Irman Gusman: Konvensi Demokrat Harus Ada Keputusan

Jakarta (Antara Kalbar) - Ketua DPD yang juga peserta konvensi capres Partai Demokrat (PD) Irman Gusman menilai konvensi capres Demokrat sudah berjalan dengan baik namun harus ada keputusan akhir yang diusung sehingga tidak selesai begitu saja.

"Tentu ini sangat demokratis dan egaliter di tengah tumbuhnya oligarki dan dinasti politik akhir-akhir ini,"kata Ketua DPD Irman Gusman dalam dialog kenegaraan bertema "Posisi Konvensi Partai Demokrat di Tengah Dinamika Koalisi" di DPD RI Senayan, Jakarta.

Hadir sebagai pembicara Ketua DPD Irman Gusman, bersama Ketua DPP PD Andi Nurpati, pengamat politik UI Effendi Gazali, dan Direktur Eksekutif Indobarometer Muhammad Qodari.

Irman menyatakan dirinya sampai sekarang puas dengan konvensi yang dilakukan Demokrat. Namun, tambahnya  akan lebih puas lagi jika konvensi ada akhir atau ujungnya.

"Ada calon yang diusung. Jadi ada keputusan yang dikeluarkan tidak berakhir begitu saja," katanya.

Hanya saja, tambah Irman, konvensi tersebut, harus berlangsung dengan transparan dan bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Sehingga siapa pun nantinya yang menang dari konvensi merupakan pilihan rakyat.

Irman Gusman mengaku lebih percaya hasil konvensi daripada hasil survei, karena dalam konvensi itu terjadi pertarungan gagasan untuk membangun bangsa, dan negara, dan bukan hanya berdasarkan pendapat atau pilihan masyarakat yang berdasarkan citra, seperti dilakukan dalam survei selama ini.

"Jadi, saya lebih percaya hasil konvensi daripada survei,"kata Irman Gusman yang terpilih kembali sebagai sebagai senator dari daerah pemilihan Sumatera Barat.

Irman juga menjelaskan adanya beberapa skenario pasangan capres-cawapres termasuk hasil konvensi Demokrat  pasca pileg 9 April 2014. Misalnya Demokrat bisa koalisi dengan Gerindra, PAN dan PPP. Kedua, Demokrat dengan Gerindra dan ketiga, Demokrat dengan PAN dan PKS.

Di luar itu, koalisi antara PDIP dengan Nasdem, Golkar dengan Hanura, Gerindra dengan PKB dan PPP, PDIP, PKB dan Nasdem, Golkar, PKS dan Hanura, dan koalisi partai Islam; PKB, PPP, PKS, dan PAN.

"Jadi, segala kemungkinan sebelum didaftar ke KPU bisa terjadi," katanya.  

(J004/A.F. Firman)