Jakarta (Antara Kalbar) - Presiden Joko Widodo diminta untuk memfokuskan pergerakan logistik ke moda transportasi laut hingga sebanyak 60 persen untuk mendukung programnya, yakni Poros Maritim.
"Pemerintahan Jokowi harus mengubah (pergerakan logisrik) ke laut sebanyak 60 persen, darat 30 persen, dan kereta api 10 persen," kata Ketua Asosiasi Logistik Indonesia Zaldy Masita usai konferensi pers pameran logistik Indonesia Transport, Supply Chain and Logistics" (ITSCL) di Jakarta, Selasa.
Zaldy menyebutkan saat ini pergerakan barang di darat masih 85 persen, padahal wilayah Indonesia dua per tiganya merupakan lautan.
Namun, dia mengaku perubahan tersebut tidak mudah karena kenyataan yang dihadapi saat ini biaya di laut lebih mahal dibandingkan dengan biaya di darat karena infrastrukturnya yang belum mendukung.
Meski demikian, dia optimistis hingga dua atau tiga tahun mendatang industri logistik masih potensial.
Dia menyebutkan hingga kwartal III 2014, pertumbuhannya masih sekitar 15 persen.
"Kita lihat 'growth' (pertumbuhannya) masih bagus, karena pertumbuhan ekonomi kita masih bagus, yang kedua banyak perusahaan logistik yang melakukan 'outsorching' logistiknya," katanya.
Namun, dia mengatakan proyeksi tersebut tergantung dari pemangku kebijakannya, yakni menteri yang mendukung sektor logistik laut Indonesia.
"Yang membuat pesimitis ini kita lihat pengumuman besok siapa menteri maritimnya. Kalau menterinya masih yang agak meragukan, ya akhirnya bisnis logistiknya akan berpengaruh," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI) Yukki Nugrahawan Hanafi mengimbau pemerintahan yang baru harus menghapuskan ego sektoral jika ingin memajukan sektor maritim.
"Kita negara kepulauan, angkutan darat lebih besar daripada angkutan laut, itu saja sudah salah," katanya.
Yukki menilai dengan penduduk 250 juta jiwa dengan kondisi laut yang potensial seharusnya sudah bisa mengungguli negara-negara ASEAN bahkan secara global.
Dia mengatakan untuk memperbaiki sektor maritim, diperlukan lima perbaikan, yakni harmonissi penyempurnaan sistem logistik nasional (Sislognas) yang seharusnya dibuat juga Sislogda (sistem logistik daerah), infrastruktur baik perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software), kebijakan fiskal dengan suku bunga rendah, pendidikan dan profesionalisme sumber daya manusia (SDM).
