Putussibau (Antara Kalbar) - Paripurna DPRD Kapuas Hulu masa persidangan ke III Tahun Anggaran 2015 pada Kamis, dengan agenda pembahasan Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2014 hampir batal karena tak kuorum. Interupsi pun mewarnai jalannya paripurna.
Wan Taufikorrahman SE dari Fraksi Partai Golkar Kapuas Hulu ini meminta Sekretariat DPRD setempat mengecek absen maupun fisik keseluruhan anggota dewan yang hadir. Rapat sempat tertunda sesaat. Akhirnya setelah satu anggota dewan masuk ruangan, hingga bertambah menjadi 15 Anggota atau separuh dari 30 total anggota DPRD Kapuas Hulu.
Padahal rapat yang mendengarkan pendapat akhir fraksi-fraksi itu merupakan inti dari pembahasan yang sebelumnya dilakukan antara Eksekutif-Legislatif, karena sudah masuk pada penetapan persetujuan terhadap Raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Kapuas Hulu 2014 menjadi PERDA.
Sidang dipimpin langsung ketua DPRD Kapuas Hulu, Rajuliansyah S Pd, I tanpa wakil ketua dan hadir penjabat bupati Kapuas Hulu, Marius Marcellus TJ SH MM, Sekda Kapuas Hulu, perwakilan pimpinan Forkopinda dan SKPD serta perwakilan pimpinan BUMD di Kapuas Hulu.
Meski menerima dan menyetujui Raperda APBD menjadi Perda, beberapa Fraksi menyampaikan saran dan masukan. Fraksi PDIP misalnya. Melalui juru bicaranya Fabianus Kasim meminta supaya penyusunan APBD dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman antar eksekutif-legislatif. "Kemudian saran kami, hendaknya pimpinan SKPD dan BUMD di Kapuas Hulu ini menerapkan disiplin kerja yang tinggi," ujarnya.
Fraksi PDIP menyampaikan, dari laporan masyarakat bahwa jenis obat yang disediakan oleh BPJS di Rumah Sakit Achmad Diponegoro Putussibau belum mampu memenuhi kebutuhan pasien. "Sehingga pasien harus menanggung sendiri biaya obat diluar BPJS tersebut," kata Kasim.
Kemudian masalah penataan aset pemerintah Kapuas Hulu, Fraksi PDIP menyarankan agar instansi terkait melakukan pendataan yang akurat terhadap seluruh aset yang ada.
Fraksi PDIP juga menyikapi laporan masyarakat atas terjadinya kasus kegagalan proses persalinan di RSUD Achamd Diponegoro Putussibau yang menyebabkan pasien meninggal. "Karena berdasarkan laporan masyarakat pihak keluarga yang istrinya meninggal tidak terima dan menganggap ini kelalaian pihak rumah sakit. Maka harus dicari solusi sehingga tidak terjadi di kemudian hari," tegas Kasim.
Saran untuk perbaikan kinerja keuangan daerah Kapuas Hulu juga disampaikan, Fraksi Nasdem, Demokrat, Gerindra-PAN. Dan Golkar. Baik menyikapi predikat WDP yang dicapai, masalah aset, pelayanan kesehatan, rendahnya serapan anggaran dan kinerja SKPD dilingkungan Pemkab Kapuas Hulu
Paripurna DPRD Kapuas Hulu Diwarnai Interupsi
Kamis, 20 Agustus 2015 16:58 WIB