Sungai Raya (Antara Kalbar) - Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat menyatakan pihaknya siap bekerja lebih keras untuk mendapatkan nilai Wajar Tanpa Pengecualian dari BPK, terkait hasil pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah serta program pembangunan di kabupaten itu.
"Tahun ini kita mendapatkan predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terkait pengelolaan keuangan daerah serta program-program pembangunan. Hal itu berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI," kata Wakil Bupati Kubu Raya, Hermanus di Sungai Raya, Selasa.
Menurutnya, untuk mencapai wajar tanpa pengecualian merupakan impian besar bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Kalbar itu.
"Oleh karena itu dengan opini tersebut tentu kami memang harus bekerja keras untuk dapat memperbaiki serta melakukan perubahan agar kedepan tidak WDP lagi," tuturnya.
Saat disinggung mengenai apa saja yang menjadi penilaian BPK, Hermanus menerangkan, dalam hal ini BPK menilai banyak hal dan temuan-temuan terkait persoalan keuangan daerah.
"Dan paling terpenting lagi dan menjadi sorot BPK itu persoalan aset. Dimana kita pemerintah diminta sesegera mungkin memperbaiki perosoalan aset itu," katanya.
Dia pun berharap, dengan adanya hasil audit itu, pihaknya dapat melakukan pembenahan-pembenahan secara global. Sehingga pada penyajian laporan keuangan pemerintah kabupaten Kubu Raya tidak lagi mendapatkan penilaian opini wajar dengan pengecualian (WDP).
"Harapan kita yang kedepan bisa lebih baik lagi. Dan pada saat audit BPK nantinya kita mendapatkan predikat WTP," kata Hermanus.
Hermanus menambahkan, berkaitan dengan Laporan Hasil Pemeriksan (LHP) yang sudah disampaikan oleh BPK pada tanggal 2 Juni 2014 lalu. Pemerintah langsung melaksanakan rapat gabungan Pada tanggal 6 Juni 2014 lalu.
"Rapat koordinasi yang ita lakukan guna menindak lanjuti hasil audit BPK. Dimana hal itu penting diketahui oleh seluruh SKPD di Kubu Raya agar kedepan laporan keuangan daerah kita jauh lebih baik lagi," katanya.
Menurutnya, hasil yang disampaikan oeh BPK dengan predikat WDP itu sangat penting dibahas dan duduk bersama SKPD yang ada di Kubu Raya.
Selain itu, Hermanus pun meminta kepada seluruh PNS yang ada dibadan pemerintahan kabupten Kubu Raya serta masyarakat dan LSM untuk melaporkan kepada BPK , jika ditemukan adanyan penyelewengan -penyelewengan keuangan negara ataupun program-program pemerintah kabupaten yang tidak tepat pada sasaranya.
Kubu Raya Kerja Keras Dapatkan Predikat WTP
Selasa, 17 Juni 2014 13:25 WIB