029/Yuniardi)